Kunjungan Nasdem ke Gerindra-PKB, Pengamat: Parpol Perkuat Daya Tawar
Di hari yang sama dengan pertemuan Koalisi Partai Gerindra-PKB dan Nasdem, Demokrat mendorong agar kerja sama dengan PKS dan Nasdem diperkuat. Demokrat juga mengajak PKS menyerahkan keputusan bakal cawapres pada Anies.
> Pengamat melihat Koalisi Gerindra-PKB menerima kunjungan Nasdem untuk menunjukkan bahwa koalisi bisa berkomunikasi dengan semua kalangan.
> Manuver Nasdem bertemu Koalisi Gerindra-PKB dilihat sebagai upaya agar Demokrat dan PKS melunak soal bakal cawapres yang diusung.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
>Nasdem tak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Gerindra dan PKB.
JAKARTA,KOMPAS - Pertemuan sejumlah elite dalam Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Nasdem disinyalir tidak sebatas untuk silaturahmi. Lebih dari itu, pertemuan diduga merupakan upaya untuk meningkatkan daya tawar dalam proses pengusungan bakal calon presiden-wakil presiden.
Meskipun sinyalemen ini dibantah, pada hari yang sama saat pertemuan, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong penguatan kerja sama dengan Nasdem melalui pembentukan sekretariat bersama. Bahkan, Demokrat tak lagi berkukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari bakal calon presiden (capres) Nasdem, Anies Baswedan.
”Ada upaya tarik-menarik kepentingan antara Nasdem, PKS, Demokrat soal bakal cawapres. Kekuatan mereka relatif berimbang. Maka itu, Nasdem mungkin bermanuver untuk meningkatkan daya tawarnya di Koalisi Perubahan,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi, Kamis (26/1/2023).
Manuver agar Demokrat dan PKS melunak soal bakal cawapres yang diusung. Bisa juga bagian dari upaya Nasdem menjadi penentu dalam koalisi dengan PKS dan Demokrat.
Untuk diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS telah menjajaki komunikasi membangun koalisi sejak lebih dari enam bulan lalu. Namun, hingga kini koalisi yang dinamakan Koalisi Perubahan ini tidak kunjung dideklarasikan. Deklarasi terganjal penentuan bakal cawapres. Selain Demokrat yang mengusulkan Agus, PKS mengusulkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan. Adapun Nasdem yang mengusung Anies ingin bakal cawapres dari Anies bukan bagian dari salah satu partai politik calon anggota koalisi karena Anies pun figur nonparpol.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga melihat pertemuan Gerindra, PKB, dan Nasdem, di kantor Sekretariat Bersama Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis (26/1), untuk meningkatkan daya tawar. Melalui pertemuan dengan Nasdem, Gerindra-PKB terlihat ingin menunjukkan bahwa koalisi tersebut bisa berkomunikasi dengan semua kalangan. Dengan begitu, daya tawar mereka di antara parpol-parpol lainnya bisa meningkat.
”Gerindra dan PKB memperlihatkan, parpol lain bisa bergabung, tetapi jangan banyak mendikte, banyak maunya, karena persoalan capres dan cawapres sudah mereka sepakati harus melalui persetujuan (Ketua Umum Gerindra) Prabowo Subianto dan (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar,” kata Adi.
Di sisi lain, Nasdem juga ingin menunjukkan kepada Demokrat dan PKS bahwa sikap politiknya bisa berubah di tengah kebuntuan kesepakatan ihwal cawapres. Nasdem melempar sinyal bahwa mereka bisa mencari parpol lain untuk membangun koalisi jika Koalisi Perubahan gagal terbentuk.
Baca juga: Dukungan Jokowi dan Safari Prabowo Saat Elektabilitas Tergerus
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri) dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (tengah) saat menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali (kanan) di Sekretariat Bersama Partai Gerindra dan PKB di Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Silaturahmi
Namun, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya membantah pertemuan dengan Koalisi Gerindra-PKB merupakan upaya untuk meningkatkan daya tawar. Pertemuan semata untuk silaturahmi, sekaligus untuk menunjukkan bahwa kontestasi dalam pemilu tidak harus menciptakan permusuhan.
Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali menegaskan, kunjungan ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB tidak melunturkan relasi dengan Demokrat dan PKS. Kunjungan itu juga tidak memengaruhi kerja sama yang tengah dibangun. ”Kami tetap bersama Demokrat dan PKS,” ucapnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan Nasdem bekerja sama dengan Gerindra dan PKB.
”Kita berbeda bukan berarti bermusuhan. Bahwa politik itu sangat dinamis, iya, kemungkinan apa saja bisa terjadi, iya, tapi paling tidak sampai hari ini sudah ada dua koalisi, yaitu koalisi yang sudah terbentuk (Gerindra-PKB) dan satu lagi hampir terbentuk (Koalisi Perubahan),” katanya.
