Presiden Minta Target-target Program Harus Selesai Sebelum 2024
Sidang kabinet paripurna, Kamis (2/3/2023), membahas rencana kerja pemerintah di 2024. Di tahun terakhir, target-target dan program pemerintah diharapkan tercapai.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
KOMPAS/NINA SUSILO
Para menteri dan kepala lembaga berdiri menyambut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba. Keduanya akan memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Di tahun terakhir pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengharapkan semua program prioritasnya bisa dirampungkan segera. Kendati demikian, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan tengkes sampai 2022 masih relatif jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2019-2024.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/3/2023) di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi meminta jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak diselesaikan pada 2024.
Hampir semua menteri dan kepala lembaga hadir, tetapi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali tidak tampak. Sejak terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, Presiden Jokowi menyebut Amali sudah mengundurkan diri secara informal. Namun, surat resmi pengunduran dirinya belum diterima hingga pekan lalu.
Dalam pengantar sidang kabinet, Presiden meminta semuanya menuju 2024 itu bisa diselesaikan pemerintah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kanan) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas memberi keterangan setelah sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Belum tercapai
Seusai sidang kabinet paripurna, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyebutkan beberapa capaian yang masih cukup jauh dari target RPJMN 2024. Pertumbuhan ekonomi yang di tahun 2019 masih 5 persen, di 2024 ditarget 6,2-6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 5,31 persen.
Dari semua capaian ini, hanya penurunan emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang di atas rencana kerja pemerintah tahun 2022.
Tingkat kemiskinan yang pada 2019 di angka 9,41 persen, diharapkan mencapai 6-7 persen di akhir periode RPJMN. Namun, saat ini, setelah melalui pandemi, angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,57 persen. Angka pengangguran terbuka yang diharapkan bisa diturunkan dari 5,28 pada 2019 menjadi 3,6-4,3 persen di 2024, pada 2022 masih 5,86.
Selain itu, penanda kesenjangan, rasio gini yang pada 2019 masih 0,382, diharapkan setidaknya turun menjadi 0,374 pada 2024. Pada akhir 2022, rasio gini Indonesia masih 0,381.
Hanya penurunan gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang sudah mendekati target 2024. Emisi gas rumah kaca ditargetkan turun dari 24,92 persen (2019) menjadi 27,3. Pada 2022 emisi gas rumah kaca sudah di angka 26,87. Nilai tukar petani yang pada 2019 masih 100,9 diharapkan naik menjadi 105 pada 2024 dan nilai tukar nelayan dari 102 ditarget menjadi 107. Pada 2022, nilai tukar petani di angka 107 dan nilai tukar nelayan 106.
NINA SUSILO
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
”Dari semua capaian ini, hanya penurunan emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang di atas rencana kerja pemerintah tahun 2022,” tutur Suharso.
Kendati demikian, Bappenas tetap menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2024 di angka 5,3-5,7. Angka kemiskinan juga akan ditekan ke 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka diturunkan ke 5-5,7 persen, dan rasio gini 0,374.
Selain itu, penurunan emisi gas rumah kaca ditargetkan menjadi 27,7, nilai tukar petani didorong menuju 109, dan nilai tukar nelayan diharap bisa mencapai angka 110.
Tema yang telah disetujui untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
”Tema yang telah disetujui untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Suharso.
Adapun beberapa penekanannya dalam RKP 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.
KOMPAS/NINA SUSILO
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (berbaju putih) berdiri di depan pintu Istana Negara, Jakarta, menanti Presiden Joko Widodo. Keduanya akan memimpin sidang kabinet paripurna, Kamis (2/3/2023).
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan misalnya, diharapkan investasi bisa mencapai Rp 1.450-1.600 triliun. Selain itu, diharapkan pula peningkatan produktivitas UMKM serta pertanian dan industri manufaktur yang diperkirakan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Adapun untuk mencapai penurunan angka kemiskinan, Suharso menjelaskan akan dikurangi kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah. Sejauh ini, pemerintah sudah memetakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Pemerintah daerah diharap fokus juga untuk mengentaskan orang miskin. Oleh karena itu, kredit reformasi birokrasi akan menggunakan kemampuan bupati/wali kota menurunkan kemiskinan.
Kalo bisa ditingkatkan ketepatan (penyaluran bansos) 10-15 persen saja, akan luar biasa pengurangan kemiskinannya.
Selain itu, bantuan untuk mereka dengan penghasilan dan pendapatan kurang tetap dilanjutkan melalui intervensi bantuan sosial. Bantuan sosial diupayakan semakin tepat sasaran dengan registrasi sosial ekonomi yang sedang dikerjakan.
”Kalau bisa ditingkatkan ketepatan (penyaluran bansos) 10-15 persen saja, akan luar biasa pengurangan kemiskinannya,” tutur Suharso.
KOMPAS/NINA SUSILO
Para menteri bersiap mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Langkah lainnya adalah membuka lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan serta merealisasikan program-program yang diinisiasi kementerian/lembaga.
Penyakit-penyakit seperti kusta, TBC, dan malaria diharap juga terus berkurang. Sejauh ini, Indonesia masih menjadi juara tiga untuk jumlah penderita kusta terbanyak sedunia, nomor dua di dunia untuk kasus TBC, serta masih ada kasus malaria.
Kita sedang siapkan opsi terbaik,”"Kita sedang siapkan opsi terbaik"
Reformasi birokrasi
Selain RKP 2024, sidang kabinet paripurna juga membahas reformasi birokrasi. Untuk mendorong birokrasi lebih lincah, pembenahan urusan birokrasi untuk para birokrat ini dilakukan terlebih dahulu. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, kenaikan jabatan yang dulu membutuhkan sebelas prosedur, kini cukup tiga proses saja.
Selain itu, apabila dulu jabatan klasifikasi ada 3414, sekarang tinggal tiga. Karena itu, Anas mengklaim birokrasi jauh lebih lincah.
Adapun untuk tenaga non-ASN yang semestinya rampung November 2023, Anas mengatakan akan mencari jalan terbaik. ”Kita sedang siapkan opsi terbaik,” ujarnya.
Kendati belum menyebutkan opsi yang diputuskan, Anas menjanjikan tidak akan ada PHK massal, tetapi juga tidak ada penambahan anggaran. Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN dinilai akan membebani keuangan negara. Namun, memberhentikan semua tenaga honorer juga akan menimbulkan masalah pelayanan publik.
Oleh karena itu, para tenaga honorer akan diangkat sesuai skala prioritas. Untuk 2022 dan 2023, prioritasnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, terdapat formasi 700.000 untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi, baru terserap di daerah 400.000 saja.
”Sekarang kami sedang mengajukan 1 juta formasi untuk 2024,” tambah Anas.
