Presiden PKS: Pemerintahan Boleh Berganti, tetapi Kesinambungan Pembangunan Tak Boleh Berhenti
Presiden PKS Ahmad Syaikhu di penutupan Rakernas PKS menekankan, pemerintah boleh berganti, tetapi kesinambungan pembangunan tak boleh terhenti.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan pidato politik dalam penutupan Rapat Kerja Nasional PKS di Jakarta.
Rakernas yang diikuti pengurus pusat hingga daerah itu merupakan konsolidasi terakhir berskala nasional sebelum menghadapi Pemilu 2024.
Ahmad Syaikhu menekankan, kepemimpinan nasional mendatang harus mampu melihat sisi baik pemerintah periode sebelumnya dan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera ingin Indonesia dibangun dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan jika dipercaya memimpin negeri. Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sedangkan inovasi pembangunan perlu dilakukan pada aspek-aspek yang belum optimal.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Jika ada masyarakat yang bertanya apa yang akan dilakukan PKS jika diberi amanah memimpin? Insya Allah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam pidato politik di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2023 di Jakarta, Sabtu (25/2/2023) malam.
Rakernas yang diikuti pengurus pusat hingga daerah itu merupakan konsolidasi terakhir berskala nasional sebelum menghadapi Pemilu 2024. Turut hadir dalam penutupan rakernas di antaranya Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi serta sejumlah kepala daerah dari PKS.
Penutupan Rakernas PKS 2023 berlangsung meriah. Acara dibuka dengan penampilan musik dan koreografi lagu-lagu nasional yang disambut tepuk tangan peserta. Pada Minggu pagi, akan digelar apel siaga pemenangan di Stadion Madya, yang direncanakan dihadiri bakal calon presiden yang didukung PKS, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Syaikhu menuturkan, bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan prestasi gemilang pendiri bangsa dan generasi pendahulu. Ia mencontohkan, semua Presiden RI telah menorehkan keberhasilan di masanya masing-masing.
”Pemerintahan boleh berganti, tetapi kesinambungan dalam pembangunan tidak boleh terhenti,” tutur Syaikhu.
Dia juga mengatakan, setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada tantangannya. Karena itu, katanya, kepemimpinan nasional mendatang harus mampu melihat sisi baik pemerintah periode sebelumnya dan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan menjalankan pemerintahan ke depan. PKS, kata Syaikhu, mempercayakan sosok yang mampu mewujudkan hal tersebut untuk menjadi Presiden RI selanjutnya, yakni kepada Anies Baswedan.
”Yang dalam pandangan kami, beliau memiliki kapasitas menyatukan seluruh elemen bangsa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang mampu memupuk rasa kebersamaan, bukan menabur sentimen kebencian. Serta punya kapasitas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Dia juga menuturkan, pemilu bukan hanya momentum pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, melainkan momentum perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. PKS, kata dia, ingin bangsa Indonesia semakin maju, bukan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Selain itu, Syaikhu juga menuturkan, PKS ingin wajah demokrasi Indonesia lebih cerah di masa mendatang, yakni demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
”Kita ingin penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kita ingin ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan mampu diwujudkan untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan justru memperlebar ketimpangan,” katanya.
Saat dihubungi, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, terjadi penyesuaian narasi kampanye dari sisi partai-partai politik pendukung Anies, terutama PKS. Perubahan narasi kampanye itu didorong beberapa hal, yakni respons terhadap perlunya pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan elektoral untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Jokowi.
”Penyesuaian narasi ini juga merupakan respons atau adaptasi terhadap dukungan publik yang masih tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Penyesuaian narasi, lanjut Arya, merupakan usaha PKS mengubah citra Anies dari sosok yang dianggap ”berlawanan” dengan Jokowi menjadi calon yang bersahabat dengan Jokowi. Sebab, PKS ingin mendapat perhatian dari pemilih yang menginginkan keberlanjutan dan pemilih yang ingin perubahan.