Presiden: Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator Tunjangan Kinerja
Penentuan tunjangan kinerja akan memasukkan pembelian produk dalam negeri sebagai salah satu indikator. Semua instansi pemerintah ditarget belanja produk dalam negeri 95 persen dari pagu anggaran tahun ini.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Joko Widodo melihat stan pameran yang menampilkan produk dalam negeri seusai membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan kembali pentingnya membeli produk dalam negeri. Apalagi, bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang belanjanya dari APBN ataupun APBD untuk membelanjakan kebutuhannya dari produk dalam negeri.
JAKARTA, KOMPAS — Guna mendorong belanja produk dalam negeri, pemerintah akan memasukkan indikator penggunaan produk dalam negeri dalam penentuan tunjangan kinerja di seluruh institusi negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakannya.
”Saya sudah perintah ke Menpan RB untuk yang namanya tunjangan kinerja (tukin), ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan (tukin) dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” tutur Presiden Jokowi dalam peresmian Temu Bisnis (Business Matching) Produk Dalam Negeri 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Hadir pula dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Azwar Anas, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.
Terkait disinsentif untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD yang tak berbelanja produk dalam negeri seperti diharapkan, Presiden meminta Menko Kemaritiman merumuskannya. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan target setiap institusi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), untuk membeli produk dalam negeri sampai 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa tahun ini. Dengan demikian, pembelian barang impor dibatasi hanya 5 persen.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama sejumlah menteri dan kepala daerah memukul perkusi menandai pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan kembali pentingnya membeli produk dalam negeri. Apalagi, bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang belanjanya dari APBN maupun APBD.
Presiden Jokowi mengingatkan, belanja produk dalam negeri sudah semestinya dilakukan pemerintah. Sebab, anggaran yang digunakan pemerintah berasal dari pajak masyarakat, deviden BUMN, royalti tambang-tambang yang ada, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, tidak semestinya anggaran itu digunakan hanya untuk pembelian produk impor.
Upaya itu, menurut Presiden, juga menjadi salah satu cara pemerintah mengatasi ketidakpastian global yang masih mengancam. Buktinya, beberapa hari ini semua dibuat terkaget-kaget dengan kebangkrutan Silicon Valley Bank yang diikuti Signature Bank dan Silvergate Bank. Presiden pun menyebut hal ini membuat semua kalangan ngeri.
”Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya (kebangkrutan Silicon Valley Bank) akan ke mana,” ujar Presiden.
Tak hanya itu, kebijakan mengutamakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan jasa pemerintah yang dimulai pada 2022 ternyata juga diterapkan Pemerintah Amerika Serikat tahun ini. Karena itu, kedisiplinan semua institusi pemerintah membelanjakan anggarannya pada produk dalam negeri dinilai strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan mengutamakan produk dalam negeri dalam belanja barang dan jasa pemerintah yang dimulai pada 2022 ternyata juga diterapkan Pemerintah Amerika Serikat tahun ini.
Luhut kemudian menyebutkan nilai realisasi belanja kementerian/lembaga, pemda, serta BUMN/BUMD sepanjang 2022 mencapai RP 762,7 triliun. Menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai belanja itu berkontribusi pada naiknya pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 1 persen.
”Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya sekitar 1 persen yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 2022 menjadi 5,31 persen,” tuturnya.
Pengunjung melihat produk dalam negeri yang dipamerkan dalam Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Acara ini dibuka Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali pentingnya membeli produk dalam negeri.
Presiden Jokowi pun berulang kali mengingatkan supaya pengadaan barang dan jasa pemerintah mengutamakan produk dalam negeri. Selama 2022, even temu bisnis produk dalam negeri yang dilangsungkan dalam empat tahap selalu dihadiri Presiden. Temu bisnis produk dalam negeri tahun 2023 ini menjadi tahap kelima.
Kendati demikian, Presiden menceritakan, dia mendapat bisikan dari Luhut. Hal itu terkait dengan pihak penyedia barang. ”Pak Presiden, sejak saya jadi tentara sampai pensiun dan menteri, penyedia barangnya kok masih sama,” ujar Presiden menirukan ucapan Luhut.
