Ganjar Dijodohkan dengan Erick oleh Parpol Lain, PDI-P Ingatkan Etika Berpolitik

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan, politik tak hanya digerakkan ideologi, tapi juga etika dan moral. Pencalonan kader oleh parpol lain dinilai menjadi manuver elektoral yang menyentuh aspek etika.

DOKUMENTASI PAN

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi PAN 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023). Tampak di foto di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

• Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan soal etika politik saat menanggapi adanya usulan pencalonan kader oleh parpol lain.
• Dukungan untuk memasangkan kader PDI-P Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir dilontarkan elite PAN dalam Rakernas PAN.
• PPP dan Golkar sebagai mitra koalisi PAN menyebut usulan nama capres-cawapres akan dibahas bersama di Koalisi Indonesia Bersatu.

JAKARTA, KOMPAS — Sinyal dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P semakin kuat. Tak hanya memasukkannya dalam daftar tokoh yang layak diusung, sejumlah partai juga mulai menjodohkan kader partai berlambang kepala banteng itu dengan tokoh potensial lainnya untuk berpasangan di Pemilihan Presiden 2024. Hal itu dinilai PDI-P sudah problematik dari segi etika, apalagi tahapan pemilu belum sampai pada fase pencalonan presiden dan wakil presiden.

Intensi dukungan untuk Ganjar Pranowo terakhir muncul pada pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023). Pada acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut adanya kecocokan antara Ganjar dan Erick Thohir untuk berpasangan di Pilpres 2024. Kendati demikian, partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu menyerahkan keputusan akhir penentuan kandidat diserahkan kepada panglima tertinggi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dihubungi dari Jakarta, Senin (27/2/2023), mengatakan, politik tidak hanya digerakkan oleh ideologi, tetapi juga etika dan moral. Pencalonan kader oleh parpol lain merupakan manuver elektoral yang telah menyentuh aspek etika. Itu semestinya dipertimbangkan kembali mengingat tahapan Pemilu 2024 yang belum sampai pada fase pencalonan presiden dan wakil presiden.

Menurut Hasto, fenomena itu adalah imbas dari dinamika politik nasional yang kini digerakkan oleh politik elektoral. Dimulai dengan maraknya survei untuk mengukur elektabilitas parpol dan tokoh potensial capres, lalu merancang strategi mendongkrak tingkat keterpilihan dengan beberapa hal. Ada parpol yang memilih untuk mendorong tokoh populer, merekrut tokoh populer secara agresif, bahkan merekrut kader parpol lain yang populer.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

”Dengan demikian, kecenderungan parpol untuk saling berlomba merekrut tokoh populer tanpa menyelaraskannya dengan ideologi dan platform partai akan menjadi berita sehari-hari ke depan, baik terkait dengan pemilihan legislatif maupun pilpres,” katanya.

Hasto menambahkan, fenomena itu juga merupakan cerminan dari demokrasi langsung yang berjalan tanpa proses pelembagaan partai. Hal tersebut, kata dia, disayangkan karena Indonesia telah membangun sistem politik yang sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dirumuskan pendiri bangsa. Untuk itu, PDI-P lebih memilih memperkuat pelembagaan partai.

”Rekrutmen, pendidikan politik, dan kaderisasi kepemimpinan secara sistemik merupakan fungsi dasar yang harus dilembagakan parpol. Bukan dengan jalan pintas sekadar untuk mendongkrak elektoral,” kata Hasto.

Baca juga: PAN Jodohkan Ganjar-Erick, Keputusan Diserahkan kepada Panglima Tertinggi

Sebelum dijodohkan dengan Erick di rakornas, PAN juga menjadikan Ganjar sebagai salah satu dari sembilan nama calon pemimpin nasional yang direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional PAN tahun lalu. Sebelum itu, sejumlah elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut Ganjar sebagai salah satu tokoh yang paling banyak diinginkan akar rumput PPP menjadi capres. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), salah satu partai nonparlemen, mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres yang diusung berdampingan dengan Yenny Wahid.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir (dua dari kanan) saat menghadiri pembukaan Workshop dan Rakornas PAN 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023) pagi.

Keputusan bersama

Mengenai sikap PAN yang menyerahkan keputusan akhir penentuan kandidat capres kepada panglima tertinggi, menurut Hasto, itu merupakan kedaulatan parpol yang tidak bisa diintervensi pihak lain. Setiap parpol memiliki strategi dan taktik untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono tidak memungkiri bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, panglima tertinggi dijabat oleh Presiden. Sebagai parpol yang tergabung di koalisi pemerintahan, PPP tentu akan meminta saran dan pandangan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dan diimplementasikan. Akan tetapi, dalam konteks politik KIB, Presiden tidak berada dalam posisi pengambil keputusan, termasuk penentuan kandidat capres dan cawapres.

Ia menambahkan, pembicaraan tentang kandidat capres dan cawapres yang akan diusung KIB berlangsung intens, mulai dari level ketua umum hingga pengurus partai di tingkat daerah. Proses pembicaraan itu juga menyertakan saran dari para tokoh bangsa, tidak terkecuali Presiden. Akan tetapi, keputusan tentang sosok yang akan diusung tetap akan ditentukan secara bersama-sama.

”Keputusannya tentu nanti akan ada di meja KIB, di situ nanti kami akan berdialog dan berdiskusi. Tidak sulit bagi kami untuk berdiskusi karena kami sudah sependapat untuk mengantarkan estafet bangsa ini ke depan, yang bisa melanjutkan semua program kerja yang sudah terimplementasikan atau pun program yang belum sempat dilaksanakan,” kata Mardiono.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menambahkan, Golkar, PAN, dan PPP merupakan tiga entitas politik yang memiliki pemahaman dan ideologi kebangsaan serupa. Ketiganya telah bergabung dalam sebuah koalisi untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis Presiden Jokowi.

”Kami saling menghormati sikap dan kebijakan politik masing-masing, juga telah sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan arah koalisi ke depan akan diputuskan dan disampaikan secara bersama-sama kepada masyarakat umum pada waktu yang tepat,” ujarnya.

Sama halnya dengan Mardiono, Dave juga mengungkapkan pembicaraan tentang capres dan cawapres dan KIB terus dibahas secara intens. Akan tetapi, penentuannya merupakan kewenangan ketiga ketua umum parpol anggota KIB.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, bagi sejumlah parpol pertimbangan Presiden Joko Widodo memang menjadi faktor penting yang memengaruhi pengambilan kebijakan terkait PIlpres 2024. Hal itu menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki kekuatan politik yang besar.

Apalagi, jelang pilpres, parpol-parpol membutuhkan akses kepada program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan publik. Dengan akses terhadap sejumlah program, parpol bisa mencuri perhatian publik dengan menyalurkannya kepada konstituen.

”PAN menyadari bahwa parpolnya baru menjadi bagian dari anggota koalisi pemerintahan sehingga segala cara digunakan untuk menarik perhatian Jokowi, salah satunya terkait capres dan cawapres,” kata Arya.

ARSIP CSIS

Arya Fernandes

Meski demikian, Arya menilai, proses penentuan capres dan cawapres di KIB nantinya akan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap Golkar. Sebab, Golkar merupakan pemilik kursi terbanyak dibandingkan PAN dan PPP.