Survei "Kompas", Apresiasi Naik, Suap dan Pengangguran Jadi Tantangan

Survei ”Kompas” menunjukkan peningkatan apresiasi publik pada kinerja pemerintah. Namun, masih ada dua indikator dengan tingkat apresiasi publik di bawah 50 persen.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sebelum menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Dari tujuh indikator kinerja pemerintah yang dalam survei Kompas Januari lalu dinilai publik belum baik, pada survei Mei 2023 tersisa dua indikator, yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan.

Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 70,1 persen, naik 0,8 persen dari survei Januari 2023. Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 persen), diikuti ekonomi (59,5), politik keamanan (74,4), dan kesejahteraan sosial (78).

Dilihat dari 20 indikator dari empat bidang itu, ada beberapa indikator yang membaik, ditunjukkan dengan berkurangnya indikator dengan tingkat kepuasan di bawah 50 persen, yakni dari tujuh di Januari 2023 jadi dua di Mei 2023. Dua indikator yang masih di bawah 50 persen, kendati membaik dibanding survei Januari, ialah memberantas suap dan jual beli kasus hukum (42 persen) serta menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran (43,8).

Adapun lima indikator lain yang pada survei Mei 2023 kepuasan publik menjadi di atas 50 persen ialah memberantas KKN, menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga, memberdayakan petani dan nelayan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang ditemui di Jakarta, Jumat (19/5/2023), menilai, peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari upaya intensif meningkatkan kinerja di semua sektor. Presiden Jokowi mengendalikan langsung langkah-langkah perbaikan melalui para menteri dalam rapat yang rutin dan intensitas tinggi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

”Artinya, setiap saat Presiden memanggil menteri, lalu dinilai kinerjanya masing-masing dan memberikan laporan, apa masalahnya, kemudian menjanjikan akan mengerjakan apa di bulan berikutnya. Itu selalu dikendalikan sehingga menjadi wajar jika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat,” ujarnya.

Bidang hukum

Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah memperbaiki kinerja di bidang hukum. Salah satunya mengawasi penyelesaian kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Antarlembaga penegak hukum dikoordinasikan agar tidak ada kasus hukum yang tidak dituntaskan. Di samping itu, tetap mengupayakan pembentukan undang-undang yang mampu mengakselerasi penegakan hukum, salah satunya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Pemerintah juga memastikan perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga. Aparat pelanggar hukum ditindak. Kepolisian dan kejaksaan juga terus berbenah. Sebab, di era keterbukaan informasi, tiada yang bisa menyembunyikan pelanggaran hukum.

Terkait indikator memberantas suap dan jual beli kasus hukum yang nilainya masih di bawah 50 persen, Mahfud mengatakan, pemberantasan korupsi ke depan akan menggunakan pasal penyuapan, bukan lagi kerugian negara. Dengan demikian, pemberi dan penerima suap akan ditangkap agar menjadi contoh bagi pihak-pihak yang ingin menyuap penyelenggara negara.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim Agung Gazalba Saleh mengenakan rompi tahanan dan digiring petugas menuju mobil tahanan setelah diperiksa dan dinyatakan menjadi tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (8/12/2022). Hakim Agung Gazalba Saleh menjadi tersangka suap penanganan perkara pengurusan kasasi kasus sengketa koperasi simpan pinjam Intidana.

Di samping itu, fokus lain adalah mengubah parameter kerugian negara menjadi kerugian perekonomian negara. Sebab, sering kali nilai kerugian negara jauh lebih kecil ketimbang jika dihitung menggunakan skala kerugian perekonomian negara. Melalui pendekatan ini, akan lebih banyak uang negara yang bisa diselamatkan.

Secara terpisah, pengajar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, memandang, tingkat kepuasan publik yang mencapai 70,1 persen merupakan capaian yang sangat tinggi jika dikomparasikan dengan negara-negara lain secara internasional. Hanya saja, dalam konteks Indonesia yang masih terus berbenah, itu bukan angka yang ideal. ”Bayangan saya, paling tidak semestinya bisa mencapai 80 persen,” kata Gabriel.

Baca juga: Nasib RUU Perampasan Aset Masih Menggantung

Ia menambahkan, wajar jika tingkat kepuasan publik belum ideal karena kontribusi beberapa sektor masih lemah, salah satunya penegakan hukum. Dalam survei Litbang Kompas, meski kepuasan di bidang penegakan hukum naik dibandingkan dengan survei Januari 2023, angkanya masih di bawah 60 persen. Menurut Gabriel, hal itu menunjukkan publik merespons positif, tetapi sebatas penuntasan kasus-kasus yang menyita perhatian publik.

Dalam konteks itu, Gabriel memprediksi, langkah yang diambil pemerintah di sisa masa jabatannya masih akan bersifat temporer dan situasional. Padahal, dibutuhkan pula langkah komprehensif membenahi penegakan hukum secara sistematis, misalnya perbaikan beberapa regulasi yang dianggap bermasalah. Persoalan kultural di institusi penegakan hukum juga mutlak diperlukan karena hal itu masih menjadi catatan yang kerap menyebabkan penegakan hukum tak optimal.

”Persoalan kultur itu saat ini sudah menstruktur, seperti soal korupsi dan main-main dengan suap. Itu bukan lagi sesuatu yang melekat dengan orang saja, melainkan juga dengan sistem meski sistem yang dimaksud sistem informal,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim Agung Sudrajad Dimyati (tengah) mengenakan rompi oranye dan digiring menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (23/9/2022). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) suap terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung sebesar Rp 2,2 miliar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, meminta pemerintah segera memperbaiki sektor penegakan hukum secara terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam sistem maupun individu para aparat. Pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan penuh atas kebebasan sipil, jangan sampai kebebasan berekspresi warga dengan mudah dikriminalisasi atas nama penegakan hukum.

”Pemerintah juga harus mampu meyakinkan rakyat terkait dengan netralitas aparat negara, aparat pemerintah, dan aparat penegak hukum jelang Pemilu 2024,” katanya.

Bidang ekonomi

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, ada sejumlah hal yang memengaruhi kenaikan kepuasan publik, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan pengendalian inflasi berpengaruh penting. ”Kepuasan naik karena kebijakan Presiden Jokowi terutama dalam mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi dipimpin langsung oleh Presiden, bersama-sama dengan bank sentral dan kepala daerah. Dan hasilnya, selama Ramadhan tidak ada gejolak harga yang terlalu berarti,” ujar Arif.

Terkait kepuasan di bidang penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan yang masih 43 persen, Arif mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar setiap investasi yang masuk diarahkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Pemerintah juga berusaha menciptakan pekerjaan-pekerjaan, barang modal, dan pemeliharaan yang bersifat padat karya. (CAS/NIA/BOW/DEA/SYA/INA)

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pencari kerja antre memasuki pameran bursa kerja atau Global Job Fair 2022 di Cevest Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/9/2022). Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan PT Screening Indonesia tersebut berlangsung pada 7-8 September 2022.