Presiden Jokowi Ingatkan Kepala dan Pimpinan Daerah Waspadai Politik Identitas

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah dan pimpinan daerah mengantisipasi berbagai kondisi menjelang Pemilu 2024, utamanya politik identitas. Pemetaan diperlukan, demikian pula sering turun ke lapangan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo memberikan banyak pesan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi Forkopimda di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Pesan itu terkait pengendalian inflasi, kemudahan investasi, stabilitas keamanan kawasan, maupun penanganan kemiskinan ekstrem dan tengkes.

BOGOR, KOMPAS — Menjelang Pemilu 2024, suhu politik mulai menghangat. Pemanfaatan politik identitas yang bisa mengakibatkan fragmentasi warga bisa terulang. Kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah diminta mewaspadai hal ini.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, masalah stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 dalam rapat koordinasi (rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). ”Saya minta betul-batul, Saudara-saudara bisa menjaga situasi tetap kondusif, menjaga masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas,” tutur Presiden.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pemetaan potensi kerawanan saat Pemilu 2024 juga sangat diperlukan. Dengan demikian, langkah antisipasi dan mitigasi bisa dilakukan. ”Jangan (sampai) pas kejadian, kita pontang-panting, sibuk ke sana ke sini, salah siapa ini, salah siapa ini,” tambah Presiden.

Presiden Joko Widodo mengingatkan masalah stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.

Diingatkan bahwa tahun ini sudah masuk tahun politik. Karena itu, kewaspadaan diperlukan. Forkopimda perlu sensitif dan lebih sering ke lapangan. Dengan demikian, percikan sekecil apa pun bisa segera dideteksi dan diselesaikan. Kejadian-kejadian kecil segera diredakan sebelum membesar dan membawa dampak merusak.

Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan, TNI dan Polri tidak boleh berpolitik praktis. Netralitas TNI/Polri harus betul-betul terjaga. ”Saya titip betul masalah ini,” ujar Presiden.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Politisi Perlu Tumbuhkan Keadaban Publik di Ruang Digital

KOMPAS/NINA SUSILO

Para bupati dan wali kota bersiap di tempat rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, peserta rakornas mencapai 4.545 orang. Mereka datang dari pimpinan kementerian/lembaga, sekretaris jenderal, sekretaris utama, pejabat eselon 1 dan 2 serta gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD termasuk DPR Aceh, DPR Papua, dan DPR Papua Barat, Kepala Polda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala BIN Daerah, Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Polres/Poltabes, Komandan Pangkalan TNI AL, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, pembukaan rakor Forkopimda juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung St Burhanuddin.

Rakor diisi dengan empat sesi diskusi panel. Topik mengenai stabilitas hukum dan keamanan kawasan pun dibahas dalam diskusi panel rakor ini, selain topik pertumbuhan ekonomi dan inflasi, investasi, maupun penanganan Covid-19, tengkes, dan jaring pengaman sosial.

Topik stabilitas hukum dan keamanan kawasan ditempatkan terakhir dalam rakor Forkopimda ini. Adapun pembicara dalam panel terakhir ini adalah Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jaksa Agung St Burhanuddin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Baca juga: Intoleransi Berpotensi Muncul Jelang Pemilu

KOMPAS/NINA SUSILO

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Ditemui di sela-sela acara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, sejauh ini situasi Jateng relatif baik. Namun, dia mengakui diperlukan komunikasi dan sosialisasi menerus untuk menjaga relasi antarumat beragama dan antarpartai politik. Para politisi juga diharap sama-sama menjaga kondusivitas situasi,

”(Elite) partai-partai, saya kira perlu menjaga juga, sering-sering ngobrol, sering-sering ngopi sehingga tidak baperan. Nanti menuju 2024 harapannya semua sudah siap,” tuturnya.

Diperlukan komunikasi dan sosialisasi menerus untuk menjaga relasi antarumat beragama dan antarpartai politik.

Semua pemangku kepentingan perlu memainkan peran masing-masing. Apalagi, para politisi sudah berpolitik sejak lama, sejak reformasi. ”Mestinya kita sudah naik kelaslah, sudah dewasa,” ujarnya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menambahkan, stabilitas keamanan di NTT diyakini akan baik kendati saat ini sudah memasuki masa jelang Pemilu 2024. ”NTT itu, kan, selalu aman dalam segala hal, (juga) termasuk provinsi paling toleran,” ujarnya.

Kendati demikian, antisipasi tetap dilakukan supaya Pemilu 2024 berjalan lancar.

Baca juga: Pseudo-Toleransi yang Menutupi Intoleransi

REBIYYAH SALASAH

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

Secara terpisah, Yudo menjelaskan, TNI akan mendukung Polri dalam mengamankan Pemilu 2024 sesuai permintaan. Sejauh ini, operasi darat, laut, dan udara tetap berjalan. Namun, karena saat ini situasi dinilai masih kondusif, belum ada instruksi khusus dari Presiden Jokowi kepada TNI.

Terkait netralitas TNI, Yudo menegaskan, TNI akan konsisten dengan prinsip ini. ”Kami tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah kami mulai tekankan kepada jajaran untuk nanti netral,” ujarnya kepada wartawan.

Anggota TNI yang ditengarai tak netral atau malah berpolitik praktis akan dikenai sanksi. Perangkat intelijen dan perangkat hukum di tubuh TNI akan mengantisipasi kemungkinan ini. ”Enggak perlu diragukan lagi, saya kira dalam sejarah TNI, sejak pemilu pertama sampai kemarin, mana pernah TNI enggak netral. Semua, kan, sesuai. Kita, kan, netral,” tuturnya.