›

Politik & Hukum›Saatnya Saling Berbagi Resep...

Saatnya Saling Berbagi Resep Menekan Korupsi di Daerah

Name: Saatnya Saling Berbagi Resep Menekan Korupsi di Daerah
Uploaded: 2023-03-12T23:15:30Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Dalam ”Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community”, sejumlah wali kota dan wakil wali kota bertutur soal kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah. Apa saja yang mereka sampaikan?

Dalam ”Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community”, sejumlah wali kota dan wakil wali kota bertutur soal kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah. Apa saja yang mereka sampaikan?

Oleh

DIAN DEWI PURNAMASARI, PRAYOGI DWI SULISTYO, NIKOLAUS HARBOWO, AGUIDO ADRI, FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY, VINA OKTAVIA

· 6 menit baca

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kerentanan korupsi menunjukkan, pemerintah daerah memiliki kerentanan lebih dibandingkan dengan instansi publik lainnya. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dilakukan KPK mengindikasikan hal itu. Lebih lanjut, pemerintah kabupaten memiliki kerentanan lebih dibandingkan dengan pemerintah kota. Disparitas kerentanan juga terlihat di antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan luar Jawa.

Di tengah tantangan itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengingatkan pentingnya pemerintah daerah memiliki kemauan politik kuat menekan potensi korupsi. Salah satu cara yang relatif cepat, perlu, dan bisa dilakukan ialah melalui digitalisasi secara penuh untuk pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Dalam konteks ini, pemda bisa belajar dari daerah lain yang bisa melaksanakan digitalisasi secara penuh. Pemda tak perlu gengsi untuk meniru daerah di dekatnya yang telah berhasil.

”Dia hanya (perlu) meng- copy tetangganya,” kata Pahala, sambil menambahkan, meniru daerah terdekat mudah dilakukan karena program dan peraturan daerah yang mereka miliki relatif sama.

Senada dengan itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan meminta pemerintah daerah tidak malu mencontoh daerah lain yang sudah lebih bagus dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Indikatornya bisa dilihat dalam berbagai survei, seperti SPI. Dalam survei tersebut terlihat daerah mana saja yang dianggap bisa menjadi contoh baik pencegahan korupsi. Menurut Djohermansyah, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemda bisa lebih aktif mengingatkan agar daerah mau studi banding pencegahan korupsi di daerah lain.

Dalam Kompas Collaboration Forum-City Leaders Community yang bertema ”Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti-Korupsi”, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3/2023), sejumlah wali kota dan wakil wali kota ”curhat” terkait dengan tantangan pencegahan korupsi ataupun berbagi strategi mengatasinya. Berikut petikan pernyataan mereka.

Wali Kota Bogor

Bima Arya

Digitalisasi merupakan langkah dan upaya menutup celah terjadinya korupsi. Pengadaan barang dan jasa yang dimasukan sistem digital melalui e-katalog, misalnya, akan meminimalisasi intervensi kekuasaan. Jika masih ada permainan atau kongkalikong bisa membuka ruang besar bagi publik untuk mengadu.

Salah satu inovasi digital di Kota Bogor, ada aplikasi Si Badra yang menjadi mekanisme pengontrol dan pengaduan. Selain inovasi digital, pemerintah kota/daerah wajib memublikasikan APBD ke publik, seperti akses ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lalu, sejak tahun 2020 Kota Bogor membuka APBD. Jadi, begitu diketok, warga bisa membuka itu melihat kegiatan, anggaran, dan satuan-satuannya apa saja. Artinya, warga bisa mengawasi kinerja pemerintah dan ini juga bisa menutup celah-celah untuk korupsi.

Pemimpin juga harus memutus mata rantai korupsi atau lingkaran setan KKN yang masih terpelihara dengan komitmen politik. Komitmen itu perlu memfungsikan kebijakan antikorupsi melalui inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bappeda, hingga KPK.

Wali Kota Surabaya

Eri Cahyadi

Di Surabaya ada dua inovasi yang dilakukan, yaitu pelayanan pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik. Pelayanan publik di Surabaya sudah tidak ada lagi yang manual. Semua dilakukan melalui digitalisasi. Pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi, jadi interaksi manusia dibatasi. Kedua, juga terkait pelayanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga sudah kami digitalisasi sampai dengan pencairan keuangan.

Terakhir, apa pun terkait perizinan sudah digitalisasi. Jadi, ruang untuk bertemu ditutup. Hanya ada satu pelayanan, yaitu mal pelayanan publik. Ada yang suka dan tidak suka. Dari sisi pengguna mereka nyaman. Tetapi, calo itu tidak suka. Ke depan semua akan sepenuhnya menggunakan sistem digital, termasuk pemberian makanan, pendataan kemiskinan, angka stunting semua terdigitalisasi.

Wali Kota Kediri

Abdullah Abu Bakar

Pemerintah Kota Kediri saat ini sudah melakukan digitalisasi, seperti proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Semua itu sudah dimasukkan dalam satu aplikasi. Jadi, sudah tidak dilelang dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan sistem digitalisasi diharapkan kebocoran lebih bisa dideteksi.

Di Kediri sudah tidak ada transaksi manual, semuanya secara digital.

