Pengamat: Aroma Politik Sulit Dihindari dari Penahanan Johnny G Plate

Penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi bertepatan dengan Rabu Pon, hari yang biasa digunakan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya. Sebelumnya, Presiden tak membantah akan merombak kabinet.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berada di mobil tahanan seusai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Johnny menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan base transceiver (BTS) dalam program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022, sebesar Rp 8 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Isu perombakan kabinet kembali bergulir seusai penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo. Meskipun idealnya tidak boleh ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum, aroma politik sulit dihindari dalam penetapan tersangka politikus Partai Nasdem tersebut.

”Idealnya tidak boleh ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Betapa pun, niscaya sulit menghindar dari aroma politik dalam perjalanan proses penegakan hukumnya. Aroma politik itu terutama dari elemen partai asal sang menteri tersangka maupun dari elemen lawan politik sang menteri,” ujar Haryadi, staf pengajar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (18/5/2023).

Pada Rabu siang, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan status tersangka kepada Johnny G Plate atas kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo. Setelah diperiksa sekitar tiga jam, Johnny langsung ditahan.

Idealnya tidak boleh ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum.

Penetapan Johnny sebagai tersangka diakukan bertepatan dengan penanggalan Jawa, yakni Rabu Pon, hari yang biasa digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinetnya. ”Dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024, setiap peristiwa, termasuk waktu dan hari penahanan, mudah dimaknai macam-macam terkait politik. Dan itu sah,” tambah Haryadi.

Baca juga : Jadi Tersangka, Menkominfo Johnny G Plate Diduga Rugikan Negara Rp 8 Triliun

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023, di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023). Selain anggota TNI, penanaman mangrove ini juga dilakukan oleh personel polisi, pelajar, dan pemerhati lingkungan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pun tidak membantah ketika ditanya terkait kemungkinan terjadinya reshuffle atau perombakan kabinet bagi menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem. ”Ya, bisa saja,” ujar Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan pers dalam keterangan pers seusai menanam mangrove dalam acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Pertanyaan itu dilontarkan wartawan karena Presiden Jokowi sempat menyatakan tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah dalam rangka silaturahmi Lebaran di Istana Mereka, Jakarta, Selasa (2/5/ 2023) malam.

Presiden Jokowi pun menegaskan belum ada rencana bertemu dengan Surya Paloh. Ketika ditanya terkait kekecewaan Surya Paloh yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut, Presiden menanggapi bahwa semuanya biasa saja. ”Biasa saja. Saya biasa saja,” tambah Presiden.

Baca juga : Sembilan Jam Diperiksa Kejaksaan, Menkominfo Dicecar 51 Pertanyaan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditahan dan menjadi tersangka seusai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Johnny menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan base transceiver station program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022, sebesar Rp 8 triliun.

Ujian berat

Menurut Haryadi, ketika Kejagung menahan seseorang dengan posisi jabatan menteri, pastilah hal itu dilandasi dengan prosedur dan bukti-bukti hukum yang kuat. Sebelumnya, Johnny G Plate juga sudah tiga kali diperiksa penyidik Kejagung. ”Apalagi, sangkaannya adalah pidana korupsi. Tentu kejaksaan lebih ekstra hati-hati dengan bukti pelanggaran hukum yang kuat. Karena risikonya tidak kecil menersangkakan korupsi seorang menteri yang sedang menjabat,” tambah Haryadi.

Di sisi lain, menteri yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari kader partai politik. ”Jelas akan merupakan ujian berat bagi penegakan hukum yang adil. Tapi, warga negara aktif harus menjaga agar proses hukum kasus korupsi ini dapat berlangsung secara adil. Hukum seberat-beratnya jika memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, bebaskan dan bersihkan namanya jika tak terbukti bersalah,” tuturnya.

Menurut Haryadi, dalam proses transisi setelah penahanan Johnny, Presiden bisa saja segera menunjuk menteri ad interim untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menkominfo.

Meski demikian, Johnny bukan satu-satunya menteri dari kader politik yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sejauh ini, tercatat empat menteri di era Presiden Jokowi terlibat kasus korupsi dan mundur atau diganti. Mereka adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara (dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (dari Gerindra), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (dari Partai Kebangkitan Bangsa), serta Mensos Idrus Marham (dari Golkar).

Menurut Haryadi, dalam proses transisi setelah penahanan Johnny, Presiden bisa saja segera menunjuk menteri ad interim untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menkominfo. ”Pada waktunya akan ada reshuffle (perombakan kabinet) guna menetapkan secara definitif jabatan menteri terkait. Tapi, bisa juga langsung reshuffle. Semua bergantung Presiden tentunya. Dan, Presiden pasti terlebih dahulu melakukan kalkulasi politik dari keputusannya nanti,” katanya.

Baca juga : Penahanan Menkominfo Johnny G Plate, Istana: Tidak Ada Urusan Politik

KOMPAS

Mahkamah Agung memberikan diskon hukuman atas kasus suap yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Bekas politisi Gerindra itu mendapatkan pengurangan hukuman 4 tahun penjara, yakni dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan bahwa urusan-urusan pemerintahan sudah berjalan sesuai dengan sistem yang ada. ”Semuanya sudah ada aturannya, kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu terlalu khawatir masalah efektivitas pemerintahan,” ucap Faldo dalam video keterangan terkait penahanan Johnny, Rabu (17/5/2023).

Menurut dia, jabatan Menkominfo nantinya akan diambil alih oleh pelaksana tugas. ”Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu, ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan,” ujarnya.