Lobi Politik Terus Berjalan

Pertemuan dan lobi politik terkait Pemilu 2024 terus dilakukan sejumlah elite politik dengan dibalut berbagai acara. Meski tahapan kampanye baru dimulai 28 November 2023, Bawaslu sudah mulai mengawasi peserta pemilu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi (dari kiri ke kanan) duduk satu meja di ballroom Kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, dalam acara Buka Bersama Partai Nasdem, Sabtu (25/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan antar-elite partai politik dan figur calon presiden potensial terus berlangsung. Meski terjadi dalam beragam kesempatan, seperti saat buka puasa bersama atau dalam hubungan kerja sebagai sesama anggota kabinet, pertemuan-pertemuan itu memunculkan nuansa yang sama, yaitu persiapan menuju Pemilu 2024.

• Selama buka puasa berlangsung, tiap-tiap tokoh tampak berbincang dengan akrab. Jusuf Kalla dan Airlangga, misalnya, terlihat kerap berbincang bersama.
• Jusuf Kalla pun mengaku ikut mengusulkan nama cawapres untuk mendampingi Anies.
• Mahfud MD berpesan kepada ormas-ormas Islam untuk terus mengawal agenda Pemilu 2024 agar sesuai jadwal dan tidak tertunda.

Situasi ini, misalnya, terasa dalam pertemuan sejumlah tokoh saat menghadiri buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem, Sabtu (25/3/2023), di Jakarta. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh duduk satu meja, antara lain, dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Di meja itu juga terlihat Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi.

Pada Jumat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Erick membagikan foto pertemuan keduanya di akun media sosialnya. ”Ngobrol dari hati ke hati,” tulis Erick di bagian keterangan foto itu.

Pertemuan yang hampir sama juga pernah terjadi, misalnya, antara Presiden Joko Widodo, Prabowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertemuan itu lalu diikuti pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023). Selama tiga jam, keduanya membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk persiapan Pemilu 2024.

Diskusi politik

Partai Nasdem sebetulnya mengundang sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPR dalam buka puasa yang kemarin mereka gelar. Namun, acara itu akhirnya dihadiri para tokoh dari lima parpol, yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) serta Partai Golkar dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga : Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Bakal Cawapres Anies Masih Difinalisasi

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) duduk bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla di ballroom Kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, dalam acara Buka Bersama Partai Nasdem, Sabtu (25/3/2023). Buka bersama ini dihadiri sejumlah tokoh dan pertinggi partai politik.

Selama buka puasa berlangsung, tiap-tiap tokoh tampak berbincang dengan akrab. Jusuf Kalla dan Airlangga, misalnya, terlihat kerap berbincang bersama. Setelah acara, Airlangga pun melanjutkan pertemuan khusus dengan Surya Paloh. Seusai pertemuan, Airlangga yang juga bakal capres dari Golkar mengatakan, dirinya hanya bersilaturahmi biasa dengan Surya Paloh. Sementara dengan Jusuf Kalla, ia mengaku membahas banyak hal, termasuk situasi perpolitikan negeri. Ini karena Kalla juga mantan Ketua Umum Partai Golkar.

”Jadi, sesama ketua umum banyak yang dibahas dan pasti politik yang dibahas,” ujarnya.

Sementara itu, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan berbincang banyak dengan Airlangga terkait situasi politik. Ia pun menegaskan, KPP tetap terbuka terhadap partai lain yang ingin bergabung meski KPP telah mendukung Anies sebagai bakal capres. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto juga mengungkapkan hal serupa. Bahkan, Sugeng menyinggung soal figur calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies.

Selama buka puasa berlangsung, tiap-tiap tokoh tampak berbincang dengan akrab. Jusuf Kalla dan Airlangga, misalnya, terlihat kerap berbincang bersama.

Untuk itu, KPP ingin membuka peluang sebesar-besarnya untuk mencari sosok yang tepat mendampingi Anies. Ia pun menyampaikan, sosok itu akan diputuskan lebih kurang satu bulan lagi atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran capres-cawapres.

”Bahkan, ada sebuah perkiraan, bulan Juli tampaknya sudah (ada keputusan cawapres Anies),” ujar Sugeng.

Jusuf Kalla pun mengatakan ikut mengusulkan nama cawapres untuk mendampingi Anies. Namun, ia enggan mengungkapkannya karena keputusan akhir dikembalikan kepada Anies. ”Pasti tergantung Pak Anies saja mana yang cocok, partai-partai mana yang cocok,” kata Kalla.

Anies menyampaikan, jika bicara kedekatan, sejak dahulu dirinya mempunyai kedekatan dengan Agus. ”Insya Allah kami selalu dekat di hati,” ucapnya.

Lihat juga : Puan Bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Harap Dukungan Pilpres 2024 dari Jokowi?

TANGKAPAN LAYAR INSTAGRAM ERICK THOHIR

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (25/3/2023). Dalam pertemuan tersebut, keduanya mendiskusikan masalah industri pertahanan dan masalah-masalah kebangsaan lainnya.

Perbincangan dari hati ke hati juga diungkapkan Erick Thohir saat bertemu dengan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, tidak menjawab tegas saat ditanya apakah pertemuan antara Erick dan Prabowo juga berkaitan dengan pilpres atau tidak. Ia hanya mengatakan, keduanya membahas masalah kebangsaan.

Selain didukung partai, beberapa figur capres yang terlibat dalam sejumlah pertemuan belakangan ini juga memperoleh dukungan publik. Survei Litbang Kompas periode Januari 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo sebesar 18,1 persen. Angka itu menempatkan Prabowo di posisi kedua setelah Ganjar Pranowo (25,3 persen), disusul Anies (13,1 persen).

Perbincangan dari hati ke hati juga diungkapkan Erick Thohir saat bertemu dengan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Peta jalan kepemimpinan

Pada acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Road Map Kepemimpinan Muslim Indonesia, di Jakarta, Sabtu, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj mengatakan, 25 ormas Islam Indonesia yang terlibat dalam Tadarus Kebangsaan prihatin terhadap krisis moral yang meningkat, seperti praktik korupsi dan praktik oligarki yang menggurita. Karena itu, LPOI menuntut adanya transparansi secara presisi dalam penyelenggaraan negara dan para penyelenggaranya.

Said pun menegaskan agar tidak boleh ada lagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, Said mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membongkar dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Mahfud yang hadir dalam acara itu berpesan kepada ormas-ormas Islam agar terus mengawal agenda Pemilu 2024 agar sesuai jadwal dan tidak tertunda. Dia memastikan bahwa pemilu pada 14 Februari 2024 akan tetap dilaksanakan.

Baca juga : Sejumlah Koalisi Tak Terusik Sinyal Dukungan Capres dari Jokowi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Larangan pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye politik dipasang di depan Masjid Jamik Istiqomah, Simprug, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). Larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam acara diskusi kelompok terfokus yang diadakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Sabtu kemarin, partai-partai politik peserta Pemilu 2024 beserta elite dan pendukungnya diminta tidak menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Tak hanya mencederai kesucian tempat ibadah, sanksi pidana juga menanti bagi peserta pemilu yang berkampanye di tempat-tempat ibadah.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menjelaskan, definisi kampanye adalah menyampaikan visi, misi, dan citra diri calon peserta pemilu. Merujuk tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang disusun KPU, tahapan kampanye baru dimulai pada 28 November 2023. Meski demikian, Bawaslu sudah mulai mengawasi untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran.