Adu Rayu untuk Pilpres 2024, Adakah yang Terbuai?

Pertemuan antarpartai politik kian intens beberapa waktu belakangan. Parpol saling merayu agar mau berkoalisi. Adakah yang terbuai? Sampai kapan komunikasi politik untuk koalisi ini akan berlangsung?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi (kedua dari kanan) bersalaman dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung setelah pertemuan antar-pimpinan kedua partai tersebut di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

> Sejumlah pantun dilontarkan oleh elite PKS untuk merayu Golkar agar bergabung dalam Koalisi Perubahan.

> Golkar yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu juga mencoba mengajak parpol lain untuk bergabung.

> Saling rayu antar-parpol atau koalisi diprediksi bakal terus berlangsung hingga tenggat pendaftaran capres-cawapres pada November mendatang.

Jalan-jalan ke Pulau Bima.

Mampir Taliwang makan ayam bakar.

Sekarang kami datang bersama.

Hendak bertanya ke arah mana gerangan Partai Golkar?

”Kali saja bisa diajak-ajak (bergabung) gitu, ya,” seloroh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi setelah melontarkan pantun yang telah disiapkan dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan elite Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Tak hanya satu pantun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS itu melontarkan satu pantun lainnya yang isinya juga merayu partai berlambang pohon beringin tersebut untuk bergabung dengan PKS dalam koalisi bersama Partai Nasdem dan Demokrat. Bahkan, dalam pantun kedua tersebut, ajakan bergabung dalam koalisi yang dinamakan Koalisi Perubahan dimasukkan menjadi bagian dalam larik.

”Putri Melayu membawa nampan. Nampan berisi bunga hiasan. Jika belum tentukan pilihan, ayo bergabung untuk perubahan,” tutur Aboe.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung (ketiga dari kiri) menggelar konferensi pers setelah pertemuan antar-pimpinan kedua partai tersebut di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Adanya kesamaan pandang kedua partai dalam melihat sistem pemilu seolah menjadi penguat supaya rayuan pantun itu bisa memikat Golkar.

Seperti diketahui, Golkar dan PKS bersama enam parpol lain sepakat untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Bahkan, untuk itu, pimpinan delapan parpol bertemu agar sistem yang membuka ruang publik agar bisa memilih langsung calon wakil mereka di parlemen saat pemilu legislatif dipertahankan.

Namun, apa daya, pertemuan kedua elite parpol selama sekitar 1,5 jam disertai rayuan pantun dan kesamaan pandang kedua partai melihat sistem pemilu belum berhasil membujuk Golkar.

Ketua DPP Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya masih akan tetap berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Komitmen tetap dalam koalisi disertai disertai ikhtiar untuk terus menjaga kekompakan, akan terus dilakukan oleh partai yang dipimpin Airlangga Hartarto ini.

Baca juga: Cek Ombak Dulu, Arungi Lautan Pilpres Kemudian

KOMPAS

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto

”Kami masih konsisten dengan KIB dan tentu kami menjaga terus suasana yang kondusif dalam konteks membangun koalisi bersama sesuai kesepakatan yang telah dibangun ketua umum,” kata Ace.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menguatkan pernyataan Ace. Golkar juga menghargai keputusan dari PKS yang telah memutuskan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat. ”Menghadapi pilpres (Pemilihan Presiden 2024), PKS mengetahui bahwa kami sudah bergabung dengan KIB. Sementara itu, PKS, walaupun belum deklarasi tetapi sudah kelihatan hilal, kami menghargai itu. Setiap koalisi punya keputusan masing-masing,” ujar Doli.

Tak hanya kali ini, elemen dari Koalisi Perubahan terlihat mencoba mendekati parpol lain untuk bergabung.

Sepekan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga berkunjung ke markas Golkar di Slipi dan bertemu Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, Paloh mengungkapkan pintu terbuka bagi Golkar dan KIB berkoalisi dengan partainya. Namun, tak hanya itu, ia juga membuka kemungkinan Nasdem yang bergabung dalam KIB. ”Sama-sama mungkin,” ujarnya.

Baca juga: Kerja Politik Para Figur Potensial Capres di Akhir Pekan

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjalan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Selain Golkar dan KIB, sejumlah elite Nasdem juga terlihat berkunjung ke Sekretariat Bersama Koalisi Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akhir Januari lalu.

Seusai pertemuan, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyiratkan kemungkinan Nasdem bergabung dengan koalisi parpol lain meski ia menyampaikan pula bahwa komunikasi dengan Demokrat dan PKS masih tetap intens.

”Sekali lagi, politik itu sangat dinamis,” ujarnya kala itu.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani serta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pun tampak antusias mendengarnya. ”Kita mempersilakan kepada pilihan partai masing-masing, tetapi kalau (Nasdem) mau bergabung di rumah Sekretariat Bersama ini, alhamdulillah,” kata Muzani.

Baca juga: Saksi Parpol, Ujung Tombak Pengawal Suara dalam Pemilu

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (ketiga dari kiri) menyambut kehadiran Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali (ketiga dari kanan) beserta rombongan di Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, pertemuan-pertemuan antar-parpol bisa saja memengaruhi dinamika koalisi.

Seberapa besar pengaruhnya sangat bergantung pada magnet politik setiap koalisi. Selain itu, bergantung pula pada ketahanan koalisi dan elemen parpol di dalamnya dalam menghadapi setiap rayuan dari koalisi dan parpol lain. Untuk ini, salah satu aspeknya sangat bergantung pada komposisi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan koalisi. Jika capres dan cawapres yang akan diusung koalisi ternyata berpotensi merugikan elektabilitas parpol, sangat mungkin parpol yang saat ini telah memutuskan sikap dalam berkoalisi mengubah sikapnya dan menyeberang ke koalisi lain.

”Yang pasti, sebelum komposisi capres dan cawapres diketok oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada 25 November 2023, maka rekonfigurasi koalisi dan kompromi politik masih memungkinkan terjadi,” ujar Umam.

Tampaknya, fenomena yang terjadi di beberapa pilpres sebelumnya masih akan terulang di Pilpres 2024. Siapa yang akhirnya akan terbuai sehingga parpol mengubah sikap politiknya dalam berkoalisi? Kita tunggu.