Pemilu "Lima Kotak" Tinggal Setahun Lagi
”Terhitung sampai dengan satu tahun menuju hari pemungutan suara, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan on the track,” tutur Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Bendera partai politik dipasang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (17/1/2023). Penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi yang akan mengatur seputar sosialisasi bakal calon peserta Pemilu 2024 sebelum masa kampanye pemilu ditargetkan sudah tuntas akhir Januari ini.
- Pada 14 Februari 2023, genap tinggal setahun lagi waktu bagi para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri di Pemilu 2024.
- Berbagai pemangku kepentingan baik penyelenggara pemilu maupun partai politik peserta pemilu optimistis Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal.
- Pemilih diharapkan mendapat informasi memadai mengenai pemilu lima kotak sehingga semua jenjang pemilu mendapat perhatian dari pemilih.
JAKARTA, KOMPAS - Pada hari ini, Selasa (14/2/2023), penyelenggaraan pemilihan umum ”lima kotak” tinggal setahun lagi. Persiapannya—meliputi tiga aspek kunci, yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih—terus dipercepat.
Dari sisi penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membentuk badan ad hoc hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dari sisi peserta, pada Desember 2022, KPU telah menetapkan 18 parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh peserta Pemilu 2024. Penyerahan dukungan minimal sebagai syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga sudah berlangsung.
Partai politik peserta pemilu yang dijadwalkan berlangsung 14 Februari 2024 itu mulai menyiapkan bakal caleg untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk memperebutkan 20.462 kursi. Partai peserta Pemilu 2019 sejauh ini sudah bergerak untuk membangun koalisi guna mencapai syarat minimal mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Mulai Minggu (12/2), jajaran KPU memulai tahapan pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih. Hingga 14 Maret 2023, panitia pemutakhiran data pemilih akan mengunjungi calon pemilih dari rumah ke rumah guna mencocokan data dengan fakta lapangan.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU optimis penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana. Hal ini berkaca dari berbagai tahapan yang sudah dijalankan di tahun 2022. Selain itu, sampai sekarang kerangka hukum relatif tersedia dengan baik.
”Terhitung sampai dengan satu tahun menuju hari pemungutan suara, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 berjalan on the track,” tuturnya di Jakarta, Senin (13/2).
Ketua KPU Hasyim Asyari ketika menyerahkan plakat nomor urut kepada perwakilan pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (14/12/2022). Dalam acara ini, 17 partai politik dan 6 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darusaalam mengikuti penetapan nomor urut dalam kepesertaan Pemilu 2024.
Memasuki tahun 2023, lanjut Hasyim, selain memastikan tahapan yang telah dibuat berjalan sesuai jadwal, ada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 pemilu oleh Presiden kepada KPU. Selain itu, KPU membentuk badan ad hoc di luar negeri, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di dalam serta luar negeri, pembentukan tim seleksi calon anggota KPU di provinsi serta kabupaten/kota, serta penetapan dapil dan alokasi kursi.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pada tahun 2023, ada tahapan pencalonan legislatif 24 April-25 November, serta pencalonan presiden dan wakil presiden 19 Oktober-25 November.
Baca juga: Data Pemilih Pemilu 2024 Disempurnakan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arif Wibowo, menuturkan, PDI-P mengawal pemilu agar dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang sudah diputuskan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu mesti menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya agar pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai prinsip langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Penyelenggara juga perlu mengantisipasi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat pemilu.
"Pemilu tetap menjadi instrumen strategis integrasi bangsa sehingga jangan menimbulkan dampak negatif seperti konflik horisontal maupun vertikal. Kepentingan strategis nasional harus diutamakan," ujarnya.
Wasekjen PDI-P Arif Wibowo
Setahun menjelang puncak tahapan pemilu, lanjut Arif, PDI-P telah mempersiapkan seluruh tahapan untuk meraih hattrick di Pemilu 2024. Selain tegas menolak penundaan pemilu, PDI-P juga mengantisipasi perubahan-perubahan aturan yang kemungkinan terjadi di tengah tahapan. Salah satunya, sistem pemilu proporsional terbuka yang kini diuji di Mahkamah Konstitusi.
"Untuk kemungkinan perubahan sistem pemilu terbuka atau tertutup, bagi PDI-P tidak ada masalah. Terbuka sudah terbiasa dengan strategi sistem proporsional daftar terbuka dalam tiga kali pemilu terakhir, kalaupun tertutup juga kita siapkan juga strateginya," katanya.
Arif menuturkan, PDI-P sedang menyelesaikan pelatihan saksi, mempersiapkan saksi, rekrutmen regu penggerak pemilih, dan pengawalan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Sementara itu, terkait pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota akan selesai pada Maret mendatang untuk didaftarkan ke KPU pada Mei, sesuai tahapan.
