Kantor Staf Presiden menilai media massa berpengaruh luar biasa terhadap opini publik. Terkait hal itu, media diajak untuk ikut mengawal situasi tahun politik agar tetap kondusif.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
KANTOR STAF PRESIDEN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/2/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta media massa untuk ikut mengawal tahun politik. Kemampuan media dalam memengaruhi opini publik diharapkan dapat menjaga situasi tahun politik tetap kondusif.
Menurut Moeldoko, tugas Kantor Staf Presiden (KSP) sejalan dengan media, yakni mengelola isu-isu strategis sebaik mungkin agar masyarakat mendapat berita seimbang. Terlebih, saat ini publik dihadapkan pada derasnya disinformasi dan berita bohong.
”Dengan situasi seperti ini, kita mesti punya teman untuk bersama-sama mengelola isu-isu yang muncul di publik. Untuk itu, saya menyambut baik keinginan PWI Jakarta untuk bersinergi dengan KSP,” ujar Moeldoko di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Siaran pers KSP menyebutkan, kedatangan pengurus PWI DKI Jakarta beraudiensi dengan Moeldoko tersebut bertujuan untuk bersinergi. Sinergi dimaksud terutama dalam kaitannya dengan penjagaan situasi tahun politik agar tetap kondusif.
Panglima TNI periode 2013-2015 tersebut meminta PWI Jakarta ikut mengawal tahun politik agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Sebab, pengaruh media terhadap opini publik dinilai Moeldoko luar biasa.
”Saya ingin menjaga situasi agar soliditas kabinet terjaga dengan baik. Saya pernah jadi panglima dan saya sudah teruji melakukan itu. Saya harap teman-teman media juga ikut mengawal tahun politik ini,” kata Moeldoko.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Jakarta Sayid Iskandarsyah menyatakan, pihaknya siap membangun sinergi dan kolaborasi bersama KSP. Sinergi dan kolaborasi ini terutama dalam melakukan komunikasi publik terkait program prioritas Presiden dan Wakil Presiden serta pengendalian isu-isu strategis.
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). Sebelumnya, jajaran Dewan Pers periode 2022-2025 tersebut beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
Secara terpisah, sebelumnya, isu menyangkut tanggung jawab pers mengemuka saat Presiden Joko Widodo beraudiensi dengan jajaran Dewan Pers di Istana Merdeka pada Senin, 6 Februari 2023. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan soal pers yang bertanggung jawab.
”Catatan yang saya kira perlu di-highlight (disorot) oleh teman-teman media, bahwa Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi (bicarakan pula) pers yang bertanggung jawab,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai bertemu Presiden.
Ninik menuturkan, pers yang bertanggung jawab mesti menggunakan etika dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki. Wartawan pun harus ikut kompetensi supaya memiliki kapasitas dalam pemberitaan.
Terkait konteks pernyataan Presiden soal pers bertanggung jawab tersebut, Ninik menuturkan, banyak pihak yang hanya menuntut pers harus bebas. ”Tapi, di sisi lain, melupakan bahwa di side (sisi lain) dari kebebasan itu ada tanggung jawab. Nah, apa sih substansi tanggung jawab itu? Ya, kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Selain itu juga pedoman pemberitaan yang berperspektif keberagaman dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Itu sudah enggak bisa ditawar-tawar. Pers itu harus memberikan pendidikan kepada publik, kontrol sosial, memberikan informasi,” katanya.
Ketika ditanya apakah penegasan Presiden mengenai pers yang bertanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan konteks tahun pemilu, anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, mengiyakan ada pembicaraan soal itu. ”Ada pembicaraan, tetapi, ya, justru karena itu mengingatkan tentang pers yang bertanggung jawab tadi,” katanya.
Jangan membicarakan kemerdekaan pers atau kebebasan pers saja. Tetapi, bagaimana kemudian pers juga mewujudkan situasi masyarakat yang lebih kondusif, lebih baik, dan itulah tanggung jawab pers.
Menurut Tri Agung, hal ini karena di tahun politik pasti akan banyak sekali media yang dimanfaatkan. ”Nah, (oleh) karena itu jangan membicarakan kemerdekaan pers atau kebebasan pers saja. Tetapi, bagaimana kemudian pers juga mewujudkan situasi masyarakat yang lebih kondusif, lebih baik, dan itulah tanggung jawab pers,” ujar Tri Agung yang juga Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers.