Kami juga tidak malu mencontoh wilayah lain yang lebih bagus. Dulu, kami sempat mencontoh Surabaya yang sudah lebih bagus unit layanan pengadaan (ULP)-nya. Kami dorong ULP di Kediri lebih baik lagi supaya tidak ada orang yang tertangkap korupsi karena urusan pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang jadi audit internal bisa menjadi saringan atau filter utama supaya pemda tidak korupsi.

Wali Kota Gorontalo

Marten Taha

Ada empat hal yang menurut kami harus dilakukan untuk menutup celah korupsi; regulasi, pembinaan sumber daya manusia, digitalisasi, dan remunerasi. Regulasi harus diturunkan sampai ke tingkat bawah agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Sumber daya manusia ditingkatkan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan diklat. Integritas dan karakter para ASN (aparatur sipil negara) di daerah harus dibina. Sebab, dengan pembinaan pengetahuan itu, bisa mereduksi sikap-sikap korupsi.

Selain itu, juga melalui digitalisasi dalam transaksi keuangan dan pengadaan barang dan jasa misalnya lewat e-katalog. Untuk menghindari celah perjanjian sebelumnya, kami juga diawasi APIP.

Wali Kota Tangerang

Arief R Wirmansyah

Pemerintah telah inovatif karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki e-katalog lokal serta pembayaran dengan kartu kredit pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Celah-celah korupsi dalam sistem pemerintahan itu harus selalu ditutup.

Akan tetapi, masih ada kecurigaan yang terlalu berlebihan terhadap kepala daerah. Di sebelah kepala daerah, pemeriksa auditor selalu negatif dulu sehingga kita-kita penuh kecurigaan nanti (kebijakan) malah berisiko hukum. Dampaknya juga akan ke masyarakat.

Wali Kota Cilegon

Helldy Agustian

Saya merasakan betul perbedaan lingkungan kerja antara swasta dan pemerintah sejak jadi wali kota. Swasta semuanya relatif sudah tersistem dengan baik. Saya pikir bisa langsung gas-rem, gas-rem di pemerintahan. Nyatanya harus pendekatan ke sumber daya manusia, samakan visi dan misi untuk ubah pola pikir sebagai pelayan masyarakat.

Selanjutnya, menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya saber pungli untuk pencegahan korupsi. Selain itu, aparat pengawas internal pemerintah telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Pola pikir diubah, lalu kami buat peraturan dan keputusan agar junjung tinggi integritas. Contohkan bahwa tidak terima uang untuk naik pangkat

dan jabatan sehingga andalkan kemampuan atau kompetensi untuk segala sesuatu. Di sisi

lain Pemerintah Kota Cilegon mengupayakan tambahan penghasilan pegawai naik 5 persen setiap tahun. Artinya, bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai secara perlahan.

Wali Kota Banda Lampung

Eva Dwiana

Saat ini, pemerintah kota telah menerapkan sistem digital di berbagai sektor, mulai dari perencanaan, perizinan, pengawasan, hingga layanan publik. Pembayaran pajak yang terintegrasi sistem digital juga bisa dilakukan secara nontunai. Dengan begitu, celah korupsi bisa ditutup.

Di sektor pengawasan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga membuka saluran pengaduan masyarakat. Warga yang mempunyai keluhan dapat melaporkan melalui nomor khusus yang terhubung dengan Whatsapp. Kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi bagi masyarakat dan meminimalkan praktik korupsi.

Wali Kota Tarakan

Khairul

Ada persepsi masyarakat bahwa birokrasi dari dahulu sulit sehingga mereka tetap saja menggunakan perantara. Padahal, sekarang sistem yang kita buat secara nasional sudah ada perbaikan secara online untuk perizinan. Bahkan, hampir semua transaksi melalui online sehingga tidak ada lagi semacam pungli (pungutan liar) atau sogokan. Pengurusan administrasi birokrasi di pemerintahan itu nol biaya.

Semuanya sudah sistem online, kecuali izin mendirikan bangunan (IMB) karena masih ada tarifnya. Namun, untuk rekomendasi dan sebagainya itu gratis. Sekarang sangat mudah, yang penting dilengkapi persyaratannya. Kalau mau memperoleh NIB (nomor induk berusaha), 10 menit bisa jadi. Saya kira faktor pertama tentu budaya atau persepsi bahwa birokrasi itu masih sulit mestinya dihilangkan oleh masyarakat. Jangan memberikan peluang kepada jajaran kami, seperti gratifikasi. Kalau ada begitu, sampaikan kepada kami.

Wakil Wali Kota Makassar

Fatmawati Rusdi

Makassar sekarang untuk e-government, sudah menggunakan sistem, mulai dari e-planning dan e-budgeting. Itu bagian dari upaya menekan korupsi. Kemudian, dari pencegahan korupsi juga sudah sosialisasi, edukasi, dan melaksanakan sejumlah aturan.

Wakil Wali Kota Denpasar

I Kadek Agus Arya Wibawa

Tahun lalu terjadi penurunan (hasil SPI) karena mungkin kami sedang menghadapi pandemi Covid 19. Sekarang di tahun 2023, mudah-mudahan bisa kami pulihkan. SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) kami ada di peringkat empat di Indonesia. Kita terus tingkatkan digitalisasi

dan pengaduan publik bisa disampaikan melalui sistem daring. Itu mungkin salah satu terobosan kami.

Editor:

ANTONY LEE

pencegahan korupsi kepala daerah apeksi tata kelola pemerintahan kompas collaboration forum city leaders community tematis kcf