Hadapi Pemilu, Ormas Islam Susun Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia
Ormas-ormas Islam prihatin atas kondisi bangsa dengan krisis moral meningkat, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·4 menit baca
FAKHRI FADLURROHMAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (tengah) duduk bersama Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj (kiri) dalam tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS – Lembaga Persahabatan Ormas Islam menggelar tadarus kebangsaan untuk menyusun peta jalan kepemimpinan Muslim Indonesia menjelang tahun politik 2024. Peta jalan penting disusun untuk membendung segala bentuk infiltrasi, rekayasa, dan pemaksaan kehendak dari dalam maupun luar negeri.
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj mengatakan, ormas-ormas Islam Indonesia menggelar tadarus kebangsaan untuk mendorong tegaknya keadilan serta pemberantasan korupsi dan praktik oligarki yang menggurita. Ormas-ormas Islam prihatin atas kondisi bangsa dengan krisis moral meningkat, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot.
Untuk meluruskan kembali arah dan prioritas kebijakan penyelenggara negara yang lebih memihak kepada rakyat, LPOI memetakan jalan untuk menghadapi tahun politik 2024. ”LPOI menuntut adanya transparansi secara presisi dalam penyelenggaraan negara dan para penyelenggaranya. Para tokoh, pemimpin agama, dan organisasi-organisasi Islam Indonesia bersatu padu bergerak untuk menjadi garda depan pengawal perubahan dan perbaikan negeri,” kata Said.
Mantan Ketua Umum PBNU itu juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Penyelenggara negara tidak boleh membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi atau kenikmatan pribadi dan atau kejahatan tersindikasi. Dalam konteks ini, Said juga mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang diduga terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Dia mendukung sepenuhnya Mahfud menyelesaikan masalah itu.
LPOI menuntut adanya transparansi secara presisi dalam penyelenggaraan negara dan para penyelenggaranya. Para tokoh, pemimpin agama, dan organisasi-organisasi Islam Indonesia bersatu padu bergerak untuk menjadi garda depan pengawal perubahan dan perbaikan negeri.
Said juga menyoroti berbagai praktik over-intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan. Pemerintah dinilai mengambil alih dan memaksakan kebijakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung cukup represif secara psikologis bagi umat.
”Fakta pelarangan buka puasa bersama, meskipun sudah ada penjelasan, rencana pembentukan komisi fatwa dan lain-lain sangat menimbulkan kegaduhan dan pada saatnya akan melahirkan distrust umat bila dibiarkan terus terjadi. Ini adalah bentuk praktik over-intervensi oleh pemerintah atas ruang-ruang kehidupan keagamaan,” tuturnya.
Menurut Said, kewenangan itu seharusnya dikembalikan ke para pemimpin agama, dan ormas-ormas keagamaan.
Tadarus kebangsaan diikuti oleh 25 ormas Islam Indonesia. Acara juga didedikasikan sebagai upaya untuk mendorong keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Demokrasi di Indonesia memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran agar dapat dijadikan sebagai modal diplomasi Indonesia kepada dunia.
FAKHRI FADLURROHMAN
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj memberikan sambutan dalam tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Indonesia juga harus menjadi rujukan keislaman yang damai dan menyenangkan sehingga mampu mengikis dan meminimalkan berkembangnya islamofobia. Indonesia harus mampu menjadi konsolidator dan komunikator bagi solidaritas umat Islam dan negara-negara Muslim di seluruh dunia.
”Momentum tadarus kebangsaan ini juga sebagai peneguhan kembali komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam serta sebagai wahana dialektika dan pemersatu ormas-ormas Islam,” katanya.
Mahfud MD mengatakan, tadarus artinya saling belajar. Dalam konteks tadarus kebangsaan, yang dipelajari adalah nasionalisme Indonesia. Tadarus kebangsaan mengukuhkan ideologi Pancasila, membela bangsa dan negara Indonesia untuk kejayaan Islam dan Indonesia. Menurut dia, di Indonesia tidak ada yang namanya ketakutan atau kebencian terhadap Islam (islamofobia). Sebab, Islam di Indonesia berdasarkan pada konsep Pancasila dan kebangsaan.
”Di Indonesia, Islam-nya sejuk dan damai. Tidak harus sama dengan di Arab Saudi. Islam itu berkembang berdasarkan budaya,” ucapnya.
Mahfud menyebutkan, Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah ahlus sunnah wal jamaah, yakni pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam di Indonesia disebut bagus, hanya saja korupsi masih merajalela. Korupsi harus dilawan karena bukan merupakan ajaran Islam. Korupsi adalah penyakit.
”Saya berharap tadarus kebangsaan ini menjaga negara milik kita. Mencoba mobilitas vertikal Islam bergerak,” ujarnya.
FAKHRI FADLURROHMAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD (tengah), ditemani Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam Said Aqil Siroj (kiri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar (kanan), menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Mahfud juga berpesan kepada ormas-ormas Islam agar terus mengawal agenda Pemilu 2024 agar sesuai jadwal dan tidak tertunda. Dia memastikan bahwa pemilu pada 14 Februari 2024 akan tetap dilaksanakan. Sebab, jika sampai pemilu diundur, hal itu akan melanggar konstitusi. UUD 1945 secara eksplisit menyebut pemilu dilaksanakan dalam periodisasi lima tahun sekali dan tidak boleh lewat satu hari pun.
Apabila ingin menunda pemilu, konstitusi harus diamendemen. Amendemen konstitusi harus dihadiri dan disetujui 2/3 anggota DPR. Jumlah itu, menurut dia, tidak akan tercapai karena konfigurasi politik saat ini banyak yang menolak penundaan pemilu. Sebut saja PDI-P, Demokrat, dan Nasdem. Jika penundaan pemilu terus digaungkan, lanjut Mahfud, artinya negara sedang diarahkan menjadi rusuh.
”Jangan main-main dengan menggagalkan pemilu karena itu bisa mengundang chaos jika ingin merasakan pemilu ditunda. Tugas jangka pendek kita adalah menjaga agar Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan pemilu yang dijadwalkan,” ujarnya.
