Setelah Jokowi, Mungkinkah Megawati Juga Mendukung Prabowo?
Persahabatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah lama terjalin. Namun, untuk memperoleh dukungan dari Megawati dan PDI-P di Pilpres 2024 bukan perkara mudah.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu di rumah orangtua Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
> Hubungan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah lama terjalin.
> PDI-P menepis kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo dikaitkan dengan pertemuan Jokowi dan Megawati yang membahas soal capres.
> Gerindra mengeluarkan instruksi harian terkait beragam pujian yang dilayangkan kepada Prabowo dan Gerindra.
Kebersamaan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kian intens belakangan dinilai menjadi simbol menguatnya dukungan terhadap Prabowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Dukungan bisa jadi tak hanya dari Jokowi, tetapi juga dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri lantaran momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo terakhir terjadi setelah Presiden bertemu dengan Megawati. Mungkinkah Prabowo mendapatkan sokongan dari kedua tokoh tersebut?
Setelah ramai dispekulasikan menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo karena tampil bersama dalam panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, awal Maret 2023, Presiden Jokowi kembali terlihat bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu selama kunjungan kerja Presiden di Papua. Keduanya, misalnya, tampak hadir dan menunjukkan keakraban dalam peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).
Prabowo yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres) Gerindra 2024 merupakan salah satu capres pilihan publik yang konsisten berada di papan atas tingkat elektabilitas hasil survei sejumlah lembaga dalam setahun terakhir. Merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 2-11 Maret lalu, misalnya, elektabilitas Prabowo mencapai 17,6 persen. Ia unggul atas bakal capres yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anies Baswedan, dengan elektabilitas 16,7 persen. Akan tetapi, elektabilitas Prabowo masih tertinggal dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni 26,6 persen.
Peneliti pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/3/2023), mengatakan, rentetan kebersamaan Jokowi dengan Prabowo merupakan simbol menguatnya dukungan dari Jokowi kepada Menteri Pertahanan itu untuk maju di Pilpres 2024. Sinyalemen dukungan ini tidak terlepas dari faktor elektabilitas Prabowo yang tinggi. Selain itu, meski Prabowo pernah menjadi rival Jokowi dalam dua kali pilpres sebelumnya, kesediaan Prabowo untuk bergabung di koalisi pemerintahan sejak 2019 dinilai bisa jadi jaminan bahwa dia akan melanjutkan program dan kepentingan Jokowi jika terpilih pada 2024.
”Di antara ketiga nama (Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan), Prabowo adalah satu dari president’s men yang sudah jelas mendapatkan nominasi baik secara kepartaian maupun koalisi,” kata Wasisto.
Dukungan terhadap Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 bisa saja bukan hanya dari Jokowi, melainkan juga dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Tiga hari sebelum kunjungan kerja ke Papua, Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Jakarta, dan berbincang sekitar tiga jam. Dalam perbincangan tersebut, Jokowi tidak memungkiri bahwa keduanya membahas ihwal Pemilu 2024.
Baca juga : Sayur Lodeh di Pertemuan Jokowi-Megawati
Dua hari setelah pertemuan, Jokowi membenarkan bahwa dirinya dan Megawati membahas soal capres 2024. Meski tidak menyebutkan sosok-sosok yang dibicarakan, Jokowi mengakui telah memberikan pandangan dari angka-angka dan data yang dimiliki terkait elektabilitas tokoh potensial capres.
Hubungan antara Megawati dan Prabowo pun telah terjalin lama. Prabowo pernah menjadi cawapres mendampingi Megawati di Pilpres 2009, meski pasangan itu kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Bahkan, saat berpidato dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Desember 2019, Megawati sempat menyebutkan, saat ia menjabat sebagai presiden, ia yang membantu Prabowo mendapatkan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan dimaksud dibutuhkan Prabowo karena ia dan keluarga harus meninggalkan Indonesia akibat persoalan politik pascareformasi.
Ketua DPR Puan Maharani mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk berswafoto bersama di kediaman Megawati di Jakarta, Senin (2/5/2022).
Pada Mei 2022, Prabowo juga sempat sowan ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, dalam momen perayaan Lebaran. Saat itu, Prabowo disambut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan mendiang Tjahjo Kumolo, politisi senior PDI-P. Selain bersilaturahmi, Prabowo sempat berswafoto dengan Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri kandung Megawati.
Melihat kedekatan tersebut, kata Wasisto, tak tertutup kemungkinan Megawati memberikan dukungan untuk Prabowo.
Akan tetapi, agar bisa memperoleh dukungan tersebut, harus ada terlebih dahulu kesepakatan politik yang bisa menguntungkan PDI-P sehingga mampu mengubah amanat Megawati yang disampaikannya pada peringatan HUT Ke-50 PDI-P, Januari lalu. Kala itu, Megawati pernah menyampaikan bahwa PDI-P akan mengusung bakal capres dari kader partainya sendiri. Ditambah lagi, daya tawar PDI-P yang jauh lebih kuat dari Gerindra karena statusnya sebagai parpol pemenang Pemilu 2019 dan satu-satunya parpol yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden di Pilpres 2024. Karena itu, tak mudah bagi Megawati dan PDI-P untuk begitu saja menyerahkan kursi bakal capres pada figur dari parpol lain.
