Non-ASN Dapat Mengisi Jabatan yang Masih Kosong di IKN
Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, non-aparatur sipil negara dapat mengisi jabatan eselon II di IKN.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Hingga April 2023 disebutkan masih ada 18 jabatan di Otorita Ibu Kota Negara yang kosong. Terkait jabatan yang masih kosong tersebut, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Dhony Rahajoe menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan.
”Jadi, sebelumnya, Presiden sebagai pembina ASN (aparatur sipil negara) yang tertinggi sudah memberikan arahan. Nah, ada sedikit mungkin revisi dari suratnya supaya ini tidak menjadi hambatan pada saat nanti ada pemeriksaan. Saya kira dalam waktu dekat pelantikan juga akan bisa dilakukan,” tutur Dhony Rahajoe saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Menjawab pertanyaan wartawan, Dhony menuturkan, sesuai arahan presiden, non-ASN dapat mengisi jabatan eselon II di IKN. Hal itu dinilai tidak melanggar Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. ”Enggak (melanggar), kan, ini pembinaan tertinggi. Ini terkaitnya dengan swasta, gitu, kan, bukan yang ASN-nya. (Ini) yang P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” kata Dhony.
Berkaitan dengan UU ASN, Dhony menuturkan harus ada terobosan. ”(IKN) ini, kan, barang baru, kekhususannya sudah diatur di dalam UU No 3/2022 dan Perpres 62 (tahun 2022), itu semuanya sudah ada. Kita bisa tunjuk untuk itu. UU kita lex specialis, kan, berarti memang harus ada kekhususan,” katanya.
Dhony menuturkan, di dalam prosesnya ada puluhan ribu orang yang mendaftar ikut seleksi. ”Kita mau memang orang yang bisa masuk ke dalam skop pekerjaan 4P tadi (yakni) persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan dalam waktu yang begini mendesak. Walaupun demikian, kita sudah beroperasi penuh. Jadi, kita rapat dengan koordinasi kementerian lain, kita lakukan yang menjadi target, jadi tidak ada hambatan,” ujarnya.
Seperti diberitakan Kompas.idsebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (3/4/2023), mengatakan, hingga April 2023 masih ada 18 jabatan di Otorita IKN yang kosong. Dua di antaranya jabatan di tingkat eselon I, yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat.
Adapun di tingkat eselon II ada 16 jabatan yang masih kosong, yaitu direktur perencanaan mikro, direktur pertanahan, direktur pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan, direktur ketenteraman dan ketertiban umum, direktur pelayanan dasar, direktur pemberdayaan masyarakat, serta direktur kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Berikutnya adalah direktur pengembangan ekosistem digital, direktur transformasi hijau, direktur data dan kecerdasan buatan, direktur ketahanan pangan, direktur investasi dan kemudahan berusaha, direktur pendanaan, direktur sarana prasarana dasar, direktur prasarana sosial, serta direktur pengelolaan gedung dan kawasan perkotaan.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Pengunjung di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (28/7/2022). Sejak dibuka, banyak pengunjung dari luar daerah datang ke kawasan tersebut untuk mengetahui calon ibu kota baru Indonesia. Monumen ini dibangun pada Februari 2022 yang merupakan awal dari pembangunan Ibu Kota Negara.
Otorita IKN pun pernah meminta fatwa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara agar jabatan direktur yang menurut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara harus berasal dari ASN eselon II dapat diisi dari kalangan swasta. Fatwa diharapkan segera diberikan agar pengisian seluruh jabatan dapat segera diselesaikan.
Kekosongan jabatan harus segera diisi. Ini menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ihsan Yunus, menyayangkan pengisian jabatan di Otorita IKN yang belum tuntas. Dia pun meminta Bambang segera menuntaskan pengisian jabatan di Otorita IKN. ”Kekosongan jabatan harus segera diisi. Ini menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara,” kata Ihsan.
