Jalan Panjang Menurunkan Emisi hingga Menekan Kemacetan
Berbagai pendekatan dibutuhkan untuk mengatasi persoalan penurunan emisi kendaraan bermotor dan kemacetan. Untuk itu, subsidi untuk kendaraan listrik pun perlu memperhatikan ketepatan sasaran.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·4 menit baca
Persoalan kemacetan lalu lintas sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pertengahan Februari 2023. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan industri otomotif yang antara lain tergambar dari jutaan mobil dan sepeda motor yang terjual setiap tahun di negeri ini.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan, di tahun 2022 terjual 1.048.000 mobil dan 5.221.000 sepeda motor. ”Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet. (Hal ini) Karena memang penjualannya mencapai angka untuk mobil sampai 1.048.000 (unit) dan untuk kendaraan bermotor 5.221.000 (unit). Angka yang sangat besar sekali,” katanya.
Supaya tidak macet, Presiden mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi kepada ekspor. Apresiasi pun diberikan kepada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspor dari sekitar 300.000 unit di tahun 2021 menjadi 600.000 unit di tahun 2022. ”Tetapi kita masih kalah dengan Thailand sehingga saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Tak lupa, Presiden mengajak pelaku industri otomotif melihat tren dunia ke depan dalam penggunaan mobil listrik. Industri otomotif diajak menggeser industrinya sedikit demi sedikit dari kendaraan dengan mesin atau motor bakar ke mobil listrik. ”Pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki,” katanya.
Pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki.
Pemerintah pun terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Upaya ini ditempuh, salah satunya melalui program bantuan pembelian kendaraan listrik yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri.
”Melalui kebijakan ini, kami optimistis para produsen semakin tertarik karena bantuan ditekankan untuk belanja kendaraan yang memiliki fasilitas produksi di Tanah Air,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi pers insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Pada tahun 2023, pemerintah akan memberikan bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebesar Rp 7 juta unit untuk pembelian 200.000 sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50.000 sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febri Kacaribu, seperti dikutip dari siaran pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian, menyebutkan, bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka khususnya adalah penerima kredit usaha kecil dan bantuan produktif usaha mikro serta termasuk pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha mereka.
Adapun Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menuturkan, pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak hingga Rp 2,77 juta per tahun. Adapun pemerintah dapat menghemat anggaran untuk konsumsi pertalite bagi pengguna sepeda motor hingga Rp 32,7 miliar per tahun.
Selain itu, memungkinkan pula terjadi penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi listrik sebanyak 15,2 GWh per tahun.
Sehari berselang, saat menjawab pertanyaan media seusai rapat terkait dengan insentif kendaraan listrik di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik bertujuan mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Investasi diyakini akan lebih baik dengan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Pada gilirannya, hal tersebut kemudian akan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. ”Jadi, itu yang menjadi misi utama dari pemerintah untuk memberikan bantuan pemerintah terhadap belanja atau pembelian kendaraan listrik,” kata Agus.
Saat ditanya mengenai besaran alokasi anggaran yang disiapkan, Agus meminta agar menanyakannya ke Menteri Keuangan. Sehubungan dengan pertanyaan apakah sudah ada juga insentif untuk bus listrik, Agus menuturkan, hal yang menjadi prioritas adalah membangun ekosistem kendaraan listrik.
”(Hal ini) Karena kita percaya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik itu akan menarik investasi ke Indonesia, (yakni) pabrikan-pabrikan kendaraan listrik, baik itu roda empat, roda dua, maupun bus. Dengan demikian, akan tercipta lapangan pekerjaan yang lebih banyak karena kita juga melihat otomotif itu backward sama forward linkage tinggi sekali. Nanti ultimate goal-nya, kan, pajak naik dan dan juga penciptaan lapangan kerja. Jadi, kata kuncinya itu adalah membangun ekosistem kendaraan listrik,” katanya.
Merupakan hal yang sulit untuk mewajibkan pembeli kendaraan listrik melepas kepemilikan kendaraan berbahan minyak demi menjamin pengurangan konsumsi BBM.
Ketepatan sasaran
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menuturkan, program bantuan pembelian kendaraan listrik tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan minyak yang mereka miliki. Hal ini mesti menjadi perhatian agar jangan sampai nantinya justru terjadi penambahan konsumsi energi dan populasi kendaraan pribadi kian berjejalan di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan.
Di sisi lain, menurut Djoko, juga merupakan hal yang sulit untuk mewajibkan pembeli kendaraan listrik melepas kepemilikan kendaraan berbahan minyak demi menjamin pengurangan konsumsi BBM dan sekaligus menekan emisi. ”Kita harus cari jalan tengah dengan kebijakan ini,” kata Djoko ketika dihubungi, Senin (13/3/2023).
Djoko mewanti-wanti perihal ketepatan sasaran penerima bantuan pembelian kendaraan listrik agar nantinya tidak berujung menjadi temuan. ”UMKM yang sudah punya sepeda motor belum tentu lho mau membeli (sepeda motor listrik) karena mereka pasti harus keluar duit lagi. Solusinya, kasih saja sepeda motor listrik ke daerah-daerah tertentu—terserah pemerintah mau beli atau apa—untuk dibagikan ke daerah terpencil, tertinggal yang BBM-nya terbatas. Kasihkan bagi guru-guru, tenaga perawat, di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal),” ujarnya.
Menurut Djoko, bus listrik nantinya dapat dioperasikan di dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga dimanfaatkan untuk menghubungkan transportasi umum ke Balikpapan, Kalimantan Timur. ”Apalagi porsi angkutan umum di IKN tinggi. Mobil-mobil listrik pun dapat digunakan di IKN. Biasanya ketika ada percontohan yang sukses, daerah lain bisa mengikuti,” katanya.
Djoko menyebut ada beberapa keuntungan yang didapat seandainya bantuan untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik diberikan kepada angkutan umum. ”Setidaknya, kita akan mendapat empat keuntungan. Angkutan umum berbasis listrik itu beremisi rendah, mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan kecelakaan yang banyak melibatkan kendaraan pribadi, dan juga menurunkan inflasi,” katanya.
Pertumbuhan industri otomotif tak pelak memiliki beragam dampak. Segenap solusi dan alternatif pendekatan kiranya perlu terus dicari di tengah kelindan permasalahan menyangkut upaya menurunkan emisi hingga kemacetan.