Kans Anies Maju di Pilpres Kian Besar
PKS resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Jadi, tiga partai telah menyatakan akan mengusung Anies. Meski demikian, pengamat melihat koalisi masih mungkin berubah.
Elite PKS berfoto dengan Anies Baswedan (jas hitam tengah), di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (23/2/2023).
> PKS menilai Anies Baswedan memenuhi tiga kriteria bakal capres yang disyaratkan partai.
> Cawapres Anies akan dibahas dengan Anies dan Partai Demokrat serta Nasdem.
> PDI-P menilai genderang pilpres ditabuh terlalu awal.
JAKARTA, KOMPAS - Kans Anies Rasyid Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 kian besar setelah Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung Anies. Kini, pekerjaan rumah bagi PKS beserta dua partai politik lain yang telah menyatakan akan mengusung Anies, yakni Partai Demokrat dan Nasdem, tinggal menentukan bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
Keputusan PKS mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bakal calon presiden (capres) disepakati secara mufakat dalam Musyawarah Majelis Syura VIII PKS, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Keputusan itu lantas dibacakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di hadapan semua anggota majelis syura, dewan pimpinan tingkat pusat, dan kader PKS yang hadir, baik secara langsung maupun daring.
Anies juga hadir dalam deklarasi tersebut. Ia datang dengan menumpang delman. Mengenakan pakaian putih, peci hitam, dan selendang berwarna oranye (warna PKS saat ini), Anies disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Setelah deklarasi, Syaikhu memberikan peci kepada Anies yang telah berganti pakaian setelan jas sebagai simbol pemberian dukungan dalam pencalonan presiden. PKS juga memasang foto Anies di baliho yang berada di kantor PKS tersebut.
Sebelum PKS, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan Anies. Menyusul Nasdem, Demokrat memberikan dukungan melalui keterangan tertulis dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dukungan itu kembali ditegaskan Agus saat menerima kunjungan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Rabu (22/2). Gabungan dari tiga parpol yang menamakan diri Koalisi Perubahan ini telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
Anies Baswedan mengenakan songkok yang diberikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan), di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (23/2/2023).
”PKS tidak bisa mengusung calon presiden sendirian karena (syarat) presidential treshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen (kursi DPR). Karena itu, PKS tetap dalam koalisi dengan Nasdem dan Demokrat,” ujar Syaikhu.
Syaikhu menuturkan, penetapan Anies telah melewati proses yang panjang dan cukup intensif. DPP PKS telah mendengar dan menyerap aspirasi dari seluruh struktur Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022. DPP PKS juga telah berkeliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi dari tokoh lintas elemen di tingkat nasional dan daerah. Kemudian Musyawarah Majelis Syura ke-VII PKS pada Agustus 2022 telah memberikan koridor dan petunjuk bahwa bacapres yang akan diusung oleh PKS memiliki tiga kriteria utama, yakni berkarakter nasionalis-religius, menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, dan memiliki peluang menang yang besar.
"Pada proses Musyawarah Majelis Syura VIII hari ini, pembahasan mengerucut pada sosok yang memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu Saudara Anies Rasyid Baswedan. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syura VIII PKS telah memutuskan bahwa PKS secara resmi mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon pada Pilpres 2024," ucap Syaikhu.
Pasca-keputusan Musyawarah Majelis Syura ke-VIII, Syaikhu menginstruksikan seluruh struktur, anggota, serta simpatisan PKS seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Anies ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bacapres yang diusung PKS, Nasdem, dan Demokrat. Ia pun meminta seluruh jajaran untuk mengokohkan soliditas, merapatkan barisan, dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan di Pileg dan Pilpres 2024.
Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan
Presiden PKS Ahmad Syaikhu berpidato menjelang deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2024 di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Ia menuturkan, ada empat alasan PKS mengusung Anies. Pertama, Anies merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis sekaligus religius. Kakek Anies, yakni AR Baswedan adalah salah satu pahlawanan nasional dan pendiri bangsa yang berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di berbagai forum internasional. "Darah juang dan kepahlawanan sang kakek insya Allah akan diwarisi oleh saudara Anies Rasyid Baswedan," katanya.
Kedua, Anies adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam membangun bangsa. Agama menjadi inspirasi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan agama.
Selanjutnya, Anies adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan di DKI Jakarta. Keberhasilan tersebut membuat Anies layak untuk melanjutkan kiprah kepemimpinan di level nasional.
"Keempat, saudara Anies tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi Pilpres 2024," ucap Syaikhu.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) berjalan bersama Anies Baswedan (kanan) di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Cawapres Anies
Menyangkut bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies, Syaikhu menyampaikan, hal itu akan dibicarakan dengan Anies beserta Nasdem dan Demokrat. Meski demikian, menurut dia, bakal cawapres nantinya harus memiliki kecocokan batin dengan Anies. Figur tersebut juga harus bisa memperbesar kans menang di Pilpres 2024.
Sebelumnya, Nasdem dan Demokrat telah bersepakat untuk menyerahkan keputusan bakal cawapres kepada Anies.
Merespons dukungan yang diberikan PKS, Anies menuturkan, kebersamaan dengan PKS bukan hal baru. PKS termasuk parpol yang mengusungnya di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kemudian, semasa masih menjabat Gubernur DKI, PKS intens membantunya.
”Kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak mudah,” katanya.
Baca juga: Survei ”Kompas”: Jarak Keterpilihan Tiga Sosok Capres Melebar
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berfoto bersama usai pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat, dukungan resmi dari PKS membuat Anies makin percaya diri mendapatkan tiket pencapresan.
Namun, publik masih menunggu deklarasi bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk menunjukkan keseriusan Koalisi Perubahan dalam mendukung Anies. Deklarasi itu juga menjadi simbol bersatunya kepentingan politik di antara ketiga parpol tersebut. Hal ini serupa dengan koalisi antara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa yang melakukan deklarasi serta menandatangani pakta integritas di antara parpol koalisi.
"Kalau sudah deklarasi bersama, kemungkinan 80 persen koalisi akan terwujud. Sebab sampai pendaftaran capres-cawapres, semua parpol yang berkoalisi sangat rentan berubah dan bubar di tengah jalan," katanya.
Pilpres terlalu awal
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, gencarnya manuver sejumlah parpol terkait Pilpres 2024 tak memengaruhi langkah partainya. Parpol pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu masih akan membuat perhitungan matang untuk menentukan momentum yang tepat mengumumkan capres yang akan diusung pada 2024.
Baca juga: Musim Semi Sukarelawan Politik
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto
Saat ini satu-satunya parpol yang dapat mengusung capres tanpa berkoalisi itu memprioritaskan kerja untuk rakyat di tengah dampak pandemi Covid-19 yang belum tuntas dan berbagai imbas geopolitik global. Selain itu, sejumlah persoalan mendasar publik, seperti ekonomi dan pendidikan, juga masih harus diperbaiki.
”Genderang pilpres ditabuh terlalu awal, padahal kita masih ada persoalan-persoalan fundamental terkait kualitas pendidikan dan kemiskinan,” ujar Hasto.
