logo Kompas.id
Politik & HukumPemerintah Usul Tujuh Poin...
Iklan

Pemerintah Usul Tujuh Poin Perubahan di RUU ITE

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (13/2/2023), mengatakan, UU ITE harus direvisi kembali agar pengaturannya lebih baik lagi di masa datang.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
· 4 menit baca

Warga melintasi mural yang dibuat untuk melawan penyebaran informasi palsu di masyarakat (hoaks) di Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang, Banten, Senin (22/2/2021). Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Warga melintasi mural yang dibuat untuk melawan penyebaran informasi palsu di masyarakat (hoaks) di Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang, Banten, Senin (22/2/2021). Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan tujuh poin perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Poin perubahan itu telah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan RUU ITE tersebut, menurut rencana, akan dimulai setelah masa reses DPR atau pertengahan Maret 2023.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000