NU Ingin Pemilu 2024 Berlangsung Rileks Tanpa ”Baper”
”Kami harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu gak pakai baper, yang tak pakai halalkan darahnya orang. Pemilu untuk mencari jalan bagi masa depan lebih baik untuk semua orang,” kata Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) menjabat tangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kanan) dalam pertemuan di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan rileks dan tidak menimbulkan ”baper”. Seluruh pihak diharapkan bertindak sportif tanpa menggunakan sentimen politik identitas dan primordial.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya usai pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2023), mengatakan, satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Hal ini sudah menjadi keputusan sehingga harus diikuti oleh seluruh warga nahdliyin.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Oleh karena itu, katanya, PBNU ingin melasanakan strategi yang lebih nyata untuk memberikan sumbangan yang konstruktif demi mewujudkan politik yang lebih baik. PBNU berharap terwujudnya tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak. Rasional berarti tidak menggunakan sentimen politik identitas dan primordial, sehingga mengutamakan kepentingan objektif yang rasional. Sementara itu, berakhlak diimplementasikan dengan menjaga sportivitas dalam kontestasi pemilu.
”Jadi kami harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu gak pakai baper-baperan, yang tidak pakai halalkan darahnya orang. Pemilu untuk mencari jalan bagi masa depan yang lebih baik untuk semua orang,” ujar Gus Yahya.
Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, kata Gus Yahya, NU siap mendukung jalannya pemilu. Bahkan, jia penyelenggara pemilu membutuhkan bantuan, Barisan Ansor Serba Guna atau Banser NU siap mendukung.
”Kami sudah menyumbangkan satu Banser menjadi komisioner KPU dan kami akan sumbangkan banser-banser lain untuk kebutuhan pemilu,” katanya.
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kiri) menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2023).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang juga merupakan anggota Banser mengatakan, dukungan dari PBNU menjadi sesuatu yang strategis bagi KPU. Sebab, NU memiliki jemaah dan organisasi dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan, bahkan memiliki pengurus cabang di berbagai negara. Terlebih, banyak tokoh NU yang menjadi pimpinan dan aktivis parpol serta kepala daerah yang saat pemilu menjadi peserta pemilu yang harus dilayani oleh KPU.
”Kami menyadari KPU tidak bisa bekerja sendiri sehingga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu, kami mohon dukungan, bantuan, dan doa kepada pimpinan PBNU agar pemilu dapat berjalan dengan baik, terselenggara secara lancar, dan damai,” katanya.
Selain berkunjung ke PBNU, KPU juga telah berkunjung ke sejumlah organisasi kemasyarakatan serta kementerian/lembaga negara. KPU telah bertemu dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan masih mengagendakan pertemuan dengan Konferensi Waligereja Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.
Seusai pertemuan dengan KPU di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (3/1/2023), Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi pembelahan politik di tubuh bangsa Indonesia seperti yang pernah terjadi pada pemilu dan pemilihan kepada daerah (pilkada) sebelumnya. Seluruh elemen bangsa harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, gembira, dan berkualitas. Jangan ada ketegangan ataupun pihak yang berhadap-hadapan sehingga bisa memunculkan keterbelahan.
Muhammadiyah ingin Pemilu 2024 dilakukan tanpa ada pembelahan bangsa. Elite politik sebagai teladan harus memberikan contoh perilaku politik yang baik dan menghindari perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan pembelahan di masyarakat. Pemilu jangan hanya menjadi ajang untuk memperebutkan kursi kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian untuk memperkuat demokrasi.
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) berbincang dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) dalam pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