Menurut Wasisto, sikap PDI-P yang ditentukan oleh keputusan Megawati dalam menentukan capres memang akan menjadi penentu peta politik ke depan. Karena itu, diperlukan beberapa pertemuan tindak lanjut untuk memastikan arah dan posisi PDI-P di Pilpres 2024. Sebelum ada kepastian langkah PDI-P, konstelasi politik ke depan diprediksi masih dinamis.
Baca juga : Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”
Anies Baswedan melambaikan tangan kepada para sukarelawan setelah menyampaikan pidato di Kantor DPP Partai Demokrat di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).
Situasi yang masih dinamis itu setidaknya terlihat dari batalnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, PKS) yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Pada Rabu (22/3/2023) malam, sempat tersebar undangan kepada awak media bahwa deklarasi Koalisi Perubahan akan dilakukan di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Rabu pukul 21.00. Akan tetapi, tak berselang lama dari penyebaran undangan, agenda itu dibatalkan karena persoalan waktu yang akan memasuki awal bulan Ramadhan.
Padahal, ketiga parpol disebut sudah menandatangani piagam deklarasi koalisi. Bahkan, sejumlah elite parpol tersebut juga intens bertemu dengan Anies. Terakhir, Anies ditemui oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediamannya di Jakarta, Selasa lalu. Ini bukan pertama kali keduanya bertemu. Pada awal Maret, Anies lebih dulu mengunjungi Agus di Kantor DPP Demokrat, Jakarta.
Baca juga : Cek Ombak Dahulu, Arungi Lautan Pilpres Kemudian
Tidak terkait
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kedekatan Presiden dengan sejumlah tokoh yang dipersepsikan masyarakat sebagai tokoh potensial capres dan cawapres, termasuk Prabowo, tidak ada kaitannya dengan pertemuan Presiden dan Megawati. Selain itu, ia melihat kedekatan Jokowi dengan sejumlah tokoh bukan sinyalemen dukungan terkait Pilpres 2024.
”Apa yang dilakukan Presiden sebenarnya bukan sebagai suatu endorsement, namun membangun kesadaran rakyat tentang pentingnya pemimpin nasional ke depan,” katanya.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam peluncuran buku karyanya yang berjudul Suara Kebangsaan di Jakarta, Minggu (7/8/2022).
Selain itu, Hasto mengatakan, berbagai kegiatan Presiden dengan tokoh-tokoh itu semestinya tidak dilihat dari aspek kontestasi elektoral. PDI-P justru melihat pesan utama terkait persoalan bangsa yang lebih besar. Saat di Kebumen, misalnya, alih-alih melihat perjodohan antara Ganjar yang juga kader PDI-P dan Prabowo, partai berlambang banteng bermoncong putih itu justru melihat persoalan kedaulatan pangan dan persiapan menghadapi musim kering ekstrem beberapa waktu ke depan.
Terkait kans dukungan Megawati untuk Prabowo, Hasto enggan menjawab. Menurut dia, kewenangan penentuan capres dan cawapres ada di tangan Megawati. Megawati diyakini akan mengumumkannya pada momentum yang tepat.
”Momen deklarasi belum ditetapkan oleh Ibu Megawati. Yang jelas, bulan Juni merupakan Bulan Bung Karno dan tanggal 24 Juni 2023 merupakan puncak acara peringatan Bulan Bung Karno. Puncak acara di Gelora Bung Karno,” ujar Hasto.
Baca juga : Selubung Misteri Calon RI-1 di Pertemuan Batutulis
Sementara itu, menanggapi hasil sejumlah survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Gerindra serta maraknya spekulasi dukungan terhadap Prabowo untuk menjadi capres 2024 dari sejumlah tokoh yang dihormati, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan instruksi harian kepada semua kader Gerindra. Instruksi dimaksud berisi peringatan agar kader tidak terbuai dengan pujian-pujian tersebut.
Sufmi Dasco Ahmad
”Fenomena tersebut tentu saja perlu kita syukuri sebagai tanda-tanda baik akan tercapainya tujuan kita semua, yakni menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Tetapi, yang terpenting, kita jangan sampai terlena, apalagi menjadi tinggi hati dengan dinamika tersebut. Berbagai pujian kepada kita dan Pak Prabowo tidak boleh membuat kita lupa akan kelemahan serta kekurangan-kekurangan kita yang harus terus kita perbaiki agar bisa benar-benar menjadi pemenang,” kata Dasco.
Dasco mengingatkan semua kader Gerindra, baik yang ada di lembaga legislatif maupun eksekutif, agar terus bekerja untuk rakyat. Pengurus partai pun diminta memaksimalkan pembenahan mesin partai dengan membaur dan melibatkan rakyat dalam hal itu. ”Hari-hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk terus berkonsolidasi,” katanya.
