Korlantas Polri telah melakukan survei kondisi sejumlah ruas jalan yang selama ini digunakan sebagai jalur mudik Lebaran. Selanjutnya, Polri bersama sejumlah pemangku akan membuat regulasi terkait manajemen lalu lintas.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI dalam waktu dekat akan melaksanakan Operasi Ketupat 2023 dalam rangka arus mudik dan balik Lebaran. Saat ini pun tengah disiapkan pula surat keputusan bersama dari sejumlah instansi untuk manajemen lalu lintas.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Polri) Ahmad Ramadhan pada Selasa (14/3/2023) mengatakan, Polri akan segera menggelar Operasi Ketupat 2023 dalam rangka pengamanan dan persiapan lalu lintas pada Lebaran mendatang. Operasi Ketupat 2023 tersebut merupakan operasi kemanusiaan.
”Dalam hal ini, agar masyarakat yang akan mudik dan balik dapat menggunakan ruas jalan dengan aman selamat tertib lancar dan tentunya sehat,” kata Ahmad.
Terkait persiapan arus mudik dan balik Lebaran, lanjut Ahmad, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama beberapa pemangku kepentingan lain telah melakukan survei ke beberapa ruas jalan yang akan digunakan masyarakat sebagai jalur mudik dan balik. Jalur yang disurvei mulai dari jalur di wilayah selatan Banten hingga ke DI Yogyakarta, kemudian jalur pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Semarang.
Selain itu, dicek pula kesiapan ruas Jalan Tol Trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya dan kesiapan jalan menuju ke Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan di Banten. Kedua pelabuhan itu akan menjadi titik penyeberangan bagi pemudik menuju Pulau Sumatera.
Menurut Ahmad, saat ini kepolisian bersama para pemangku kepentingan yang lain melakukan pertemuan secara berkala untuk menyiapkan regulasi tentang manajemen lalu lintas pada saat mudik dan balik Lebaran. Menurut rencana, akan diterbitkan surat keputusan bersama sebagai payung hukum pengaturan dan pembatasan kendaraan di jalan tol ataupun jalan arteri serta terkait manajemen rekayasa lalu lintasnya.
Secara terpisah, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno berpandangan, para pihak terkait, termasuk kepolisian, diharapkan mencermati data survei Kementerian Perhubungan terkait arus mudik dan balik pada Lebaran mendatang. Jika pada Lebaran 2022 potensi pergerakan nasional sebanyak 31,6 persen atau 85,5 juta orang, pada tahun 2023 angkanya diprediksi akan mencapai 45,8 persen atau sebanyak 123,8 juta orang.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Djoko mengingatkan agar pemerintah dan aparat keamanan untuk memperhatikan pengaturan kendaraan di tempat istirahat (rest area) yang dapat menjadi titik kemacetan kendaraan.
Menurut Djoko, Jalan Tol Trans-Jawa masih menjadi jalur favorit bagi pemudik dan kemudian disusul jalur pantai utara Jawa. Sementara itu, jalur pantai selatan menjadi pilihan terakhir bagi pemudik karena dinilai rawan macet dan kondisi jalur pantai selatan yang berkelok-kelok.
”Kekurangan jalur lintas selatan Jawa adalah jalan rusak, prasarana penunjang kurang, jalan sempit dan berkelok, kemacetan dan keamanan jalan,” ujar Djoko.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Djoko mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan untuk memperhatikan pengaturan kendaraan di tempat istirahat (rest area) yang dapat menjadi titik kemacetan kendaraan. Titik yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pelabuhan, khususnya Pelabuhan Merak dan Bakauheni.
Terkait keselamatan, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan mengantisipasi pemudik dengan sepeda motor yang rentan terhadap kecelakaan lalu lintas.
Harga pangan
Selain menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk arus mudik Lebaran, dalam menghadapi bulan puasa atau Ramadhan, Polri juga telah membentuk Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) Polri yang bertugas untuk mengecek harga bahan pokok, terutama beras dan minyak goreng. Sebab, kedua bahan pangan tersebut menjadi perhatian publik. Bahan pokok lain yang juga dipantau Satgas Pangan Polri adalah jagung, kedelai, cabai, daging unggas, telur unggas, daging, gula, serta ikan karena cenderung mengalami kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan.
Terkait dengan pemantauan harga bahan pokok tersebut, lanjut Ahmad, Satgas Pangan Polri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait akan melakukan pengecekan bersama di lapangan. Selain memantau harga, Satgas Pangan Polri bersama pemangku kepentingan lain juga akan mengevaluasi permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan pokok, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen.