logo Kompas.id
Politik & HukumKomnas HAM Tetap Mendesak...
Iklan

Komnas HAM Tetap Mendesak Penyelesaian Hukum Kasus HAM Masa Lalu

Meski negara telah mengakui sekaligus menyesalkan pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu, Komnas HAM tetap mendesak ada terobosan dalam penyelesaian secara hukum.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 4 menit baca
Presiden Joko Widodo menerima hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menerima hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

JAKARTA,KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengakuan negara atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat pada 12 peristiwa di masa lalu memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemulihan hak korban. Aturan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain itu, meski negara telah mengakui sekaligus menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu, Komnas HAM tetap mendesak penegakan hukum bagi mereka yang terlibat pelanggaran HAM tersebut.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000