Menyoal Kesibukan Menteri Jokowi Jelang Pilpres 2024
Inisiasi koalisi, kesibukan mencari pasangan, dan penggalangan dukungan mewarnai situasi menjelang Pemilu 2024. Kesibukan beberapa menteri dan kinerja pemerintahan pun disandingkan untuk memotret dinamika politik ini.
Suasana Satu Meja the Forum bertajuk Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, mulai dari pembahasan membangun koalisi, kesibukan mencari pasangan calon presiden dan wakil presiden, hingga penggalangan dukungan. Semua terjadi di saat pandemi Covid-19 belum usai dan ekonomi pun belum sepenuhnya pulih kembali.
Walaupun masa baktinya tinggal setahun lagi, Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju, bertanggung jawab menuntaskan program yang direncanakan. Di titik ini ada pertanyaan, ketika banyak menteri sibuk mengurus urusan-urusan terkait pemilu, lantas bagaimana nasib kinerja mereka di pemerintahan?
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Seperti diketahui, pada Selasa (2/5/2023) malam, Presiden Jokowi bertemu dengan enam ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah dalam rangka silaturahmi Lebaran di Istana Mereka, Jakarta.
Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak ada dalam pertemuan tersebut.
Di antara ketua umum partai itu, tiga orang menjabat pula menteri. Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan.
Baca juga: Presiden Minta Enam Parpol Rukun dan Kompak
Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, menilai keliru pemilihan tempat pertemuan di Istana Merdeka tersebut. ”Dalam komunikasi politik itu, orang sekarang mengatakan doing well while doing good,” kata Effendi dalam acara Satu Meja the Forum bertajuk ”Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanuredjo itu diikuti sejumlah narasumber lainnya, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, pada acara Satu Meja the Forum bertajuk Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Menurut Effendi, hal yang diinginkan rakyat sehabis Lebaran yakni halalbihalal atau silaturahmi yang dilakukan dengan seluruh partai politik. Keinginan agar Indonesia ke depan menjadi empat besar ekonomi dunia harus mengajak semuanya, termasuk Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar dan juga Nasdem yang relasinya kerap dinilai merenggang dengan Presiden.
”Indonesia ke depan itu harus mengajak semua. Nanti di pemilu, pemilihan presiden, (ketika sudah diputuskan oleh rakyat bahwa) ini yang menang dan yang ini kalah, tetap saja presiden yang terpilih adalah presiden untuk seluruh bangsa Indonesia,” kata Effendi.
Indonesia ke depan itu harus mengajak semua. Nanti di pemilu, pemilihan presiden, (ketika sudah diputuskan oleh rakyat bahwa) ini yang menang dan yang ini kalah, tetap saja presiden yang terpilih adalah presiden untuk seluruh Bangsa Indonesia.
Arif Wibowo menjelaskan inisiatif Presiden Jokowi mengundang para ketua umum parpol di Istana tersebut secara politik wajar saja. ”Presiden diusung dan didukung oleh partai-partai. Enam partai, mestinya tujuh partai, tetapi satu tidak hadir. Apakah tidak hadir karena tidak diundang, itu lain persoalan, saya kira itu bisa dikonfirmasi ke Istana,” katanya.
Arif menambahkan, sejauh yang diikutinya, pertemuan antara ketua umum parpol tersebut membahas hal-hal yang terkait dengan soal 1,5 tahun ke depan pemerintahan Presiden Jokowi, terutama dari sisi pembangunan dan lebih spesifik adalah soal ekonomi rakyat.
Baca juga: Lobi untuk Pilpres Kian Intens, Parpol Mencari Peluang Terbaik
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo pada acara Satu Meja the Forum bertajuk Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Tagih komitmen
Sehubungan ajakan Presiden Jokowi agar semua rukun dan kompak, menurut Arif, justru sebenarnya Presiden menagih komitmen yang sudah pernah dinyatakan oleh setiap partai, melalui ketua umumnya masing-masing, bahwa sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi maka koalisi masih solid. Kesolidan koalisi ditunjukkan pemimpin partai dengan menghindari konflik yang tidak perlu.
