HUT Ke-50 PDI-P, Megawati Belum Juga Umumkan Capres

Megawati meminta kader PDI-P untuk sabar menanti keputusannya terkait capres. Ia berjanji keputusannya tak akan menjerumuskan partai.

RADITYA HELABUMI

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam penutupan Kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Bali, Sabtu (10/8/2019).

> Megawati Soekarnoputri, sebagai pemegang keputusan terkait capres dari PDI-P, belum juga mengumumkan capres saat peringatan HUT Ke-50 PDI-P.

> Megawati mempertanyakan dinamika jelang Pilpres 2024 yang memperlihatkan kecenderungan parpol lain mendompleng keberhasilan kader PDI-P.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

> Megawati menegaskan penolakannya atas wacana masa jabatan presiden tiga periode.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak terpengaruh oleh desakan publik dan sejumlah partai politik atau parpol yang menginginkan pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu segera mengumumkan calon presiden yang akan diusung pada 2024. Pihaknya konsisten untuk menyiapkan kader untuk memimpin bangsa. Parpol lain diingatkan agar melakukan hal serupa dan tidak berupaya mendompleng keberhasilan kader PDI-P.

Desakan dari sejumlah pihak agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) segera mengumumkan calon presiden (capres) 2024 dirasakan Megawati Soekarnoputri semakin menguat menjelang peringatan hari ulang tahun emas partai politik yang dipimpinnya. Tak hanya dari pihak eksternal, hal yang sama juga muncul di kalangan internal. Ibarat sebuah perjudian, keputusan yang akan ia ambil bisa saja sudah mulai dipertaruhkan.

”Ya nanti dulu, memangnya kalau situ tepuk tangan, terus saya tergiur untuk mengumumkan? Enggak. Kongres sebagai institusi tertinggi partai memberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. (Jadi itu) urusan gue,” kata Megawati saat berpidato dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-50 PDI-P di Jakarta International Expo, Selasa (10/1/2023).

Acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Agenda ini tak mengundang tokoh dari parpol lain karena fokus pada konsolidasi internal.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjelang peringatan HUT Ke-50 PDI-P, terpasang di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/1/2023).

Megawati melanjutkan, peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur bahwa capres dan cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Setiap parpol berkewajiban untuk mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin. Di PDI-P, Mega mengklaim, itu bukan hal mudah. Sebab, untuk menjadi kader saja ada sejumlah jenjang yang harus dilalui, mulai dari mendapatkan kartu tanda anggota, mengikuti berbagai penilaian, hingga bekerja di struktur partai.

Menurut Megawati, itu merupakan mekanisme standar yang harus ada di sebuah parpol. Namun, ia mempertanyakan dinamika jelang Pilpres 2024 yang memperlihatkan kecenderungan parpol lain untuk mendompleng keberhasilan kader PDI-P.

”Saya bilang ke Mbak Puan (Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P) dan Mas Nanan (Prananda Prabowo, Ketua DPP PDI-P), kok kayak gitu ya, memang tidak punya kader sendiri. Dompleng-dompleng ini aturannya bagaimana, tho,” ujarnya.

Megawati menambahkan, setiap parpol hendaknya fokus bekerja masing-masing. Berkaca pada 2014, PDI-P pun bekerja keras untuk memperkenalkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika pertama kali diusung sebagai capres. Dalam konteks pengenalan publik yang belum optimal dan kerja nyata yang masih harus dibuktikan, Megawati pun mengumumkan pencalonan Jokowi secara sederhana.

”Dulu, maaf ya, siapa sih yang tahu Pak Jokowi, ketika pada mulai nanya ibu mau nyalonin siapa, ya ntar saja. Makanya kan (keputusan capres) gak di pesta, di rumah saya saja, saya umumkan. Jadi, mbok kerja dulu, baru gegap gempita. Ini, kok, gegap gempita saja, enggak pamit-pamit tetapi mengambil orang-orang saya. Enak saja,” kata Megawati.

Baca juga: Saat Megawati Dijuluki ”Ratu Preman”

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) bersama Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan Kamaruddin Watubun seusai memberikan klarifikasi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ganjar Pranowo dipanggil terkait pernyataannya yang siap maju dalam pemilihan presiden 2024 beberapa waktu lalu. Ganjar dinyatakan tidak melanggar aturan partai, tetapi tetap mendapat sanksi teguran lisan.

Berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, beberapa kader PDI-P masuk dalam jajaran capres pilihan publik. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, merupakan sosok yang konsisten berada di papan atas survei elektabilitas dengan tingkat keterpilihan di atas 30 persen. Namanya juga muncul sebagai bagian dari tokoh-tokoh yang direkomendasikan untuk menjadi capres dari parpol lain.

Megawati menambahkan, menjadi pemimpin bukan hal mudah. Berdasarkan pengalamannya memimpin dan membangun partai sejak era 1990-an, dibutuhkan kemauan untuk bekerja keras, turun ke bawah, untuk membangun ikatan lahir batin dengan masyarakat. Tanpa kesediaan untuk bersama rakyat, pemimpin tidak akan bisa benar-benar mengetahui permasalahan dan membaca keinginan masyarakat.

Berbekal pengalaman panjangnya, Megawati pun meminta seluruh kader PDI-P untuk memercayai keputusannya. Ia tidak akan memilih sosok yang akan merugikan partai.

”Kerja saja turun ke bawah. Urusan calonnya tidak usah dipikir, itu urusan ketua umum. Yang jelas, ibu tidak mungkin menjebloskan kita ke sumur. Kalau kita bekerja, kita pasti menang,” tutur Megawati.

Baca juga: Adu Kuat Daya Pikat Puan dan Ganjar Menuju 2024

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Konsistensi demokrasi

Selain bicara capres, pidato Megawati juga kembali menegaskan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, wacana tersebut merupakan anomali di tengah aturan ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi.

Sejak didirikan 77 tahun lalu, Indonesia terus menata sistem demokrasinya. Meski pemilu pertama baru dilaksanakan pada 1966, pemilu terus berjalan dan terus ditata. Pihaknya pun menerima itu sesuai ketentuan. Misalnya, pada 1999 ketika PDI-P memenangi pileg, tetapi Megawati tak bisa menjadi presiden karena mekanisme pemilihan presiden masih melaui sidang MPR, bukan pemilihan langsung.

”Jadi kalau sudah mau Pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Kita ini menginginkan supaya republik utuh, kalau memang sudah diputuskan bersama ya itu yang dijalankan,” kata Megawati.

Tak hanya soal penundaan pemilu, Megawati juga menegaskan penolakannya terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode. Sebelumnya, ia juga menjelaskan bahwa ketentuan itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus konsisten dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. ”Kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi enggak pintar, kan, ngapain saya jadikan presiden kalau enggak pintar,” katanya.

Baca juga: Cakrawala Pandangan yang Luas, Kedalaman Batin, dan Ikatan dengan Rakyat

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika memaparkan pandangannya dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Dalam pidato yang berlangsung selama 2 jam itu, Megawati pun menekankan soal kepemimpinan perempuan. Ia mempertanyakan sekaligus meminta Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menyelesaikan persoalan minimnya kepemimpinan perempuan di Indonesia. Padahal, kesetaraan merupakan amanat konstitusi, aturan yang memberikan keleluasaan perempuan untuk berperan dalam pembangunan juga dinilai cukup memadai.

Target ”hattrick”

Sebelumnya, Puan Maharani menyampaikan sesuai arahan dan instruksi dari Megawati bahwa PDI-P menargetkan menang pemilu legislatif dan pemilu presiden tiga kali berturut-turut atau hattrick menang pemilu pada Pemilu 2024. Untuk itu, Puan mengajak seluruh kader untuk solid dan bergotong royong. Apalagi, menurut Puan, hal terpenting untuk menang dalam pemilu adalah turun membantu rakyat.

”Ibu Ketua Umum telah menegaskan dan menetapkan agar PDI-Perjuangan menang hattrick, 3 kali menang pileg dan pilpres tahun 2024. Itulah yang akan terjadi kalau kita solid, solid, solid bergotong royong 3 pilar, yang eksekutif bisa menggunakan APBD untuk program-program kerakyatan, turun ke lapangan. Yang di legislatif pun juga seperti itu,” ucap Puan.

Ketua DPR itu juga menyinggung soal peta politik serta hasil survei yang menunjukkan PDI-P berada di posisi puncak. Namun, bagi Puan hasil itu bukan momen untuk para kader dan jajaran DPP hingga DPC PDI-P bersenang-senang. Justru itu merupakan tantangan bagi internal partai untuk membuktikan bisa menang tiga kali berturut-turut.