Selain itu, model pengemasan ulang pada produk impor sehingga menyerupai produk dalam negeri juga dinilai perlu diwaspadai. ”Dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini kepada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini,” ujarnya.
Presiden juga menyinggung penggunaan kartu kredit pemerintah yang mekanisme pembayaran atas belanja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika penggunaan kartu kredit pemerintah itu bisa digunakan secara luas, dimulai dari kementerian hingga pemerintah daerah, itu bisa memberikan keuntungan.
Sebab, adanya konflik Rusia-Ukraina saat ini telah mengganggu penggunaan Visa dan Mastercard dalam bertransaksi. Dengan memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah, gangguan akibat konflik kedua negara itu tak akan berpengaruh terhadap kepentingan dalam negeri.
”Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri (kartu kredit pemerintah) dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, kita akan lebih tenang,” kata Presiden menambahkan.
Pengunjung melihat produk dalam negeri yang dipamerkan dalam Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Acara ini dibuka Presiden Joko Widodo.
Pendaftaran produk
Guna memudahkan realisasi belanja barang dan jasa produk dalam negeri, perusahaan-perusahan ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didaftarkan dalam e-katalog yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saat ini, menurut Presiden Jokowi, sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang masuk e-katalog.
Ke depan, lanjut Luhut, sebanyak 5 juta barang dan jasa dari perusahaan Indonesia harus tayang di e-katalog. Dia juga menargetkan, tahun ini, belanja barang dan jasa dari e-katalog mencapai Rp 500 triliun.
”Kalau sudah masuk e-katalog, dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, tengok itu e-katalog, beli (barangnya),” kata Presiden lagi.
Ke depan, sebanyak 5 juta barang dan jasa dari perusahaan Indonesia harus tayang di e-katalog.
E-katalog ini menjadi integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah yang akhirnya dilakukan di Indonesia. Integrasi ini, menurut Luhut, terjadi karena kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan LKPP.
Menurut dia, hadirnya e-katalog juga menelurkan pengadaan laptop produksi dalam negeri yang bisa menghemat belanja negara sampai Rp 1,8 triliun, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi anak muda Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, gerakan bangga berwisata di Indonesia yang diluncurkan pada 13 Desember lalu menargetkan 1,2-1,4 miliar perjalanan, itu juga memberikan dampak. Saat ini, dampak langsung yang dirasakan adalah pendapatan pariwisata Rp 3.200 triliun.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai menyampaikan sambutan dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Luhut menjanjikan perbaikan pada optimalisasi belanja produk dalam negeri pada 2023 ini. Selain menargetkan 95 persen anggaran digunakan untuk belanja produk dalam negeri serta adanya disinsentif dan insentif untuk institusi yang tidak mencapainya, dia menyebut, diperlukan perbaikan proses bisnis dan dasar hukum belanja produk dalam negeri.
Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya perubahan penilaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik yang maksimal dicapai pada Agustus mendatang. Selain itu juga menyederhanakan berbagai regulasi, termasuk pemberian insentif dan disinsentif.
BUMN juga diminta melaksanakan peta jalan pengurangan impor dan menjadi ujung tombak pengembangan industri substitusi impor dalam negeri. Kementerian Kesehatan disebut sebagai contoh baik dengan menjalankan peta jalan kemandirian vaksin, obat, dan alat kesehatan.
Apabila 95 persen anggaran pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD dibelanjakan produk barang dan jasa dalam negeri, lanjut Presiden, Indonesia tak perlu jauh-jauh mencari investor. Pertumbuhan ekonomi akan naik dan produksi sendiri bisa dimanfaatkan.
Dalam laporannya, Agus menambahkan, acara ini dilaksanakan tiga hari selama 15-17 Maret 2023. Ditargetkan peserta kegiatan mencapai 4.000, baik dari perwakilan kementerian/lembaga, pemda, perusahaan, industri, badan usaha, serta asosiasi-asosiasi industri.
