Polri Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024

Polri telah mempersiapkan pengamanan Pemilu 2024 hingga upaya meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berjalan menuju ruang Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Polri mulai menyiapkan langkah-langkah pengamanan pada setiap tahapan Pemilu 2024. Sejumlah titik rawan diantisipasi, termasuk upaya meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah pada politik identitas. Polri bekerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengamanan tersebut.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Albertus Wahyurudhanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/2/2023), menyampaikan, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2023, Kamis (9/2/2023), dibahas salah satunya terkait persiapan pengamanan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, dipetakan titik rawan yang perlu diantisipasi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Polri punya mekanisme Indeks Potensi Kerawanan Pemilu-Pilkada. Di situ, kan, ada (titik) lemahnya. Nanti kemudian ada metode cooling system sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada,” kata Albertus yang juga turut hadir dalam Rapim Polri.

Adapun metode cooling system berprinsip prediktif, responsibilitas, transparansi, tuntas, dan netralitas. Prinsip tersebut diwujudkan melalui kecepatan dalam mengetahui masalah, mengidentifikasi, dan menganalisis prediksi, serta menyelesaikan masalah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sebanyak 2.900 anggota TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2019 di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Albertus mengungkapkan, tiap-tiap daerah memiliki tingkat eskalasi kerawanan yang berbeda-beda. Namun, ia tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena sifatnya rahasia. Kompolnas sebagai pengawas mengawal pengamanan yang dilakukan Polri. Mereka memberikan masukan tidak hanya terkait dengan personel, tetapi juga kebutuhan anggaran dan logistik.

Rapim Polri digelar secara tertutup dan dihadiri sejumlah menteri serta kepala lembaga pemerintah non-kementerian sebagai narasumber eksternal. Selain itu, hadir pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia.

Selain membahas kesiapan pengamanan pemilu, juga dibahas terkait bagaimana menjaga dan mengawal investasi, kebijakan nasional, serta melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan penegakan hukum. Mereka juga membahas masalah kebakaran hutan dan lahan, persiapan menjelang acara internasional, seperti kejuaraan balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H20) di Danau Toba (Sumatera Utara), Piala Dunia U20, serta potensi konflik yang terjadi di beberapa wilayah tertentu.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, untuk menghadapi tahapan Pemilu 2024, Polri mempersiapkan langkah-langkah mulai dari persiapan pengamanan hingga meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan metode cooling system.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo

Langkah tersebut dilakukan Polri melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, agama, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. ”Kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat, jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan. Ini yang harus terus kita ingatkan,” kata Listyo.

Polri juga menyiapkan personel di empat daerah otonom baru (DOB). Keempat DOB tersebut yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Polri akan menyiapkan satuan kepolisian sesuai perkembangan otonomi daerah dengan membentuk struktur baru di empat DOB tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir dalam rapim berharap Polri dapat menjaga stabilitas keamanan selama tahapan pemilu ataupun pilkada serentak 2024 berlangsung. Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan pemilu yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan. Ia berpesan agar pihak kepolisian membaca tingkat kerawanan di tiap-tiap daerah. Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di tiap daerah.

”Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah, yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan pilkada juga daerah itu,” kata Tito.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Selain itu, Polri perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua pemangku kepentingan, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya, terutama di daerah rawan. Sebab, bisa terjadi kekerasan karena dianggap pesaing.

Tito menekankan jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut menunaikan hak pilihnya. Masyarakat harus dijamin bahwa hak untuk memilih itu dilindungi sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi. ”Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” ujarnya.

Polri juga diharapkan membantu pengamanan distribusi logistik pemilu, termasuk ke daerah terpencil, sehingga dapat berjalan lancar. Tito memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik pemilu.

Tito juga berharap kepada Polri agar mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tidak terlalu dalam.

Ia menegaskan, berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.