Dana Cukup, Presiden Jokowi Berharap Pelayanan BPJS Lebih Baik

Presiden Jokowi menegaskan BPJS telah memiliki dana yang mencukupi sehingga tidak lagi telat bayar. Kunjungan mendadak Presiden ke RSUD untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan baik.

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (4/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Secara mendadak di sela-sela kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Kota Pekanbaru. Presiden Jokowi berharap layanan BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit di Tanah Air berjalan dengan baik.

Apalagi, saat ini BPJS telah memiliki dana yang mencukupi sehingga tidak lagi telat bayar. ”Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar, sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai meresmikan tol Pekanbaru-Bangkinang di Pekanbaru, Rabu (4/1/2023).

Menurut Presiden Jokowi, kunjungan mendadak ke RSUD tersebut untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit berjalan baik. “Saya cek tadi mulai dari pendaftaran, kemudian di pelayanan untuk obat, kemudian naik di pelayanan di kamar. Saya bertanya ke beberapa pasien, semuanya dilayani dengan baik,” ujar Presiden.

Tidak hanya di Pekanbaru, Presiden pun berharap setiap rumah sakit di Tanah Air, baik milik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun swasta, yang melayani pasien BPJS dapat memiliki standar pelayanan yang baik. ”Di RSUD Pekanbaru, pelayanan untuk jantung, kanker, stroke, semuanya berjalan, selain penyakit yang lain,” tambahnya.

Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar, sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu.

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (4/1/2023).

Baca Juga: Jajak Pendapat Litbang ”Kompas”: Mengawal Digitalisasi Pelayanan BPJS Kesehatan

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan bantuan berupa peralatan untuk penyakit jantung di Riau. ”Untuk kanker, tahun ini akan segera tiba. Alkes (alat kesehatan)-nya senilai Rp 130-an miliar. Artinya kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya warga kita yang berobat ke luar negeri, terutama ke tetangga, sahabat kita,” kata Kepala Negara.

Salah satu yang masih kurang di Pekanbaru, menurut Presiden Jokowi, adalah adanya RS khusus seperti RS khusus jantung atau RS khusus kanker. ”Ini yang dibutuhkan di Provinsi Riau, baru dibicarakan dengan Pak Gubernur. Tanahnya disiapkan dari provinsi, kita bangunan dan alkes. Tetapi baru dibicarakan,” ucap Presiden.

Ketika tiba di RSUD Arifin Achmad, Presiden Jokowi langsung meninjau ruang perawatan kelas III. Di sana tampak beberapa pasien anak yang dirawat dengan fasilitas BPJS. ”Anaknya sakit apa?” tanya Presiden. ”Kanker mata,” jawab ibu anak tersebut. Presiden juga menanyakan bagaimana pelayanan dari BPJS. ”Bagus, Pak, tidak masalah,” kata ibu itu.

Dari ruang perawatan, Presiden kemudian meninjau proses pendaftaran BPJS. Tampak sekitar 20 orang yang mengantre untuk melakukan proses pendaftaran. ”Bagaimana pelayanan pendaftaran di sini?” tanya Presiden. ”Bagus, Pak,” jawab warga yang tengah mengurus pendaftaran.

Selain itu, Presiden juga menanyakan waktu pendaftaran kepada pegawai administrasi. ”Jam berapa buka?” tanya Presiden. ”Kami buka jam 7 (pagi), Pak. Tutup jam 11-12 (siang) karena sudah tidak ada yang mengurus pendaftaran,” ucap salah seorang pegawai administrasi.

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (4/1/2023).

Pelayanan

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Arifin Achmad, Zulkifli, serta Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Arifin Achmad, Wan Muharyati.

Pelayanan di rumah sakit bagus karena ini operasi kan, enggak jauhlah nunggunya, seminggu langsung operasi. Enggak lama dua minggu langsung fisioterapi di sini.

Sejumlah peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan di RSUD Arifin Achmad mengungkapkan pelayanan berjalan baik. ”Pelayanan di rumah sakit bagus karena ini operasi kan, enggak jauhlah nunggu-nya, seminggu langsung operasi. Enggak lama dua minggu langsung fisioterapi di sini,” ujar salah seorang pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan fisioterapi.

Peserta BPJS lainnya, Misran, yang mendapatkan pelayanan pada penyakit jantung, juga mengaku mendapatkan pelayanan yang baik. Meski demikian, ia berharap pihak RSUD dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. ”Ya baik (pelayanannya), cuma tampaknya dari pagi antrean yang lama di sini, juga nanti waktu ambil obat juga lama,” kata Misran.

Secara terpisah, dalam arahan tahunan bagi Duta BPJS Kesehatan, Senin (2/1/2023), Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, BPJS Kesehatan harus menggunakan pendekatan baru agar transformasi mutu layanan dapat dijalankan. ”Tahun 2023 bisa dikatakan tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika yang tinggi serta tahun dengan tekanan ekonomi global yang kuat. Sementara kita sebagai badan layanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan,” kata Ghufron.

Baca Juga: Hubungan Antarlembaga BPJS

Transformasi mutu layanan BPJS akan mulai dilakukan sebagai bagian dari strategi organisasi. Tahun 2023, BPJS Kesehatan akan melakukan transformasi struktural dan kultural yang dimulai dari internal organisasi. Transformasi atau perubahan struktural ini diharapkan sedikit banyak juga berdampak terhadap eksternal organisasi.

Menurut Ghufron, stigma seperti bahwa program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) itu ribet dan JKN itu diskriminatif harus diubah. Untuk itu, BPJS Kesehatan membentuk unit kerja khusus dengan membentuk Kedeputian Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan. Unit kerja ini akan merespons dan memastikan mutu layanan yang didapatkan oleh peserta dan mutu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Saat ini, pengelolaan program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan telah memasuki tahun ke-10 sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Ghufron juga menekankan, saat ini BPJS Kesehatan hanya akan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit yang sudah sesuai ketentuan dan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Terdapat 23.606 FKTP dan 2.810 FKRTL/rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, untuk melayani 247 juta peserta JKN di seluruh Indonesia. ”Kita jangan terlalu fokus pada jumlah rumah sakit yang belum bekerja sama, tetapi harus fokus pada mutu layanan yang diberikan, kecukupan sarana dan prasarana, serta pemerataan. Dengan demikian, dapat menyukseskan transformasi mutu layanan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan pada peserta JKN,” tambah Ghufron.