Wapres Dorong Bank Syariah Dukung Pembiayaan Usaha Produk Halal di Jepang
Jepang menjadi negara yang berpotensi sebagai pasar produk halal Indonesia. Persepsi publik Jepang terhadap makanan halal juga positif karena kata halal diasosiasikan dengan sehat.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembiayaan menjadi salah satu masalah bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku industri halal di Jepang. Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi lembaga perbankan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar BSI mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha produk halal di Jepang.
”Saya nanti komunikasikan kepada BSI, apakah BSI yang saat ini sudah ada di Dubai, bisa mendukungnya di negara lain atau harus membuat cabang sendiri di Jepang,” ujar Wapres Amin ketika melakukan pertemuan secara hibrida dengan Diaspora Indonesia Pelaku Usaha Produk Halal di Jepang, di Ruang Shikinoma, Hotel The Mitsui, Kyoto, Jepang, Selasa (7/3/2023).
Wapres menjelaskan, ekosistem pembiayaan syariah di Indonesia sudah berkembang pesat dari berbagai lembaga keuangan, mulai dari perbankan besar seperti BSI, Kredit Usaha Rakyat Syariah, koperasi syariah (baitul maal wat tamwil), lembaga pembiayaan mikro syariah, hingga bank wakaf mikro syariah di pesantren. Namun, pembiayaan syariah bagi pelaku usaha di luar negeri tidak sebanyak di Indonesia.
Pernyataan Wapres tersebut menyikapi pertanyaan salah satu peserta pertemuan diaspora itu, Ivan, yang memiliki usaha mesin penjual otomatis (vending machine) untuk produk halal. Ivan mengungkapkan, pengembangan ekspor produk halal sudah banyak di Jepang dan berkolaborasi dengan diaspora Indonesia. Namun, usaha tersebut belum didukung dengan pembiayaan syariah karena belum adanya bank Indonesia yang memberikan fasilitas tersebut.
Menurut Wapres, salah satu upaya pemerintah wujudkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia adalah dengan melakukan pemasaran produk halal Indonesia yang gencar ke kancah internasional. Diaspora Indonesia yang berada di mancanegara diharapkan juga memainkan peran untuk memasarkan produk-produk tersebut.
”Kita sekarang baru menjadi konsumen halal terbesar dunia. Kita ingin jadi produsen halal terbesar di dunia. Ini akan sangat terkait dengan adanya diaspora dan pengusaha di luar negeri. Ini akan jadi penting perannya, selain produksi dan miliki standar global, tetapi juga tentu pemasaran yang jadi kunci keberhasilan,” ucap Wapres Amin.
Menurut Wapres, pemasaran produk halal Indonesia perlu dipasarkan di Jepang karena negara tersebut memiliki perhatian besar terkait wisata ramah Muslim, meskipun penduduk Muslim tergolong minoritas. ”Pemerintah Jepang terdorong untuk memajukan industri halal, salah satunya dilatarbelakangi meningkatnya minat wisatawan Muslim global yang berkunjung ke Jepang,” tambah Wapres.
Apalagi, Jepang juga dikunjungi wisatawan dari negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Timur Tengah. Menurut Wapres, kunci memudahkan pemasaran produk-produk halal Indonesia di Jepang adalah sertifikasi halal.
Wapres mengungkapkan, ketika ia menjadi Ketua Komisi Fatwa Jepang Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) pernah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Jepang, Japan Halal Association. Seftifikasi yang dikeluarkan lembaga ini sudah diakui MUI.
Namun, masih ada perusahaan-perusahaan di Jepang yang langsung meminta sertifikasi halal MUI. ”Memang kepercayaan terhadap sertifikat MUI jauh lebih tinggi dibanding yang dikeluarkan lembaga di negara yang bukan mayoritas Muslim,” tambahnya.
Selain peran diaspora Indonesia, dukungan Pemerintah Jepang juga sangat diperlukan dalam memasarkan produk halal Indonesia di Jepang. ”Dari waktu saya ketemu dengan PM (Perdana Menteri Fumio Kishida) beberapa bulan lalu saya juga sampaikan tentang produk halal. Beliau sambut baik dan perintahkan menteri terkait untuk tindak lanjuti,” ungkapnya.
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, mengatakan, Jepang menjadi negara yang berpotensi menjadi pasar produk halal Indonesia. ”Persepsi publik Jepang terhadap makanan halal juga positif karena kata halal diasosiasikan dengan sehat,” ucapnya.
Misi utama Wapres melakukan kunjungan kerja ke Jepang adalah membangun jejaring halal ke dunia internasional dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. ”Dalam berbagai kesempatan Wapres sebagai tokoh yang dikenal di bidang itu, selalu dalam setiap kunjungannya itu menggunakan kunjungan ke sejumlah negara untuk kepentingan jaringan hub halal dunia,” ujar Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.
Di Kyoto, selain berjumpa dengan Diaspora Indonesia Pelaku Usaha Produk Halal, Wapres juga akan berbicara tentang toleransi beragama di Universitas Kyoto. ”Wapres akan berbicara dalam satu simposium. Beliau sebagai keynote speaker (pembicara kunci) di Universitas Kyoto. Itu adalah universitas terbaik ke-2 di Jepang,” ujar Masduki.
Menurut Masduki, Wapres Amin akan berbicara mengenai pengalaman Indonesia sebagai negara yang plural yang bisa melaksanakan kehidupan secara damai dalam konteks beragama. Selain itu, Wapres juga dijadwalkan menerima audiensi Gubernur Kyoto di Kyoto Guest House.