Masuki Transisi Pandemi, Presiden Minta Kebijakan Terkait Ekonomi Dibuat Hati-hati
Pandemi dalam kondisi terkendali dan laju kasus melambat. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan, varian baru masih muncul. Di masa transisi ini, kata Presiden, harus hati-hati memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional atau Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023, Kamis (26/1/2023), di Jakarta. Setelah kebijakan pencabutan PPKM pada akhir tahun 2022, Presiden Jokowi mengingatkan agar jajarannya tetap waspada dan hati-hati dalam membuat kebijakan terutama kebijakan ekonomi di masa transisi.
JAKARTA, KOMPAS — Setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dicabut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia memasuki masa transisi penanganan pandemiCovid-19. Jajaran pemerintahan diminta agar waspada dan berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama terkait ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sudah baik harus dipertahankan dan diharapkan perekonomian nasional bisa tumbuh di angka 5,3 persen year on year pada 2022.
”Masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan. Utamanya ekonomi yang sekarang ini, kita berada pada posisi yang sangat baik, kuartal ketiga berada di angka 5,72,” kata Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2023 di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga tingkat desa yang telah bekerja keras baik dalam menangani pandemi maupun mengatasi kondisi ekonomi selama tiga tahun pandemi. ”Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya, karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini,” tambahnya.
Di tengah kebingungan yang sempat terjadi di awal pandemi, Presiden menegaskan bahwa manajemen makro dan mikro yang dilakukan ternyata sangat efektif. ”Semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengaman, ternyata kalau kita ingin semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu. Diteken oleh persoalan,” ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (26/1/2023). Setelah kebijakan pencabutan PPKM pada akhir tahun 2022, Presiden Jokowi mengingatkan agar jajarannya tetap waspada dan hati-hati dalam membuat kebijakan terutama kebijakan ekonomi di masa transisi.
Ketika memutuskan terkait kebijakan lockdown atau tidak lockdown, misalnya, Presiden menyebut 80 persen menteri meminta lockdown. ”Karena semua negara memang melakukan itu. Nggak dari DPR, nggak dari partai, semuanya lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita grusa-grusu, bisa salah, bisa keliru,” tambahnya.
Jika pemerintah memutuskan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau lockdown kala itu, menurut Presiden, rakyat akan kesulitan mencari nafkah dalam dua sampai tiga pekan dan bisa berdampak kerusuhan. ”Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini,” kata Presiden.
Melakukan manajemen gas dan rem itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. (Presiden Jokowi)
Selain tekanan pandemi, pemerintah juga harus menghadapi tekanan ekonomi. Penerimaan negara anjlok 16 persen, padahal belanja harus naik 12 persen. Pemerintah dan TNI-Polri pun lantas bersinergi untuk mendongkrak cakupan vaksinasi yang hingga kini telah mencapai 448 juta suntikan.
”Melakukan manajemen gas dan rem itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh, tetapi begitu gasnya terlalu kenceng juga, pandeminya juga bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara. Tidak mudah,” ucap Kepala Negara.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (26/1/2023). Di hadapan Presiden Joko Widodo, Airlangga melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 yang dalam kondisi terkendali dan ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang 2022.
Tumbuh meyakinkan
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa pandemi dalam kondisi terkendali. Laju kasus melambat, tetapi varian baru masih terus muncul. Ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang 2022 dan diperkirakan bisa mencapai 5,3 persen year on year.
Menurut Airlangga, sektor konsumsi dan investasi kembali menjadi fondasi kuat sebagai penggerak ekonomi. Konsolidasi fiskal juga berjalan lebih cepat dari perkiraan semula. Defisit APBN sudah di bawah 3 persen di 2022, yaitu di angka 2,38 persen.
Inflasi Desember 2022 tetap terkendali di angka 5,51 persen, tingkat pengangguran turun jadi 5,86 persen pada Agustus 2022, dan kemiskinan turun menjadi 9,54 pada Maret 2022. ”Kinerja dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden, yaitu rem dan gas yang berjalan responsif dan adaptif,” tambahnya.
Airlangga juga melaporkan realisasi program PEN. Pada 2020, pemerintah menyediakan anggaran Rp 695,2 triliun untuk menjaga sektor riil di awal pandemi dan realisasinya adalah sebesar Rp 575,8 triliun atau 83,2 persen. Pada 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 744 triliun dengan realisasi anggaran Rp 655,1 triliun atau 88 persen. Pada 2022, realisasi PEN adalah Rp 414,5 triliun atau 91 persen dari total anggaran Rp 455,62 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (26/1/2023). Di hadapan Presiden Joko Widodo, Airlangga melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 yang dalam kondisi terkendali dan ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang 2022.
Dalam situasi masa transisi saat ini, Satgas Covid tetap berjalan hingga masyarakat bisa memiliki resilience atau ketangguhan. Vaksinasi penguat tetap diberikan gratis. Early warning indicator dan early warning system pandemi Covid-19 tetap dimonitor dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Crisis management protocol pandemi dapat diaktifkan kembali jika memasuki masa krisis atas rekomendasi Kementerian Kesehatan.
Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM juga mengembalikan program PEN sesuai kementerian/lembaga masing-masing. Program penanganan kesehatan dikembalikan ke Kementerian Kesehatan sebesar Rp 178,7 triliun. Anggaran bantuan sosial reguler diberikan Rp 476 triliun pada 2023 dari program perlindungan sosial.
”Kita memasuki periode berikutnya yang kita sebut known uncertainty. Jadi kita tahu uncertainty masih ada dan itu salah satunya ancaman stagflasi. Nah, di antara ancaman stagflasi kita melihat beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, terus menaikkan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, kita harus mengambil payung sebelum hujan, Devisa Hasil Ekspor (DHE) itu harus menjadi buffer (penyangga) ekonomi kita,” kata Airlangga.
Dalam situasi masa transisi saat ini, Satgas Covid tetap berjalan hingga masyarakat bisa memiliki resilience atau ketangguhan.
Pengaturan DHE diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan kepastian hukum untuk menghasilkan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan maupun nilai tukar. Menurut rencana, para eksportir wajib menyimpan DHE di dalam negeri selama tiga bulan.
Menurut Airlangga, jika tingkat suku bunga Amerika Serikat terus naik, Indonesia harus mewaspadai bahaya capital flight. Untuk mencegah capital flight, Indonesia harus punya dana yang cukup terutama untuk membiayai ekspor dan impor.
”Kebutuhan ekspor dan impor kan rill. Pada saat kebutuhan ekspor impor itu disediakan dengan Devisa Hasil Ekspor masuk, kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dollar di dalam negeri sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura. Nah, kita mempersiapkan infrastruktur di dalam negeri,” tambahnya.
Untuk buffer atau penyangga di sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi penyangga yang akan mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal/global, serta mendorong konsumsi rumah tangga dan mendorong investasi domestik terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dan penciptaan lapangan kerja.
