Presiden Teken PP Baru, Investasi di IKN Diharapkan Terdongkrak
Berbagai insentif fiskal disiapkan bagi mereka yang berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satunya ”tax holiday” bagi investor yang menanamkan modal paling sedikit Rp 10 miliar.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/3/2023) .
JAKARTA, KOMPAS — Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. PP yang mengatur tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN ini diyakini bisa mendongkrak investasi non-APBN di Nusantara.
”Alhamdulillah itu ditunggu-tunggu, ya. Peraturan ini, kan, dalam rangka bagaimana kita bisa menggerakkan investasi yang non-APBN. Pembiayaan non-APBN. Jadi, 80 persen adalah dari yang non-APBN. Ini adalah salah satu alat yang bisa kita manfaatkan untuk menarik mereka,” ujar Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/3/2023).
PP ini, antara lain, mengatur berbagai insentif fiskal, termasuk memberikan fasilitas tax holiday atau cuti pajak bagi investor dengan penanaman modal paling sedikit Rp 10 miliar. ”Kemudian kalau, misalnya, berpartisipasi bangun gedung sekolah, bangun rumah sakit, nilainya misal bangunnya 100, dia nanti dapat super tax deduction 200 persen. Jadi dia, dalam laporan pajak badannya nanti dapat diskon 200 persen dari nilai yang diberikan kepada IKN,” tambah Dhony.
Pelaku usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha di IKN juga tidak dipersyaratkan konfirmasi status wajib pajak. ”Karena di sini kita ingin narik dana-dana yang kita tahu beberapa dana-dana masih disimpan di bawah bantal, kasur. Dengan itu dibuka mudah-mudahan ada daya tarik,” ujarnya.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/3/2023) .
Menurut Dhony, PP tersebut juga mengatur kemudahan berusaha, mengenai hak-hak atas tanah dan perizinan yang lebih ringkas. Jangka waktu hak guna usaha (HGU) di atas HPL (hak pengelolaan) Otorita IKN, misalnya, diberikan paling lama 95 tahun pada siklus pertama dan bisa diperpanjang hingga 95 tahun pada siklus ke dua. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Jangka waktu hak guna bangunan (HGB) di atas HPL Otorita IKN diberikan paling lama 80 tahun pada tahap pertama. Perpanjangan dan pembaruan HGB bisa diberikan setelah dilakukan evaluasi bersama antara Otorita IKN dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta dimuat dalam perjanjian.
Selanjutnya, untuk rumah tapak, HGB yang merupakan hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri ini dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Adapun untuk rumah susun, diberikan hak milik atas satuan rumah susun setelah mendapat persetujuan dari Otorita IKN.
Presiden Jokowi juga memberikan arahan tentang bagaimana mengubah mental manusia di IKN agar menjadi masyarakat yang lebih berintegritas dalam rangka membangun sebuah model peradaban baru.
”Kemudian mengenai tenaga kerja asing yang memang kita butuh, ini global talent. Kemudian hal-hal lain terkait juga pembangunan itu kan bukan hanya fisik, pembangunan itu juga termasuk pembangunan manusianya. Membangun lingkungannya jadi sistem ekologi dan sistem sosial,” katanya.
Peradaban baru
Dalam pertemuan kali ini, Presiden Jokowi juga memberikan arahan tentang bagaimana mengubah mental manusia di IKN agar menjadi masyarakat yang lebih berintegritas dalam rangka membangun sebuah model peradaban baru. Peradaban baru ini diwujudkan secara konkret dalam wujud interaksi antarsesama manusia maupun antara manusia dan ekosistem alam di sekitarnya.
Untuk tahap pertama, sebanyak 16.990 aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di bidang pertahanan dan keamanan akan dipindahkan ke IKN. Otorita IKN juga sedang menyiapkan kegiatan perkemahan agar calon penghuni IKN bisa lebih mengenal lokasi IKN.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/3/2023) .
”Kita harus mulai ajak bergelombang-gelombang melihat bagaimana perkembangan rencana rumah barunya para ASN/Hankam itu sekaligus kita mengubah pola pikir. Edukasi tahap awal nanti akan diikuti dengan berbagai program lainnya,” ucapnya.
Sekitar 12.000 ASN dan 5.000 pegawai Hankam ini direncanakan akan menempati rumah susun, kecuali eselon I. Pada 2014, pembangunan rusun yang merupakan rumah dinas jabatan ini ditargetnya mencapai 8.000 unit dari APBN dan sisanya dari non-APBN.
Menurut Dhony, 50 persen dari penghuni awal IKN ini adalah mereka yang masih lajang. ”Kami perhitungkan 50 persen yang single dulu yang pindah dan itu akan sharing jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil itu tiga kamar itu bisa sharing,jadi dengan membangun sekitar 2.500 sudah dapat sekitar hampir 8.000-an,” tuturnya,
Dihubungi terpisah, pengamat dan praktisi hutan kota, Ismayadi Samsoedin, mengapresiasi pembangunan IKN yang berorientasi pada pembangunan ekologi. Menurut dia, paradigma pembangunan di kota besar di Indonesia saat ini cenderung belum berorientasi pada pembangunan ekologi, karena sejak awal memang tidak direncanakan berorientasi pembangunan ekologi.
TANGKAPAN LAYAR
Tahapan Pembangunan IKN Nusantara (Sumber: Kementerian PUPR)
”Meski demikian, tampaknya kita bisa berharap pada pembangunan IKN yang direncanakan sebagai green city yang saya dengar akan mengembangkan keanekaragamanhayati atau biodiversity pepohonan di tanah air yang jumlah jenisnya mencapai ribuan,” ujar Ismayadi.
Apabila pembangunan IKN dari awal berorientasi pada ekologi bukan mustahil pada 2045, Indonesia akan memiliki sebuah ibu kota yang multifungsi. “Tidak saja karena faktor keindahannya, tetapi juga dapat berperan sebagai penyedia karbon yang signifikan dalam mengatasi perubahan iklim,” tambahnya.