”Sekarang, kan, pada bersaing ini. Ya, (Presiden Jokowi berusaha) supaya tidak gaduh saja. Kalau menyatukan, pasti punya kepentingan yang berbeda-beda. Apakah nanti bisa menjadi satu kepentingan, mengerucut pada suatu kepentingan yang sama–misalnya menyangkut soal capres-cawapres–kita lihat saja perkembangan atau dinamikanya,” ujar Arif.
Hal yang pasti, meskipun terjadi kompetisi di antara partai-partai dan bahkan ada yang sudah membangun koalisi, seharusnya tetap berada pada jalur yakni memastikan pemerintahan Jokowi pada periode kedua yang berakhir di 20 Oktober 2024 tidak boleh gagal. ”Harus berjalan dengan baik dan kinerja pemerintahnya juga harus meningkat. Program kebijakan yang sudah dicanangkan juga harus bisa dicapai diwujudkan,” katanya.
Baca juga: Kepuasan Publik Meningkat, Begini Respons Parpol Koalisi dan "Oposisi"
Diakui ada masalah di Indonesia yang terjadi pada setiap era pemerintahan, seperti pengangguran, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. ”Tugas (pihak) yang di luar pemerintahan memberikan kritik. Dan, sekaligus apa yang menjadi solusi dari yang mengkritik agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Itu pun harus diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F03%2F13%2Fd85697d1-3bd5-47ed-924c-913c682fa0ce_jpg.jpg){kind=logo}
Peserta mengikuti kegiatan pelatihan Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur, Duren Sawit, Senin (13/3/2023).
Menurut Arif, karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. ”Nah, apakah menteri-menteri yang sedang tampak repot, sibuk untuk menjadi ’capres’ atau ’cawapres’ ini mengganggu kinerja kabinet pemerintahan atau tidak? Kalau mengganggu kinerja pemerintahan, ya, presiden wajib untuk menertibkan. Menertibkan bisa dilakukan dengan berbagai cara, apakah diganti, mundur, dan sebagainya,” ujarnya.
Semua itu mesti dikembalikan kepada presiden. ”Maka, ukurannya adalah pemerintahan secara keseluruhan yang dipimpin oleh Presiden. Kalau mau memberikan kritik, nanti masyarakat (dan) termasuk DPR yang (memiliki komisi-komisi) mitra-mitra pemerintah itulah yang mengoreksi, melakukan assesment apakah kementerian A, B, C kinerjanya masih jelek atau program dan kebijakan yang dicanangkan tidak tercapai targetnya, dan seterusnya,” kata Arif.
Baca juga: Formappi: DPR "Mitra Setia" Pemerintah, Bukan "Pengawas yang Kritis"
Berkaitan pertemuan Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol di Istana, Pipin Sopian menuturkan bahwa PKS paham sejak awal bahwa memang berada di luar pemerintahan. ”(Tetapi) Sebetulnya, kalau misalnya Pak Presiden merasa bahwa (dirinya) sebagai kepala negara seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya diundang semuanya,” ujarnya.
Pipin berpendapat, tema yang mengangkat isu menteri Jokowi sibuk sendiri ini tidak akan hadir kalau sejak awal Presiden Jokowi konsisten. Konsistensi dimaksud adalah tidak ada rangkap jabatan antara menteri dan juga ketua umum partai.
”Kami memahami bahwa kalau mengurus rakyat itu harus fokus. Jadi kerjanya ini bukan remeh-temeh, mengurus negara, mengurus bangsa, persoalannya sangat besar,” katanya.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, pada acara Satu Meja the Forum bertajuk Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Pipin melihat ke depan harus ada perbaikan. ”Jadi konsistensi antara ucapan dan perbuatan dan kebijakannya harus seia sekata. Kalau sejak awal firm saja, tidak ada rangkap jabatan, tidak ada lagi seperti ini. Jadi saya kira ke depan ini meritokrasi, kemudian kita membangun Indonesia (dengan) desain pemerintahan yang lebih baik. Kira-kira nanti, kalau mau jadi menteri (ya) sudah lepas (saja jabatan) ketua partainya biar yang membicarakan ’copras capres’ adalah para ketua umum partai. Menterinya adalah bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Rangkap Jabatan Menteri Ancam Fokus Kerja
Pipin mengatakan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan ketika pimpinan partai yang menjadi pejabat negara mengurus capres-cawapres dan kemudian menjadi bakal capres ke depan. ”Ada potensi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara dalam upaya dia menaikkan popularitas dan elektabilitas,” katanya.
Berkaitan hal tersebut, pada situasi sekarang, ketika misalnya seseorang nanti sudah dideklarasikan sebagai capres atau cawapres, pada saat itu seharusnya dia mundur dari jabatan menteri. ”Saya kira (mundur) sejak deklarasi lebih baik. Saya secara pribadi melihat bahwa ketika dia dideklarasikan, kemudian dia siap untuk maju, sebaiknya itu dilakukan karena setelah deklarasi itu dia akan kampanye, keliling ke mana-mana. Hal yang dikhawatirkan, fasilitas negara itu yang akan dipakai oleh mereka,” katanya.
Hal kedua menyangkut fokus kerja yang bersangkutan, yakni apakah ingin menjadi menteri atau ingin menjadi calon presiden. ”Sehingga di akhir ini saya harus berpantun. Pantun saya adalah: ’Pergi ke warteg beli nasi bungkus. Nasi dimakan saat rehat. Presiden dan menteri harus fokus. Tuntaskan kerja untuk kesejahteraan rakyat’,” katanya.
Pantun saya adalah: ’Pergi ke warteg beli nasi bungkus. Nasi dimakan saat rehat. Presiden dan menteri harus fokus. Tuntaskan kerja untuk kesejahteraan rakyat’.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily pada acara Satu Meja the Forum bertajuk Ribut-ribut Koalisi, Menteri Jokowi Sibuk Sendiri yang disiarkan Kompas TV, Rabu (3/5/2023) malam.
Terkait adanya kritikan terhadap pertemuan Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol yang berlangsung di Istana, Ace Hasan berpandangan bahwa Istana adalah milik publik, milik negara. ”Dan partai-partai politik ini, kan, juga bagian dari negara. Saya kira kita tidak bisa memisahkan. Partai politik itu adalah institusi negara yang tercantum di dalam konstitusi kita. Menggunakan fasilitas publik untuk kegiatan partai politik itu juga bagian dari tugas negara,” katanya.
Ace menuturkan, jabatan-jabatan politik berasal dari proses konsolidasi partai politik. Berkenaan isu rangkap jabatan dia kembali menegaskan bahwa mengonsolidasikan partai politik adalah bagian tugas konstitusional. ”Apakah kegiatan dari tugas negara tersebut itu mengganggu atau tidak terhadap kinerja di dalam pemerintahan?” katanya.
Baca juga: Elite Parpol dan DPR Sibuk Pemilu, Kinerja Pemerintahan Berpotensi Terganggu
Di titik ini, menurut Ace, hal yang perlu dilihat apakah arahan Presiden Jokowi terhadap menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai itu dijalankan dengan baik atau tidak. ”Jadi, menurut saya, selagi tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas partai politik–yang juga bagian dari tugas negara–tidak membuat masyarakat terabaikan, pelayanan publiknya (berjalan), it’s okay,” ujar Ace.
Jadi, menurut saya, selagi tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas partai politik–yang juga bagian dari tugas negara–tidak membuat masyarakat terabaikan, pelayanan publiknya (berjalan), it’s okay.
Berkaitan posisi menteri ketika nantinya menyatakan diri sebagai capres dan cawapres, Ace berpandangan secara regulasi dan etika yang bersangkutan memang harus mundur. ”Kenapa? Karena kita tahu bahwa pasti sejak dia kampanye maka akan banyak energi dan waktu yang tersedot untuk kepentingan kampanye. Dan, karena itu saya kira memang harus mundur karena tidak mungkin dia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dalam konteks kenegaraan dan pembantu presiden sementara (dia harus berkampanye),” katanya.
