Wapres Amin Ingatkan Gejala Polarisasi Mulai Muncul di Masyarakat
Wapres Ma’ruf Amin menyebut tempat ibadah mulai digunakan untuk kampanye. Sebagai konsekuensi kontestasi, polarisasi tak terhindarkan. Namun, hal itu tetap perlu dimitigasi untuk menghindari keterbelahan di masyarakat.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·2 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninggalkan acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Hotel The St Regis Jakarta, Senin (13/3/2023). Dalam acara ini, Wakil Presiden hadir untuk memberikan sambutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan 24 partai politik peserta Pemilu 2024 juga menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bebas dari kekerasan.
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai bahwa polarisasi tajam menjelang Pemilihan Umum 2024 sudah mulai terjadi di masyarakat. Semua pihak diajak untuk tidak mengulangi pengalaman buruk akibat polarisasi tajam yang terjadi pada pemilu yang lalu. Pemilu 2024 diharapkan menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas.
”Sudah ada, pernah ada yang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Salah satu indikasi yang kalau tidak segera dicegah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, pesantren, jadi tempat kampanye,” ujar Wapres Amin seusai menghadiri Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Menurut Amin, keterbelahan tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi dapat meluas melalui tempat ibadah. Oleh karena itu, gaya berpolitik identitas harus dicegah. Setiap partai dapat membuat pakta integritas atau kesepakatan tertentu untuk selalu mengendalikan diri agar tidak menggunakan politik identitas. Politik identitas ini yang membawa polarisasi yang dapat membelah bangsa.
Langkah pencegahan ini, lanjut Amin, dapat berupa dialog kebangsaan pada tingkat nasional ataupun daerah. Selain itu, Amin juga mendorong kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. ”Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024. Kampanye (dalam) pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu SARA,” kata Amin.
Suasana acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Hotel The St Regis, Jakarta, Senin (13/3/2023). Dalam acara ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir untuk memberikan sambutan. Selain itu, BNPT, KPU, Bawaslu, dan 24 partai politik peserta Pemilu 2024 juga menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bebas dari kekerasan.
Pengalaman pada pemilu yang lalu, lanjut Wapres, menunjukkan terjadinya polarisasi yang tajam di masyarakat. Sebagian pendukung saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih adu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah belah bangsa. Ini sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi.
Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangi suara, tetapi hal itu sekaligus juga merusak negara.
Kelola konflik
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap potensi perpecahan sebagai konsekuensi dari demokrasi. Kondisi ini akan terus terjadi selama demokrasi diterapkan. ”(Keterbelahan) Adalah harga yang harus dibayar dan dilaksanakan. Ini karena kita menganut sistem demokrasi dengan pemilihan langsung. Demokrasi melegalisasi polarisasi. Atas nama demokrasi, masyarakat diberi hak untuk memilih sesuai keinginan masing-masing,” ucap Tito.
Dalam sudut pandang keamanan, lanjutnya, setiap perbedaan kepentingan dan tujuan akan mengandung potensi konflik. Karena itu, konflik harus dapat dikelola agar tidak memecah dan mencabik nilai kebangsaan yang telah dibangun sejak dulu.
Tito meminta semua pihak tidak larut dalam situasi politik karena dapat memicu lahirnya narasi yang dapat bertentangan dengan Pancasila. Narasi perpecahan perlu diimbangi dengan isu yang mengedepankan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta Pancasila.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, salah satu indikator praktik demokrasi yang sehat adalah terlaksananya pemilu. Dalam hal itu, masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus dibenahi. ”Indonesia merupakan negara majemuk. Hal itu menuntut kedewasaan dan kematangan dari elite partai politik hingga barisan akar rumputnya,” ujar Boy.
Wapres pun kembali mengingatkan bahwa pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik peserta pemilu semestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang.
”Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangi suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,” ucap Amin.
