Visi Figur Potensial Bakal Capres Mulai Terlihat
Kian meningkatnya pendidikan publik membuat mereka menuntut para kandidat mulai memaparkan visi, misi, dan program. Terlebih masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat.
JAKARTA, KOMPAS - Visi dari sejumlah figur potensial bakal calon presiden/wakil presiden mulai terlihat. Visi, misi, dan program para figur potensial dinantikan oleh publik sekaligus bisa menjadi jalan untuk memikat partai politik agar meminang para figur yang ada.
Visi dari sejumlah figur potensial bakal calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) itu setidaknya terlihat dalam dua acara berbeda yang digelar partai politik (parpol), di Jakarta dan Semarang, Minggu (26/2/2023).
Figur dimaksud, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; bakal capres yang menurut rencana bakal diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan; serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Ketiganya kerap muncul dalam hasil survei sejumlah lembaga menyangkut bakal capres/cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Survei "Kompas": Ganjar Teratas, Prabowo dan Anies Masih Fluktuatif
Ganjar Pranowo dalam pidatonya saat acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN), di Semarang, menekankan pentingnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk dituntaskan.
”Pemindahan ibu kota itu bukan sekadar mewujudkan mimpi pendiri bangsa, tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation, yakni sebuah negara yang memadukan kekayaan dan keindahan alam serta teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal kita yang sangat kaya,” tuturnya.
Dari gagasan dan konsep ibu kota negara yang baru itu, peluang untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor diyakini bakal terbuka lebar. Sebab, kelahiran tatanan baru akan memunculkan kebutuhan, pekerjaan, dan cara berpikir baru. Karena itu, persiapan sumber daya manusia harus dimulai sejak saat ini.
”Ini agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan spirit gotong royong bersama,” ujarnya.
Hadir pula dalam acara Rakornas PAN tersebut, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Erick Thohir, serta sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah.
Baca juga: PAN Jodohkan Ganjar-Erick, Keputusan Diserahkan kepada Panglima Tertinggi
Masih dari acara Rakornas PAN tersebut, persisnya saat menyampaikan materi workshop bertema ”Politik Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”, Erick menyampaikan empat isu prioritas yang perlu diperjuangkan ke depan. Isu dimaksud terkait dengan kesenjangan sosial, keberpihakan kepada perempuan, kesehatan, dan lingkungan. Persoalannya, lingkup kerjanya di kementerian terlalu kecil untuk menuntaskan empat persoalan itu.
”Saya perlu dorongan sebuah partai besar yang bisa mendorong ini menjadi kebijakan nasional, bukan kebijakan saya,” kata Erick.
Baca juga: Dapat Dukungan, Erick Thohir: Saya Buktikan PAN Tidak Salah Pilih
Ia juga menyampaikan kesiapannya mengawal perumusan kebijakan terkait empat isu tersebut di internal PAN. Hal itu akan dilakukan dengan membahas semua persoalan secara mendetail dan merumuskan solusi yang dibutuhkan.
”Pak Zul (Zulkifli Hasan), saya bukan orator, saya juga bukan penyanyi, tetapi saya janjikan Pak Zul, saya pekerja. Saya pekerja yang profesional. Saya buktikan PAN tidak salah pilih, saya akan deliver janji-janji saya, untuk apa? Untuk kemajuan PAN. Dan, juga yang terpenting, untuk apa? Bangsa Indonesia. Insya Allah,” ujar Erick.
Ganjar-Erick harmonis
Dalam pidato pembukaan Rakornas PAN, Zulkifli menyambut kedatangan Erick dan menyebutnya dengan sapaan ”saudaraku”, panggilan khas bagi kader PAN. Dalam beberapa waktu terakhir, Erick kerap hadir di acara-acara PAN.
