logo Kompas.id
Politik & HukumPemerintah Janji Kawal...
Iklan

Pemerintah Janji Kawal Implementasi Rekomendasi Tim PPHAM

Tim PPHAM merekomendasikan agar Presiden membuat pernyataan mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu. Pengamat menilai, pengakuan negara atas pelanggaran HAM ini dibutuhkan.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 6 menit baca
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/12/2022).
DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS - Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) secara resmi telah menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan Mahfud MD, Kamis (29/12/2022). Menurut rencana, rekomendasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal 2023.

Untuk selanjutnya, pemerintah menunggu arahan dari Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti rekomendasi itu.

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000