Baca juga: Koalisi Dini, Ikhtiar Parpol Lepas dari Bayang-bayang Figur Capres
Ali dan Willy hadir dalam pertemuan dengan sejumlah elite Gerindra dan PKB. Adapun dari Gerindra dan PKB di antaranya hadir Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Menurut Muzani, politik Indonesia sangat cair sehingga segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk bergabungnya Nasdem dalam Koalisi Gerindra-PKB. Ia menyerahkan keputusan bergabung atau tidak kepada Nasdem. Yang jelas, Gerindra bersama PKB menerima dengan tangan terbuka jika Nasdem ingin bergabung.
Jazilul menambahkan, selain Nasdem, masih ada sekitar delapan partai lagi yang akan berkunjung ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB. Pertemuan menjadi penegasan bahwa parpol harus berpolitik dengan semangat kebersamaan.
”Setidaknya hari ini (Kamis, 26/1/2023) ada tiga parpol berkumpul, mudah-mudahan besok atau lusa bisa ada lagi yang ngobrol di sini. Semua bisa dibicarakan, tidak ada politik yang buntu,” ujarnya.
Percepatan deklarasi
Pada hari yang sama dengan pertemuan Gerindra-PKB dan Nasdem, Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan keterangan tertulis yang salah satu intinya menyerahkan keputusan soal bakal cawapres kepada Anies. ”Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bakal calon wakil presiden ini justru menjadi hal yang menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan,” ujarnya.
Demokrat bahkan akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan soal bakal cawapres kepada Anies. ”Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata Agus.
Ia pun berharap bisa segera bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Terlebih, menurut dia, sudah ada kesamaan cara pandang antara Demokrat, Nasdem, dan PKS, untuk mengusung Anies sebagai bakal capres. ”Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujarnya.
Agus juga mengajak Nasdem dan PKS mempercepat deklarasi koalisi. Koalisi yang dilengkapi dengan pasangan bakal capres dan bakal cawapres diyakini akan menjadi paket komplet yang bisa jadi pengubah permainan dalam menghadapi Pilpres 2024. Percepatan deklarasi juga penting agar koalisi dan pasangan yang diusung memiliki waktu lebih lama untuk mempersiapkan infrastruktur pemenangan dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara.
Baca juga: Surya Paloh, Anies, dan Sembilan Jam yang Menentukan
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah bahwa keterangan Agus itu sebagai bentuk perubahan sikap Demokrat setelah mendengar kabar pertemuan Nasdem dengan Koalisi Gerindra-PKB. Menurut dia, Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, rasa senasib dan seperjuangan, untuk perubahan dan perbaikan masyarakat.
Adapun ajakan pada Nasdem dan PKS membentuk Sekretariat Perubahan merupakan bukti keseriusan dan komitmen Demokrat mewujudkan Koalisi Perubahan.
”Kami ingin menyelamatkan amanah rakyat yang berharap adanya perubahan dan perbaikan. Tidak ada kaitannya dengan kunjungan teman-teman Nasdem ke Gerindra dan PKB,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Demokrat mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan parpol untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi. Sebab, perbedaan koalisi tidak berarti menutup komunikasi. Apalagi, saat ini Nasdem, Gerindra, dan PKB sama-sama masih bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Baca juga: Ketua Pemenangan Pemilu PKS: Akar Rumput Inginkan Anies Baswedan
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyambut usulan Demokrat membentuk Sekretariat Perubahan. Pembentukan sekretariat diharapkan bisa memperkuat soliditas dan memperlancar proses pembentukan koalisi. Selama ini komunikasi PKS, Nasdem, dan Demokrat pun telah intens melalui tim kecil yang di dalamnya terdiri atas anggota dari ketiga parpol.
”Terkait deklarasi dukungan capres-cawapres yang diusung PKS, DPP PKS menunggu arahan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro,” ungkapnya.
Masa kampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memangkas masa kampanye pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Pemangkasan disebut sebagai dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Kampanye pileg berkurang dari 75 hari menjadi 53 hari, sedangkan untuk pilpres berkurang dari semula 75 hari menjadi 63 hari.
Komisioner KPU, M Afifuddin, mengungkapkan, mengacu Pasal 276 Perppu Pemilu, kampanye pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD dimulai sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap (DCT). Praktis, kampanye pileg menjadi 53 hari. Pasal itu juga mengatur kampanye capres-cawapres yang dimulai 15 hari setelah penetapan DCT. Implikasinya, kampanye pilpres hanya 63 hari.
Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai rencana pemangkasan masa kampanye dikhawatirkan dapat menghilangkan hak publik untuk memperoleh informasi komprehensif tentang calon yang akan dipilih dalam Pemilu 2024. Selain itu, semakin singkat masa kampanye juga bisa memicu kampanye di luar jadwal.