Belum Ada Rencana Pemindahan Personel dan Mabes TNI ke IKN
Hingga saat ini, belum ada rencana untuk memindahkan personel dan Mabes TNI ke IKN. TNI masih menunggu alokasi anggaran untuk kebutuhan pemindahan tersebut.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·2 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya belum menetapkan target ataupun menyusun rencana untuk memindahkan personel dan Markas Besar TNI ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, TNI belum mendapatkan kepastian terkait besaran anggaran dari APBN untuk kebutuhan pemindahan tersebut.
”Setelah mendapatkan kepastian tentang besaran anggaran, barulah nantinya kita bisa bergerak, mulai membangun aset gedung-gedung yang nantinya digunakan untuk menampung para personel TNI yang akan berpindah tugas ke IKN,” ujar Yudo, saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kantor Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (29/1/2023).
Sejauh ini, dia menuturkan, pihaknya hanya mendapatkan informasi terkait luasan tanah untuk TNI di IKN, yang telah ditetapkan sekitar 270 hektar. Karena belum bisa bersiap pindah, Yudo mengatakan, pihaknya saat ini hanya mendukung pembangunan pusat kota IKN yang tengah berlangsung.
Dukungan tersebut diwujudkan dengan menempatkan satu kompi yang terdiri atas 100 personel dari Kodam VI/Mulawarman. Personel tersebut bersiaga serta mengawasi pengiriman logistik dan material untuk pembangunan sekaligus juga mengawasi jalannya aktivitas pembangunan di IKN.
”Bersama dengan Polri, kami akan mengawasi agar kegiatan pembangunan bisa berlangsung lancar dan memenuhi target tahapan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya,” ujarnya.
Ketika sudah mendapatkan kejelasan terkait anggaran, Yudo mengatakan, personel TNI bahkan siap bergerak untuk melakukan aktivitas pembangunan sendiri. ”Ketika sudah bisa merencanakan pembangunan, maka kami pun akan segera menggeser sebagian personel untuk terlibat ikut membangun sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalangan kami sendiri, seperti Zeni AD dan Marinir, misalnya, juga memiliki kemampuan untuk membangun konstruksi fisik,” ujarnya.
Sebelumnya, di Yogyakarta, Jumat (27/1/2023), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik di IKN tahun ini dialokasikan sebesar Rp 24 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan fisik, termasuk di antaranya untuk penyediaan air baku.
Terdapat 30 paket pekerjaan fisik yang sudah dan akan dilakukan di IKN. Sekitar Februari atau Maret mendatang, Basuki menuturkan, 16.000 pekerja akan didatangkan untuk mulai membangun kantor-kantor pemerintahan di IKN.
”Sebanyak 16.000 pekerja tersebut akan langsung bergerak, bekerja untuk memulai membangun kantor presiden, wakil presiden, kementerian-kementerian, dan kantor-kantor lainnya,” ujarnya.
Selain membangun kantor dan bangunan-bangunan fisik lainnya, Basuki mengatakan, pihaknya juga akan berupaya membangun infrastruktur bendungan dan embung. Ini sebagai pengendali banjir dan penyedia kebutuhan air baku.