Pesan Puan kepada Yudo: Jaga Soliditas dan Netralitas TNI

Ketua DPR Puan Maharani meminta Panglima TNI Yudo Margono dapat memastikan prajurit TNI netral dari politik praktis. Diharapkan tak ada persoalan politik yang berkaitan dengan TNI jelang Pemilu 2024.

TNI AL

Yudo Margono saat menjabat sebagai KSAL memimpin operasi pendaratan marinir dalam Garuda Shield 2022, Kamis (4/8/2022) di Dabo Singkep.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menjaga netralitas prajurit TNI jelang Pemilihan Umum 2024. Selain itu, Laksamana Yudo Margono juga diharapkan dapat terus menjaga soliditas TNI, baik untuk internal maupun sinergi bersama Polri.

Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Senin (17/12/2022). Masa jabatan Yudo terbilang singkat atau hanya sampai November 2023.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani, melalui keterangan tertulis, meminta Yudo agar memastikan prajurit TNI netral dari politik praktis. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik. ”Laksamana Yudo kepada DPR telah memberi jaminan akan netralitas TNI. Kami berharap tidak ada persoalan politik yang berkaitan dengan TNI jelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Puan.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Presiden Minta Panglima TNI Jaga Netralitas TNI

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua DPR Puan Maharani saat wawancara khusus dengan Kompas di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Lebih lanjut disampaikan Puan, diharapkan Yudo dapat terus menjaga soliditas TNI, baik untuk internal maupun sinergi bersama Polri. Puan meyakini, TNI di bawah kepemimpinan Yudo dapat memberikan pengabdian terbaiknya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan Yudo agar terus membawa TNI dekat dengan rakyat. TNI harus senantiasa humanis dan mengayomi rakyat di tengah tugas menjaga kedaulatan Indonesia.

Puan mengingatkan Yudo agar terus membawa TNI dekat dengan rakyat.

Keberlanjutan program

Puan juga memastikan DPR akan terus memberi dukungan demi kelancaran tugas-tugas TNI. Salah satunya dalam upaya pemenuhan standar kekuatan pokok minimum TNI (minimum essential force/MEF). Program-program Panglima TNI terdahulu yang strategis dan unggulan juga harus dilanjutkan.

”Semoga MEF renstra (rencana strategis) ketiga dapat terealisasi seperti yang ditargetkan demi kekuatan penjaga keutuhan NKRI,” ungkap Puan.

Baca juga : Target MEF Kian Sulit Tercapai

DPR RI

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menambahkan, Indonesia adalah negara maritim. Untuk itu, dibutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki penguasaan matra laut yang kuat.

”Laksamana Yudo sudah membuktikan itu lewat tugas luar biasa sebagai Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) 1 dan KSAL,” kata Farhan.

Pada masa sekarang, lanjut Farhan, dibutuhkan keberlanjutan program pembinaan personel TNI yang profesional dan netral. Selain itu, kesejahteraan prajurit juga menjadi pekerjaan rumah yang penting diperhatikan oleh Panglima TNI yang baru.

Sebab, sebagai pengguna kekuatan, Panglima TNI harus memastikan bahwa setiap prajurit siap ditugaskan dengan kesejahteraan yang memadai, baik untuk operasional, lauk-pauk prajurit, dan perumahannya. Nanti, tinggal melihat sejauh mana Yudo mampu meyakinkan Mentri Keuangan sebagai bendahara negara menaikkan anggarannya.

Yudo diingatkan pula soal tantangan mengawal visi Menteri Pertahanan untuk mewujudkan MEF pada 2024. Salah satunya adalah kajian rencana pembelian kapal fregat dari Perancis yang harganya sama dengan produksi 20 unit kapal selam kecil buatan PT PAL.