Soal Cawapres, Ganjar Pranowo Singgung Teori Representasi

Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo menyampaikan, memilih cawapres tak bisa sekadar melihat kekuatan elektabilitasnya di Jawa atau di luar Jawa. Tak bisa pula sekadar melihat latar belakang organisasi dari tokoh tersebut.

KOMPAS/HAS/RON

(kiri ke kanan) Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS-Pencarian figur bakal calon wakil presiden yang tepat terus dilakukan oleh partai politik ataupun bakal calon presiden yang telah diputuskan diusung oleh partai.

Di tengah pencarian itu, bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyinggung soal teori representasi sebagai salah satu hal yang selalu dipertimbangkan. Adapun Partai Gerindra yang mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai bakal capres tak menutup kemungkinan Erick Thohir menjadi pendamping Prabowo. Sementara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten dengan keputusannya untuk menyerahkan soal cawapres pada bakal capres yang mereka usung, yakni Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo saat wawancara dengan harian Kompas, Jumat (19/5/2023), di Kantor Perwakilan Jawa Tengah, di Jakarta, menyampaikan, hingga kini dirinya belum mendapatkan sinyal soal sosok cawapres yang akan mendampinginya. Sejumlah nama yang muncul belakangan berasal dari cerita publik dan media.

Baca juga: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres

HENDRICUS ARGA

Wawancara bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor perwakilan provinsi Jawa Tengah. Jumat (19/5/2023).

”Kalau Anda sebut, hampir semua (nama tokoh potensial cawapres) yang muncul di media, rata-rata saya kenal, tidak ada satu pun yang tidak saya kenal. Maka, buat saya, karena saya dekat dengan mereka semua, buat saya semuanya sama (potensinya),” ujar Ganjar.

Namun, ia menegaskan, memilih cawapres tak bisa sekadar melihat kekuatan elektabilitasnya di Jawa atau di luar Jawa. Tidak bisa pula sekadar melihat latar belakang organisasi dari tokoh tersebut. Pasalnya, negara ini terdiri dari beragam etnis, ras, agama, dan golongan.

Ia pun merujuk pada sosok cawapres dari Joko Widodo pada dua perhelatan pilpres lalu, Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014, dipilih Jusuf Kalla sebagai cawapres dan pasangan Jokowi-Kalla saat itu memunculkan representasi Jawa dan luar Jawa. Namun, pada Pilpres 2019, Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin yang keduanya kuat di Jawa.

”Maka itu jawaban saya. Pasti ada representasi daerah itu kewilayahan, golongan juga iya itu tadi kelompok. Kehadiran utusan-utusan di MPR dulu itu, kan, untuk mengisi yang belum terwakili. Ini yang disebut teori representasi. Maka, teori kelompok dan kewilayahan tadi memang selalu jadi pertimbangan. Buat saya, semuanya samalah. Kalau sudah kita bicara NKRI, kan, semua bisa,” tutur Ganjar.

Baca juga: Jatuh Bangun PDI-P Menuju Puncak Kejayaan

TIM MEDIA PDI-P

Bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, saat berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar, saat berhalal bihalal dengan tokoh agama Islam Sulawesi Utara (Sulut), di Lapangan Tikala, Kota Manado, Sulut, Kamis (18/5/2023) sore,

Salah satu figur usulan cawapres Ganjar yang sempat dilontarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mitra koalisi PDI-P dalam mengusung Ganjar, adalah Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar. Namun, Nasaruddin mengaku belum ada satu pun partai politik yang menghubunginya untuk membicarakan soal Pilpres 2024.

”Saya tidak pernah dihubungi siapa pun. Saya lebih enjoy mengabdikan diri untuk ketenangan, kesejukan, kualitas bangsa kita ke depan,” katanya di kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani tak menutup peluang Prabowo berpasangan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Spekulasi keduanya akan dipasangkan muncul setelah mereka bertemu di kantor Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (17/5).

Baca juga: Menguatnya Daya Tarik Prabowo Subianto

DOKUMENTASI HUMAS PARTAI GERINDRA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

”Ya, sebagai sebuah kemungkinan namanya politik, ya, tetapi, kan, Gerindra sudah menandatangani kontrak (kerja sama koalisi) dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin (Iskandar) sebagai Ketua Umum PKB,” ujar Muzani.

Meski tak hadir dalam pertemuan Prabowo dan Muhaimin, Muzani merasa ada pembicaraan politik di dalamnya. Lebih jauh, menurut Muzani, kedekatan di antara keduanya sudah terbangun karena mereka sudah sering berinteraksi di Kabinet Indonesia Maju.

Adapun Partai Nasdem tetap konsisten dengan sikapnya untuk menyerahkan pencarian cawapres pendamping Anies Baswedan kepada Anies. ”Jadi, Pak Anies tentukan misalnya siapa yang pantas mendampingi dan setelah menentukan baru dikonsultasikan dengan partai. Jadi, bukan dari partai datangnya,” kata Saan Mustopa, salah satu fungsionaris Nasdem.

Baca juga: Prospek Setelah Sinyal Anies-AHY Muncul

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera), Anies Baswedan seusai bertemu dengan para elite Partai Nasdem di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi pun menyampaikan bakal cawapres diserahkan kepada Anies. ”PKS tidak meminta apa-apa. Kami cuma meminta agar Anies-lah yang menjadi pemenangnya,” ujarnya.

Selain Nasdem dan PKS, Anies telah diputuskan diusung Partai Demokrat sebagai bakal capresnya. Ketiga partai tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.