Dalam mempersiapkan masa kampanye, lanjut Arif, DPP PDI-P akan merumuskan materi kampanye secara terstruktur. Calon anggota legislatif akan membawa isu yang menjadi perhatian partai untuk dibawa di tingkat lokal dan nasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengorganisasian partai secara internal sekaligus memperkuat kerja-kerja kerakyatan.
"Dalam pengorganisasian partai, penguatan kelembagaan partai, dan pengorganisasian kerja-kerja kerakyatan, itu dilakukan semata-mata agar kami bisa adaptif terhadap tahapan-tahapan pemilu itu sendiri," tuturnya.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzilly
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Partai Golkar tetap menjalankan peta jalan yang telah dibuat agar bisa mencapai target 20 persen suara di Pemilu 2024. Selama 2022 lalu, Golkar telah menuntaskan konsolidasi organisasi mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa untuk terus memperbarui struktur partai. Konsolidasi organisasi tersebut dilakukan dalam rangka memastikan agar struktur partai terbentuk sampai ke tingkat akar rumput.
Selain itu, Golkar telah menyusun fungsionaris yang disiapkan menjadi caleg sebanyak 200 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan di setiap dapil. Tahun ini, bakal caleg tersebut diminta melakukan kerja-kerja di masyarakat untuk menyosialisasikan nomor urut partai, sosialisasi diri, serta sosialisasi Ketua Umum Golkar Airlangga sebagai calon presiden.
"Setelah diberi pendidikan, para bacaleg kini turun ke dapil masing-masing untuk mulai sosialisasi sebelum nantinya dievaluasi untuk dipilih sebagai caleg dari Golkar. Mereka yang punya kesungguhan memenangkan partai akan dicalonkan," ungkap Ace.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan, PPP terus bekerja dengan keyakinan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan. Terlebih, tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. "Jadi PPP sebagaimana parpol lainnya saya kira tidak ada yang berhenti mempersiapkan diri karena yakin ada penundaan pemilu," katanya.
Ia menuturkan, langkah-langkah pemenangan telah dilakukan sejak tahun lalu. Di tahap pencalegan, 80 persen dari kuota telah terpenuhi di berbagai tingkatan. Sementara dalam pencapresan, PPP sebagai partai terkecil di Parlemen masih dalam tahap melihat perkembangan yang ada di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun koalisi lainnya dan menyerap aspirasi dari bawah.
Tak hanya parpol parlemen, parpol nonparlemen juga bersiap menghadapi pemungutan suara yang kian dekat. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Dea Tunggaesti mengungkapkan, tahun ini mereka fokus pada pemenuhan caleg. PSI menargetkan bisa mendapatkan sekitar 22.000 caleg diberbagai tingkat. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan pemenuhan caleg di Pemilu 2019 sebanyak 2.200 orang.
"Dahulu di Pemilu 2019 hanya dengan 10 persen caleg atau 2.200 caleg, kami mendapatkan 1,89 persen suara. Maka dengan hitungan sederhana bila caleg terpenuhi 22.000 caleg, maka ambang batas parlemen bukanlah hal sulit untuk dilewati," tuturnya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpandangan, persiapan yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu menunjukkan mereka siap melaksanakan agenda pemilu lima tahunan yang diatur dalam konstitusi. Masing-masing pihak menjalankan tugas dan fungsinya agar pemilu bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi unsur langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, sesuai yang diatur dalam undang-undang.
Meskipun kampanye baru akan dimulai pada 28 November, ia memprediksi parpol dan bakal caleg sudah mulai menyosialisasikan diri ke konstituen. Hal ini membuat situasi politik memanas, terlebih belum ada aturan yang mengatur tentang sosialisasi di luar masa kampanye. Ia menagih komitmen KPU dan Bawaslu yang menyebutkan aturan soal sosialisasi akan diselesaikan pada akhir Januari lalu. "KPU dan Bawaslu jangan mendiamkan praktik sosialisasi di ruang abu-abu hingga November nanti," katanya.
Khoirunnisa menuturkan, sejauh ini partisipasi pemilih di pemilu terus meningkat. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengajak pemilih datang ke tempat pemungutan suara tidak lagi sulit. Namun, penyelenggara pemilu mesti memastikan partisipasi bermakna dengan mengenalkan capres dan caleg ke pemilih agar mereka bisa memilih dengan rasional. Apalagi, masa kampanye cukup singkat dikhawatirkan membuat pemilih kurang terinformasikan tentang caleg yang dipilih.
Kondisi di Pemilu 2019 yang cenderung fokus pada Pilpres diharapkan tidak terulang. Pemilih mesti diinformasikan mengenai pemilu lima kotak sehingga semua jenjang pemilu mendapat perhatian dari pemilih. Surat suara tidak sah untuk Pileg DPR di Pemilu 2019 yang mencapai 11,1 persen diharapkan tidak terulang jika pemilih mendapatkan informasi yang memadai.
"Partisipasi pemilih akan lebih bermakna jika penyelenggara pemilu terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga publik bisa ikut mengawasi pemilu di seluruh tahapan," kata Khoirunnisa.
