Bawaslu Waspadai Serangan Siber di Tahapan Kampanye dan Rekapitulasi Suara
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Puadi, di Jakarta, mengatakan, ancaman serangan siber kepada penyelenggara pemilu selalu mengintai dalam setiap tahapan. Potensi itu akan meningkat di tahapan kampanye hingga rekapitulasi.
Oleh
IQBAL BASYARI
·1 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) (kanan ke kiri) August Mellaz, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat menghadiri peluncuran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Untuk menjamin keamanan data di Sipol, KPU melakukan pengamanan dua lapis.
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mewaspadai ancaman serangan siber di tahapan kampanye hingga penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pusat komando disiapkan untuk mencegah data pemilu, terutama data yang dikecualikan, agar tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, di Jakarta, Jumat (31/3/2023), mengatakan, ancaman serangan siber kepada penyelenggara pemilu selalu mengintai dalam setiap tahapan. Potensi itu akan meningkat di tahapan kampanye, pemungutan, penghitungan, hingga rekapitulasi suara karena banyak data disimpan oleh penyelenggara pemilu. ”Serangan siber paling rentan terjadi di tahapan kampanye dan meningkat saat penghitungan dan rekapitulasi suara,” tuturnya.
Bawaslu, lanjutnya, sebagai pengawas pun tidak lepas dari potensi serangan siber yang salah satunya bertujuan untuk mengambil data hasil pengawasan. Sebab dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menghimpun data terkait pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan pidana saat tahapan kampanye. Sementara dalam tahapan rekapitulasi suara, Bawaslu turut menyimpan data hasil rekapitulasi suara. Sebagian data tersebut ada yang dikecualikan sehingga tidak dibuka untuk publik.
”Data ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik antarpeserta pemilu karena berpotensi digunakan untuk penggelembungan suara,” ujar Puadi.
Oleh karena itu, Bawaslu melakukan langkah mitigasi terhadap ancaman-ancaman tersebut. Dalam jangka panjang, Bawaslu memetakan kekuatan infrastruktur sistem dan jaringan. Tiga aplikasi dalam jaringan yang digunakan, yaitu dalam pengawasan, sengketa, dan pelaporan pelanggaran, akan disempurnakan dalam satu aplikasi. Selain memudahkan penggunaan, pengawasan terhadap serangan kepada aplikasi tersebut juga lebih mudah dipantau.
Data ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik antarpeserta pemilu karena berpotensi digunakan untuk penggelembungan suara.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Salah satu tampilan layar saat petugas KPU melakukan verifikasi admisnistrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (7/8/2022).
Di sisi lain, lanjut Puadi, Bawaslu membentuk pusat komando atau command center untuk mengawasi sistem berbasis teknologi yang digunakan dari tingkat pusat hingga daerah. Pengawasan secara terpusat dilakukan karena ada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di daerah.
Peningkatan kapasitas kami lakukan berkala karena penggunaan teknologi selalu memunculkan celah baru yang harus diantisipasi terus-menerus.
”Peningkatan kapasitas kami lakukan berkala karena penggunaan teknologi selalu memunculkan celah baru yang harus diantisipasi terus-menerus,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos, mengatakan, seluruh tahapan pemilu memiliki potensi terhadap serangan siber, terlebih hampir di setiap tahapan menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, potensi kerentanan ditelusuri secara berkala agar sistem tidak mudah disusupi peretas. ”Keamanan jaringan terus diperbarui agar potensi kerentanan bisa dicegah,” ujarnya.
