logo Kompas.id
Politik & HukumAgar Kompetisi Pemilu Sehat,...
Iklan

Agar Kompetisi Pemilu Sehat, Sumber Dana Ilegal Perlu Diawasi Ketat

Penegak hukum didorong serius menindaklanjuti temuan PPATK terkait adanya triliunan rupiah dana ilegal yang digunakan untuk Pemilu 2014 dan 2019. Peredaran dana ilegal di Pemilu 2024 perlu diantisipasi secara maksimal.

Oleh
IQBAL BASYARI, PRAYOGI DWI SULISTYO
· 3 menit baca
Ketua KPU Arief Budiman memberikan hasil audit laporan dana kampanye kepada perwakilan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kantor KPU, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua KPU Arief Budiman memberikan hasil audit laporan dana kampanye kepada perwakilan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kantor KPU, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

  • Penelusuran terhadap temuan PPATK terkait masuknya dana ilegal di Pemilu 2014 dan 2019 dinilai perlu ditangani serius penegak hukum.
  • Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang rendah membuka ruang penggunaan dana-dana ilegal.
  • Perlu ada kerja sama erat antara Bawaslu, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi persoalan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan dana ilegal untuk kepentingan pemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berpotensi membuat peserta pemilu terjerat pada praktik korupsi politik. Aparat penegak hukum didorong segera menelusuri temuan transaksi ilegal yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menjaga kompetisi Pemilu 2024 berlangsung sehat.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000