Muhammadiyah: Pemilu untuk Membangun Persatuan dan Kemajuan Bangsa
Muhammadiyah ingin Pemilu 2024 dilakukan tanpa ada pembelahan bangsa. Elite politik sebagai teladan harus memberikan contoh perilaku politik baik dan menghindari perilaku yang bisa menimbulkan pembelahan di masyarakat.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) menjabat tangan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) dalam pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan agar Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang memperebutkan kekuasaan, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun persatuan dan kemajuan bangsa. Pembelahan masyarakat yang pernah terjadi pada pemilu dan pilkada masa lalu hendaknya tidak terulang.
Pada Selasa (3/1/2023), unsur pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut di antaranya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Sementara dari jajaran KPU hadir tujuh anggota KPU yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Dalam keterangan pers seusai pertemuan, Haedar mengatakan, jangan ada lagi wacana dan opini mengenai penundaan pemilihan umum (pemilu). Sesuai komitmen, kesepakatan, dan keputusan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Namun, dalam pelaksanaan pemilu mendatang, Muhammadiyah berharap agar tidak ada lagi pembelahan politik di tubuh bangsa Indonesia seperti yang pernah terjadi pada pemilu dan pemilihan kepada daerah (pilkada) sebelumnya. Seluruh elemen bangsa harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, gembira, dan berkualitas. Jangan ada ketegangan ataupun pihak yang berhadap-hadapan sehingga bisa memunculkan keterbelahan.
Muhammadiyah ingin Pemilu 2024 dilakukan tanpa ada pembelahan bangsa. Elite politik sebagai teladan harus memberikan contoh perilaku politik yang baik dan menghindari perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan pembelahan di masyarakat. Pemilu jangan hanya menjadi ajang untuk memperebutkan kursi kekuasaan, tetapi juga sebagai bagian untuk memperkuat demokrasi.
”Kami juga berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama, bahwa pemilu adalah ajang membangun persatuan dan kemajuan bangsa,” ujar Haedar.
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Suasana pertemuan KPU dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Haedar menuturkan, siapa pun yang menduduki posisi eksekutif dan legislatif hasil pemilu harus menganggap jabatan tersebut sebagai amanah yang besar dan berat. Oleh sebab itu, mereka harus bisa menjalankan amanah dengan tanggung jawab yang besar. Sementara bagi pihak yang kalah pun harus legawa dan tetap berkhidmat untuk bangsa dan negara. ”Muhammadiyah akan ikut membantu agar tatanan pemilu berjalan dengan baik,” tuturnya.
Hasyim mengatakan, ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pertama, sudah ada partai politik peserta pemilu yang ditetapkan pada 14 Desember 2022. Selain itu, tahapan penyerahan dukungan perseorangan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sedang dilaksanakan. Kemudian, pada Mei akan dilakukan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Kedua, sudah ada pemilih yang kini tengah dilakukan pemutakhiran daftar pemilih. Selanjutnya, pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran untuk KPU dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu di tahun 2023. ”Ini indikator yang sangat kuat untuk menunjukkan dukungan pemerintah kepada KPU untuk memastikan pemilu terselenggara secara reguler sesuai dengan jadwal lima tahunan,” ucap Hasyim.
