Resmikan Sekber Hari Ini, Koalisi Gerindra-PKB Memasuki Babak Baru
Partai Gerindra dan PKB berupaya menunjukkan keseriusan dan soliditas dengan membentuk Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra-PKB.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU, MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·5 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).
Hari ini, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar akan bertemu untuk meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra-PKB.
Pertemuan akan pula membahas sosok capres-cawapres yang akan diusung Gerindra-PKB di 2024.
PKB akan menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara 2023 yang salah satunya merekomendasikan Muhaimin maju sebagai capres atau cawapres.
JAKARTA, KOMPAS — Meski belum ada kesepakatan mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa akan meresmikan sekretariat bersama koalisi di Jakarta pada hari Senin (23/1/2023). Pembentukan sekber itu merupakan babak baru koalisi Gerindra-PKB yang menunjukkan keseriusan dan soliditas kedua partai itu dalam membangun kerja sama.
Sekber koalisi Partai Gerindra dan PKB, menurut rencana, diresmikan oleh ketua umum kedua parpol tersebut, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengungkapkan, peresmian Sekber Gerindra-PKB merupakan babak baru perjalanan koalisi. Pembentukan sekber juga semakin menunjukkan keseriusan kedua parpol itu dalam membangun koalisi.
KOMPAS/SUCIPTO
Wakil Ketua Umum Gerindra G Budisatrio Djiwando
Tak hanya itu, keberadaan sekber juga menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga daerah. ”Sekber ini bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, melainkan juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program partai masing-masing untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan,” kata Budisatrio di Jakarta, Minggu (22/1/2023).
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan, pertemuan empat mata antara Muhaimin dan Prabowo diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi kerja sama politik kedua partai. Apalagi, selama ini tidak ada kendala substantif yang dihadapi baik secara ideologis maupun komunikasi. ”Saat ini tinggal satu kesepakatan saja yang masih belum dilakukan, yakni siapa figur capres dan cawapres yang akan diusung oleh kedua belah pihak,” katanya.
Sampai saat ini, koalisi Gerindra-PKB belum menetapkan capres-cawapres. Padahal, baik Gerindra maupun PKB sudah memiliki capres yang disepakati melalui mekanisme internal partai. Rapat Pimpinan Nasional Gerindra Agustus 2022 mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, sedangkan Muktamar PKB 2019 memutuskan untuk memberikan mandat kepada Muhaimin sebagai capres. Dorongan agar Muhaimin menjadi capres atau cawapres juga muncul dari para ulama dalam Ijtima Ulama Nusantara 2023, pekan lalu.
Pertemuan empat mata antara Muhaimin dan Prabowo diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi kerja sama politik kedua partai. Apalagi, selama ini tidak ada kendala substantif yang dihadapi baik secara ideologis maupun komunikasi.
Oleh karena itu, PKB berharap pertemuan Muhaimin dan Prabowo akan membicarakan soal capres dan cawapres. Apalagi, menurut Huda, PKB akan menyampaikan hasil Ijtima Ulama kepada Gerindra. Hasil Ijtima Ulama penting karena merupakan amanat dari para ulama yang menjadi panduan bagi PKB menuju 2024.
”Kami berharap secepatnya kedua pemimpin partai menyepakati figur capres dan cawapres Gerindra-PKB sehingga langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan,” tutur Syaiful Huda.
Belum adanya kesepakatan tentang pasangan capres-cawapres yang akan diusung koalisi Gerindra-PKB sempat memunculkan spekulasi kerja sama politik yang dibangun kedua partai itu masih rapuh. Karena itu, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Gerindra dan PKB membutuhkan simbol untuk menunjukkan keseriusan dan soliditas dalam membangun koalisi. Sekber diperkirakan dibentuk sebagai ikhtiar untuk menunjukkan keseriusan kedua parpol tersebut.
”Peresmian sekber ini juga menunjukkan bahwa Gerindra dan PKB ingin memperpanjang proses negosiasi dalam penentuan cawapres untuk Prabowo,” tuturnya.
Menurut Adi, perpanjangan proses negosiasi politik dibutuhkan karena Muhaimin cenderung belum bisa menjadi cawapres yang dapat mendongkrak keterpilihan Prabowo. Di sisi lain, PKB terlihat terus mendesak Gerindra melalui sejumlah pernyataan para elitenya terkait kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain atau memasangkan Muhaimin dengan tokoh selain Prabowo.
KOMPAS/PRADIPTA PANDU
Pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Terlepas dari persoalan pasangan capres dan cawapres, kata Adi, negosiasi juga diperlukan lantaran kedua parpol cenderung saling membutuhkan. Gerindra membutuhkan suara pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama yang merupakan basis massa PKB. Sementara PKB akan sulit mendapatkan mitra koalisi lain jika tetap mengajukan syarat untuk mencalonkan Muhaimin, baik sebagai capres maupun cawapres. ”Oleh karena itu, kecil kemungkinan koalisi Gerindra-PKB ini akan bubar,” ujarnya.
Sekalipun demikian, Adi melihat bahwa keputusan mengenai pasangan capres dan cawapres Gerindra-PKB akan sangat bergantung pada perhitungan Prabowo. Keputusan Prabowo pun dilihatnya tak bisa berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan sikap politik partai lain, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Elektabilitas
Sampai saat ini, Prabowo masih masuk dalam jajaran tiga besar capres pilihan publik hasil survei elektabilitas sejumlah lembaga. Merujuk survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari 2023, elektabilitas Prabowo berada di posisi kedua dengan angka 19,4 persen. Adapun Muhaimin di peringkat ke-9 dengan elektabilitas 0,8 persen.
Selain soal elektabilitas capres, survei juga merekam kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 76,2 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2014.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang hadir dalam pemaparan hasil survei LSI, Minggu (22/1/2023), mengingatkan, terlepas dari adanya perbedaan politik dan persepsi, capaian pemerintah yang sudah baik harus diakui dan diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Dengan begitu, ada kelanjutan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa. Para pemimpin hendaknya tidak membongkar pasang kebijakan karena bisa merugikan rakyat.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Menteri BUMN Erick Thohir
”Siapa pun ke depan pemimpinnya, ayo sama-sama membuka hati, pikiran, bahwa bangsa kita perlu solusi, bukan hanya ngomong-ngomong konsep saja. Kalau sudah ada solusi dari pemimpin sebelumnya, ayo direruskan, jangan hanya karena suka dan tidak suka,” kata Erick.
Sementara itu, Minggu, di Bandung, Jawa Barat, bakal capres Partai Nasdem, Anies Rasyid Baswedan, mengikuti sejumlah kegiatan bersama kader Partai Nasdem. ”Kegiatan ini dilakukan untuk menyosialisasikan Pak Anies di level grass root. Kami juga melakukan konsolidasi internal untuk menentukan peta politik dengan berbagai pihak yang berkepentingan,” kata Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa.