Capres-Cawapres Gerindra-PKB Tetap Tunggu Keputusan Prabowo-Muhaimin

Dorongan dari ulama agar Muhaimin Iskandar maju sebagai capres atau cawapres 2024 kembali muncul. Niat itu masih terhambat oleh belum adanya kesepakatan di Koalisi Gerindra-PKB.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).

> Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB mendorong Ketum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju di Pilpres 2024.

> Ijtima Ulama Nusantara meminta Muhaimin segera menentukan pasangannya di pilpres.

> Gerindra menyatakan keputusan soal capres-cawapres tergantung hasil pembicaraan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan Muhaimin.

JAKARTA, KOMPAS — Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan agar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Para ulama juga mendesak Muhaimin menentukan pasangan sebelum memasuki bulan Ramadhan yang akan jatuh pada Maret 2023. Meski demikian, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dari PKB tidak bisa terlepas dari kesepakatan dengan Partai Gerindra sebagai rekan koalisi.

Memasuki tahun politik, Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara atau forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan ulama, kiai, dan para pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadapi Pemilu 2024. Forum yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat-Sabtu (13-14/1/2023), itu menghasilkan empat rekomendasi. Salah satunya mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

”Hasil ijtima ulama ini mendorong agar Gus Muhaimin maju menjadi capres atau cawapres 2024 dan segera menentukan pasangannya, ini yang ditunggu-tunggu. Para ulama juga merekomendasikan agar Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal, sesuai aturan konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melalui keterangan pers yang diterima Kompas, Minggu (15/1/2023).

Jazilul menambahkan, para ulama memberikan batas waktu kepada Muhaimin untuk menentukan pasangannya di Pilpres 2024. Tenggat dimaksud paling lambat pada bulan Ramadhan yang akan jatuh pada Maret mendatang. Hal itu terkait dengan komitmen para kiai untuk menjadi juru kampanye nasional, baik bagi PKB maupun Muhaimin.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid.

Dalam rekomendasi ijtima ulama, disebutkan bahwa mereka akan menyosialisasikan dan mengampanyekan PKB dan Muhaimin tidak hanya di lingkungan NU, tetapi juga masyarakat secara umum. Bahkan, para ulama juga akan merumuskan langkah yang tepat untuk berkampanye ke generasi milenial.

Oleh karena itu, kata Jazilul, para ulama memandang bahwa penetapan Muhaimin sebagai capres atau cawapres serta penentuan pasangannya akan lebih baik jika dilakukan sebelum bulan Ramadhan. Menurut rencana, mereka akan mulai bergerak seiring dengan adanya momentum bulan puasa. Akan tetapi, rencana tersebut tidak bisa dijalankan jika pasangan capres-cawapres yang diusung belum ada.

Baca Juga: Strategi Dua Kaki PKB demi Kuasai 100 Kursi Parlemen

Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq menambahkan, rencana para ulama menjadi juru kampanye dilakukan karena masih ada waktu sekitar setahun sebelum Pemilu 2024 digelar. Selama itu pula, mereka yang mayoritas memiliki jejaring kuat ke akar rumput akan turun langsung menemui masyarakat. Selain untuk pilpres, langkah ini juga dilakukan untuk memenuhi target PKB menempati posisi tiga besar dari seluruh peserta pemilu dengan perolehan 100 kursi di DPR. ”Kami menginginkan demokrasi yang betul-betul menghasilkan suara yang terbaik untuk Indonesia. Benar-benar menghasilkan voice bukan noise,” kata Maman.

Mengenai pasangan capres-cawapres, para ulama memberikan mandat penuh kepada Muhaimin untuk memutuskan. Meski tidak menyebutkan nama secara spesifik, pasangan yang ideal dinilai harus memenuhi sejumlah kriteria. Mulai dari cerdas, amanah, hingga memiliki kemampuan komunikasi publik yang transparan.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan Dewan Syuro PKB, di Jakarta, Jumat-Sabtu (13-14/1/2023). Para ulama mendorong agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai capres atau cawapres 2024 dan segera menentukan pasangan sebelum Maret 2023.

Keputusan bersama

Sekalipun dukungan bagi Muhaimin semakin kuat, keputusan bagi dirinya untuk maju dan menentukan pasangan di Pilpres 2024 tak bisa terlepas dari Partai Gerindra. PKB dan Gerindra telah mendeklarasikan koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024 pada 13 Agustus 2022. Dalam kesepakatan kerja sama kedua parpol, disebutkan, capres dan cawapres yang akan diusung ditentukan bersama oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan yang dihasilkan. Gerindra masih ingin mengusung Prabowo Subianto sebagai capres sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Gerindra, Agustus lalu. Begitu juga PKB yang memberikan mandat kepada Muhaimin untuk menjadi capres berdasarkan hasil Muktamar PKB 2019, yang kini ditambah dengan hasil ijtima ulama.

Jazilul mengatakan, hasil ijtima ulama akan dibahas oleh DPP PKB untuk menindaklanjuti koalisi dengan Gerindra. Pihaknya berupaya agar rekomendasi tersebut bisa direalisasikan. Dalam berkoalisi memang tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dirumuskan secara rasional.

”Kalau misalnya nanti tidak ditemukan kesepakatan, ya, seperti orang pacaran, tidak jadi menikah,” kata Jazilul.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) hadir dalam PKB Road to Election yang digelar di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Menurut Jazilul, konstelasi politik masih dinamis. Meski bergabungnya PKB dan Gerindra sudah cukup untuk mengusung capres dan cawapres, keduanya masih berniat mencari anggota dari parpol lain untuk memperkuat koalisi.

Gabungan perolehan kursi PKB dan Gerindra di DPR sudah mencapai 23,66 persen dari total kursi di parlemen, sedangkan perolehan suara kedua parpol itu mencapai 22,26 persen dari total suara sah nasional. Perolehan itu telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang ditetapkan Undang-Undang Pemilu, yakni parpol atau gabungan parpol memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

”Kesepakatan, kerja sama dengan Gerindra itu tetap kami hormati, tetapi tentu para kiai mendorong untuk bergerak,” ujar Jazilul.

Baca Juga: Dukungan Jokowi dan Safari Prabowo Saat Elektabilitas Tergerus

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rekomendasi ijtima ulama ditujukan kepada PKB dan Muhaimin. Namun, hasil ijtima ulama yang meminta Muhaimin mengambil keputusan tentang pencalonan dirinya dan penetapan pasangannya di Pilpres 2024 sebelum bulan Maret, tidak bisa dilakukan begitu saja. Keputusan akan bergantung dari hasil pembicaraan antara Prabowo Subianto dan Muhaimin.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

”Hasil kesepakatan Gerindra dengan PKB soal capres, cawapres, dan yang lainnya sudah diserahkan kepada dua pimpinan tersebut. Oleh karena itu, mungkin nanti kedua pimpinan akan melakukan pembicaraan-pembicaraan, kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memandang, desakan dari para ulama bisa mendorong pembicaraan tentang pasangan capres dan cawapres di koalisi Gerindra dengan PKB secara lebih serius. Selama ini, pembicaraan stagnan karena kedua parpol terlihat masih menghitung peluang keterpilihan jika pasangan sudah ditentukan. ”Saat ini berdasarkan survei elektabilitas, pasangan Prabowo dengan Muhaimin belum mampu bersaing secara elektoral dengan pasangan lainnya,” kata Arya.

Menurut dia, kedua parpol itu juga masih menunggu sikap dan arah koalisi parpol lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Baik Gerindra maupun PKB dinilai punya intensi untuk berkoalisi dengan PDI-P.

Baca Juga: Menghitung Hari Pengumuman Capres PDI-P

Di tengah ketidakjelasan pasangan capres-cawapres, Arya melihat, kecil kemungkinan koalisi Gerindra dan PKB akan bubar. Kedua parpol masih saling membutuhkan untuk melengkapi kekurangan masing-masing, salah satunya kepentingan memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Walaupun kerap mengemukakan ide penguatan koalisi, belum ada pula pembicaraan terkait koalisi dengan parpol lain.