Pidato Politik AHY, dari Isu Ekonomi hingga Penundaan Pemilu
Agus Harimurti Yudhoyono khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai “Banana Republic” karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa pemilu.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mulai dari persoalan hukum, keadilan sosial, hingga kelangsungan demokrasi. Agus berjanji, jika Demokrat meraih kemenangan di Pemilu 2024, kepentingan rakyat akan diperjuangkan.
Massa kader Partai Demokrat dari berbagai daerah memadati kawasan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023) sore, saat Agus pidato politik. Turut hadir pula para pengurus teras dari Demokrat di pusat, beserta hampir 2.000 anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota Partai Demokrat dari seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka membawa spanduk, bendera, dan poster yang bertuliskan ”Perubahan dan Perbaikan”.
Di tengah massa, Agus membacakan pidato politiknya. Ia mengungkapkan, selama enam bulan terakhir ini, dirinya telah berkeliling Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Ia ingin menyapa dan berdialog langsung dengan rakyat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi, juga harapan dan aspirasinya.
Dalam pertemuan dengan sebagian besar masyarakat itu, Agus mengaku telah mendengar berbagai keluhan masyarakat, terlebih setelah terjadi kenaikan harga barang dan bahan pokok sebagai imbas dari kenaikan bahan bakar minyak. Tak hanya itu, banyak petani juga ikut mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ia menyayangkan pernyataan pemerintah yang kerap berdalih bahwa krisis yang dialami Indonesia saat ini juga dihadapi oleh negara lain. Bahkan, mereka mengklaim kondisi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Padahal, nyatanya, daya beli masyarakat terus menurun. Kemiskinan dan ketimpangan juga kian memburuk. ”Masalahnya bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu,” ujar Agus.
Sementara itu, defisit anggaran, disebut Agus, coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam delapan tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi, utang badan usaha milik negara (BUMN) disebutnya semakin menggunung.
Kini, negara juga dinilainya kesulitan membayar utang karena keuangan negara sedang tertekan. Rakyat terkena imbas akan menanggung beban utang tersebut melalui pajak yang mereka bayar.
Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. ”Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasan. Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Partai Demokrat berharap, perekonomian di tahun politik benar-benar bisa dikelola dengan baik, terutama kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja yang mencapai 1 juta orang dan penganggur yang mencapai 8,4 juta orang, pemerintah harus mampu mengalokasikan APBN dan APBD untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Anggaran harus dapat dialokasikan untuk membantu kesulitan rakyat, terutama untuk kesehatan dan pendidikan rakyat, serta meningkatkan daya beli masyarakat. ”Kami mencermati, tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan grusa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan,” katanya.
Penundaan pemilu
Di samping itu, Agus berharap, penegakan hukum terus menjaga integritasnya, dan tidak tebang pilih. Namun, ia menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan pemilu hingga 2025. Hal ini dinilai telah mengusik akal sehat dan rasa keadilan seluruh anak bangsa yang mana memiliki hak konstitusional melakukan pemilu setiap lima tahun.
”Apa yang sedang terjadi di negeri kita? Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup,” tutur Agus.
Sebagaimana pernah disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Agus, bangsa ini tengah diuji oleh banyak godaan. Untuk itu, konstitusi harus diselamatkan. Saat ini, menurut Agus, banyak orang takut bicara karena khawatir dicap sebagai pihak yang berseberangan dengan penguasa. Namun, menurut dia, untuk hal yang prinsip seperti ini, masyarakat harus berani bersuara lantang.
Jika Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, ia tak bisa membayangkan, siapa yang akan memimpin negeri ini nanti. Sebab, sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024.
”Apa iya, ada Plt (Pelaksana Tugas) Presiden? Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR, DPD, serta ribuan Plt anggota DPRD? Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacau dan ‘chaos’ situasi nasional kita,” ujar Agus.
Ia khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai ”Banana Republic” karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat, tanpa pemilu. Artinya, mereka tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah.
Untuk itu, ia mengingatkan kepada semua pihak agar mematuhi konstitusi yang ada. Jangan mengganggu hak rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui pemilu.
Agus pun berpesan agar seluruh kadernya dapat berjuang keras untuk menyukseskan Pemilu 2024. Jika ingin ada perubahan dan perbaikan di tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Demokrat harus bisa memenangi kontestasi nanti, baik di pemilihan legislatif, maupun pilpres.
”Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita. Kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya, kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan legislatif. Insyaallah, dengan ridho-Nya dan dukungan rakyat, Demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda,” kata Agus.
Seusai pembacaan pidato politik oleh Agus, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pidato politik Agus bertujuan untuk menyuarakan keresahan masyarakat mengenai kesulitan dan kesusahan yang mereka hadapi saat ini. ”Bagaimana tidak, sedikit kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Dalam pidato politiknya, lanjut Herzaky, Agus hanya ingin menegaskan komitmen Demokrat bersama dengan rakyat. Demokrat akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama Koalisi Perubahan.
Namun, nyatanya, sepengamatan Kompas, dalam pidato politik yang dibacakan Agus selama lebih dari 30 menit, tak sekali pun ia menyinggung soal Koalisi Perubahan, begitu pula komitmen dukungan terhadap bakal calon presiden yang telah diusung, yakni Anies Baswedan.
Terhadap hal tersebut, Herzaky mengungkapkan, pidato politik kali ini lebih ditujukan pada internal Demokrat dan untuk konsolidasi internal. Agus ingin merespons isu-isu publik saat ini dan memberikan arahan kepada kadernya.
“Ini, lho,panduan untuk para kader bagaimana agar kita selalu dekat dengan rakyat membantu rakyat jangan terpisah dari rakyat. Jangan malah kemudian sibuk dengan hal-hal lain. Kita fokus bantu rakyat,” tutur Herzaky.