Kedisiplinan Elite Tentukan Efektivitas Pemerintah

Efektivitas pemerintahan di tengah lobi-lobi terkait Pemilu 2024 yang saat ini berjalan ditentukan oleh kedisiplinan elite politik terhadap perannya sebagai pejabat publik atau politisi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat berpamitan seusai bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023). Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini dalam rangka silaturahmi antar partai politik. Pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Susilo Bambang Yudhoyono ini berlangsung tertutup. Dalam konferensi pers pasca pertemuan ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pertemuan ini untuk menjaga silaturahmi menjelang tahun politik 2024 meski keduanya berbeda kubu koalisi.

JAKARTA, KOMPAS Meski lobi-lobi politik makin intensif, titik temu di antara partai politik untuk mendukung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 belum sepenuhnya terwujud.

Cepat atau lambatnya proses pembentukan koalisi ini bisa menimbulkan persoalan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, lobi-lobi dalam pembentukan koalisi ini banyak melibatkan elite politik yang tengah menjabat di pemerintahan. Efektivitas pemerintahan dapat terganggu jika mereka yang terlibat dalam lobi-lobi itu tidak tegas membagi waktu serta peran antara sebagai elite politik yang sedang mempersiapkan pemilu dan pejabat di pemerintahan saat ini.

Lobi dan komunikasi politik ini, Sabtu (29/4/2023), antara lain, dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengunjungi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan mengunjungi dan menyapa warga Sumatera Barat.

Di hari yang sama, salah satu figur potensial cawapres, Sandiaga Uno, mengunjungi kediaman Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan itu dilakukan Sandiaga seusai kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuka acara ”Solo Menari 2023”, di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan itu, Sandiaga didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo sempat menyebut Sandiaga sebagai salah satu figur potensial cawapres untuk Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDI-P untuk Pemilu 2024.

Dalam kunjungan itu, Sandiaga didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Diisukan Bakal Gabung PPP, Sandiaga Enggan Tergesa-gesa

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kiri) bertamu ke kediaman Ketua DPC PDI-Perjuangan FX Hadi Rudyatmo (kanan), di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (29/4/2023). Turut mendampingi Sandiaga, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (tengah). Ketiganya makan siang bersama di kediaman Rudyatmo.

Seusai Airlangga bertemu Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tampak sinyal bahwa Demokrat membuka pintu kerja sama dengan Golkar. Airlangga yang menjadi bakal capres dari Golkar menyampaikan, meski Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan, hal itu tidak menghalangi silaturahmi kebangsaan. ”Ke depan, Golkar dan Demokrat sepakat, pemilu itu bukan the winner take it all (pemenang paling berkuasa),” katanya.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, partainya bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres, tetapi tidak menutup pintu bagi partai lain. Dia menilai Golkar punya kedekatan khusus dengan Demokrat di era Presiden Yudhoyono. Salah satunya, saat memperjuangkan sistem pemilu proporsional terbuka yang kini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Di Sumatera Barat, Prabowo yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra menyerahkan 20 ambulans untuk sejumlah rumah sakit. Pada Pemilu 2019, Prabowo bersama Sandiaga sebagai capres-cawapres menang telak di Sumbar dengan perolehan suara 86 persen. ”Saya katakan utang budi kepada rakyat Minang. Dari kecil keluarga saya selalu didukung rakyat Minang, saya terharu orangtua saya masih dikenal di sini,” katanya.

Untuk menghadapi pilpres mendatang, Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan tetap solid di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Dijamu makan

Sandiaga yang ditemui di sela-sela kegiatannya di Surakarta menyampaikan tak akan tergesa-gesa menentukan langkah politik terkait dengan isu bahwa ia akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Demikian pula seusai dijamu makan di rumah FX Hadi Rudyatmo, Sandiaga mengaku tidak ada perbincangan politik dalam jamuan tersebut. Ia mengaku hanya membicarakan kuliner daerah yang menjadi potensi ekonomi kreatif.

Baca juga: Gerindra-PKB Tegaskan Soliditas, Prabowo: Kami Tidak Mau Banyak Lompat

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/9/2022). KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 12-9-2022

Sementara itu, PPP akan menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Minggu (30/4). Di pertemuan itu, Plt Ketum PPP Mardiono akan menyampaikan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V PPP di Yogyakarta yang memutuskan mendukung Ganjar sebagai capres pada Pemilu 2024. ”Karena Pak Ganjar kader PDI-P, tentu saya harus mengomunikasikan itu dari hasil ketetapan internal PPP. Sekaligus kami juga izin untuk bertemu Pak Ganjar,” katanya.

Sejauh ini baru PDI-P yang menyatakan secara tegas akan membahas cawapres sebagai pendamping Ganjar pada pertengahan Mei.

Potensi banyak koalisi

Peneliti Senior Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, dinamika belakangan ini menunjukkan tanda-tanda bahwa tiap-tiap parpol masih cenderung mencari nasib sendiri-sendiri. Upaya ekstra masih dibutuhkan, misalnya untuk mewujudkan gagasan koalisi besar.

Zuhro bahkan memprediksi bakal ada potensi banyaknya poros koalisi pengusung capres-cawapres pada Pemilu 2024. Hal itu memberikan sinyal baik untuk demokrasi karena semakin banyak pilihan calon pemimpin yang disodorkan ke masyarakat. Jika terbentuk tiga poros koalisi, potensi polarisasi masyarakat seperti pada Pemilu 2019 juga bisa dihindari.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpandangan, hingga beberapa waktu mendatang, bongkar pasang dan penyatuan koalisi partai masih mungkin terjadi karena adanya sejumlah kandidat cawapres potensial yang saling bersaing mendapatkan tiket. Partai-partai juga masih menghitung bakal cawapres yang berpeluang berkontribusi terhadap kemenangan.

Hingga beberapa waktu mendatang, bongkar pasang dan penyatuan koalisi partai masih mungkin terjadi karena adanya sejumlah kandidat cawapres potensial yang saling bersaing mendapatkan tiket.

Baca juga: Soal Capres, PAN Tunggu Pertemuan dengan Partai Lain dan Presiden

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Peneliti CSIS Arya Fernandes.

Proses pembentukan koalisi ini, ujar Arya, akan menimbulkan dilema bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab, sejumlah menteri di kabinet sedang mempersiapkan diri baik sebagai capres maupun cawapres.

Dengan kondisi tersebut, mereka harus bisa berbagi peran sebagai menteri aktif di kabinet serta calon kontestan capres dan cawapres. Jika hal itu tidak dilakukan, sangat mungkin efektivitas dan jalannya pemerintahan akan terganggu.