Selain menyapa Erick, Zulkifli pun menilai Ganjar dan Erick terlihat harmonis saat bersama. Di acara tersebut, Ganjar duduk berdampingan dengan Erick. Akan tetapi, PAN, seperti disampaikan Zulkifli, menyerahkan keputusan akhir penentuan kandidat dari PAN untuk Pilpres 2024 kepada panglima tertinggi. Meski tidak disebutkan secara spesifik, panglima tertinggi di Indonesia dijabat oleh presiden.
Ditemui seusai workshop, Erick merasa bahwa ide memasangkan dirinya dengan Ganjar dalam Pilpres 2024 masih terlalu jauh. Saat ini, ia masih harus fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI.
Keadilan sosial
Sementara itu, Anies Baswedan dalam acara ”Apel Siaga Pemenangan PKS 2024”, di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, menekankan soal tantangan bersama ke depan untuk meluruskan dan memperkuat pembangunan bangsa yang telah dirintis presiden-presiden terdahulu hingga Presiden Jokowi. Ini terutama pertumbuhan ekonomi kerakyatan, supremasi hukum, penguatan demokrasi, pemerataan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan sosial.
Prinsip-prinsip dan kebijakan pembangunan serta pengelolaan pemerintahan yang telah dijalankan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), disebutnya, jadi tolok ukur atas apa yang akan dijalankan di masa depan.
Selain itu, Anies menekankan bahwa politik yang diusungnya adalah politik keadilan dan persatuan. Dengan hadirnya keadilan, akan hadir kedamaian dan kesejahteraan.
”Adil itu bukan hanya negara melindungi minoritas dan bukan hanya mengakomodasi mayoritas, tapi negara hadir dan melindungi semuanya. Adil itu bukan hanya mengangkat yang kecil atau menguntungkan yang besar, tapi negara hadir untuk semua,” tutur Anies.
Pertemuan gagasan
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menekankan pentingnya politik gagasan dikedepankan para kandidat capres dan cawapres sejak jauh-jauh hari. Apalagi, masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, lebih singkat dibandingkan pemilu sebelumnya, 203 hari.
Baca juga: Preferensi Politik Gen Z Makin Terbaca
Untuk itu, dibutuhkan ruang dialog yang mampu mengelaborasi ide dan program mereka. Berbagai forum konsolidasi parpol dapat dimanfaatkan. Parpol pun semestinya aktif mengundang para kandidat untuk berdialog agar tidak muncul kesenjangan antara keputusan elite dan argumentasi obyektif yang mendasarinya.
Langkah tersebut juga bisa menjadi jalan bagi kandidat untuk memikat parpol agar mengusungnya di Pilpres 2024. Apalagi jika kedua pihak bisa bertemu dalam satu gagasan yang sama.
“Pada dasarnya publik perlu diedukasi bahwa pencalonan di pilpres merupakan upaya mempertemukan ide dan gagasan. Bukan semata soal kepentingan berkuasa,” kata Titi. Dengan pemahaman tersebut, persoalan hoaks, politisasi identitas, dan pendekatan yang sekadar mengandalkan aspek emosional pemilih, bisa dihindari.
Selain itu, politik gagasan penting untuk merespons dinamisnya ruang digital dan media sosial. Besarnya jumlah pemilih yang harus disasar juga harus disikapi dengan progresivitas parpol, penyelenggara pemilu, serta aktor politik untuk memberi ruang bagi penyampaian politik gagasan di antara para kandidat.
Baca juga: Adaptasi Partai Politik untuk Membidik Pemilih Muda
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menambahkan, survei dari berbagai lembaga menunjukkan, visi, misi, dan program kandidat merupakan hal yang dipertimbangkan pemilih dalam mengambil keputusan. Hal itu sejalan dengan peningkatan sikap kritis calon pemilih. Karena itu, para kandidat hendaknya menjadikan program dan agenda prioritasnya sebagai bahan utama dalam mempromosikan diri.
"Program itu sangat penting karena rakyat semakin demanding (menuntut), seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan mereka,” ucapnya.