Disetujui Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Prioritaskan Kesejahteraan Prajurit
Komisi I DPR menyetujui KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjabat Panglima TNI. Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu prioritasnya setelah kelak dilantik sebagai Panglima TNI.
Oleh
Raynard Kristian Bonanio Pardede, REBIYYAH SALASAH
·5 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Komisi I DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono menjabat Panglima TNI, dan selanjutnya hasil uji kelayakan dan kepatutannya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui disahkan oleh DPR. Setelah resmi menjabat nanti, Yudo berjanji akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI.
Dalam keterangannya seusai uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12/2022), Yudo Margono menjelaskan, peningkatan kualitas personel jadi prioritas utama dirinya apabila resmi menjabat sebagai panglima. Peningkatan kemampuan dan kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga jadi fokus Yudo.
”Yang pertama pasti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komisi I banyak mendorong untuk kesejahteraan prajurit. Selain itu ada isu Aceh, Papua, Laut China Selatan, dan modernisasi alutsista. Ini akan menjadi referensi untuk tugas saya ke depan,” ucap Yudo.
Dalam rapat uji kelayakan, dua poin evaluasi yang banyak dibahas adalah persoalan peningkatan uang lauk-pauk prajurit dan peningkatan kualitas hidup personel, seperti penyediaan rumah dinas. Namun, kedua hal ini tidak serta-merta dapat dilakukan secara tiba-tiba karena adanya keterbatasan anggaran.
Saya prioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Terkait dengan alutsista, Yudo menekankan pentingnya TNI memiliki alat yang modern sebagai antisipasi perkembangan situasi global yang memanas, khususnya di kawasan Asia, seperti kondisi di Laut China Selatan dan potensi konflik China-Taiwan. Kehadiran alutsista modern diharapkan mampu membantu TNI dalam menangkal potensi konflik dengan lebih cepat.
”Pembangunan kemampuan alutsista TNI tidak hanya kuantitas saja, tetapi juga kualitas. Agar biasanya bila ada ancaman terhadap Indonesia harus ditangani dalam waktu hari, nanti bisa ditangani dalam hitungan jam saja,” ucap pria yang kini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut TNI ini.
Dalam pembangunan kemampuan teritorial, fokus diarahkan dengan mengintegrasikan kemampuan tiga matra: darat, laut, dan udara. Upaya ini ditempuh dengan memperkuat fungsi dari satuan komando operasi baru TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), yang dibentuk pada 2019 lalu.
Kogabwilhan sendiri berperan mengomandoi operasi tiga matra TNI yang dibagi berdasarkan wilayah penugasan. Kini, Kogabwilhan dibagi dalam tiga wilayah, yaitu Kogabwilhan I (Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah), Kogabwilhan II (Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTB, NTT), dan Kogabwilhan III (Maluku dan Papua).
Sebelum menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Yudo Margono pernah menjabat panglima di Kogabwilhan I sejak 2019 hingga 2020. Mengenai masa bakti yang hanya sebentar atau hingga memasuki masa pensiun pada November 2023, Yudo tidak ambil pusing, dan menyebut akan tetap fokus pada tugas yang diembannya.
Seorang pilot melintas di antara helikopter AKS saat acara serah terima alutsista di Hanggar PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1/2019). PTDI melakukan serah terima lima helikopter AKS dan satu pesawat udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft kepada Kementerian Pertahanan.
Isu strategis
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengingatkan, Yudo Margono hanya memiliki masa bakti 11 bulan. Untuk itu, Dave meminta Yudo menyiapkan target yang realistis. Ia meminta Yudo terus mengoordinasikan setiap kebijakan strategisnya bersama Komisi I DPR.
Dalam uji kelayakan, para anggota Komisi I juga meminta agar Yudo bertindak tegas dan menegakkan hukum bagi para anggotanya yang masih indisipliner. ”Target dari beliau harus masuk akal karena tahun depan sudah masuk tahun politik dan fokusnya bisa semakin bergeser,” ujarnya.
Target Yudo harus realistis karena tahun depan adalah tahun politik. Fokus pasti bergeser.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menjelaskan, pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran uang lauk-pauk. Ia berharap uang lauk-pauk TNI sebesar Rp 60.000 per hari bisa dinaikkan. ”Kami akan perjuangkan, tetapi tentu harus melihat dari alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Mengenai modernisasi alutsista, Tubagus berharap agar Yudo tetap fokus untuk menjalankan kebijakan kekuatan pokok minimal (MEF) tahap III. Meski dinilai sulit, modernisasi tetap harus dilakukan karena merupakan kebutuhan yang mendesak. MEF sendiri merupakan kebijakan modernisasi alutsista TNI yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan era Susilo Bambang Yudhoyono. MEF terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap I (2010-2014), tahap II (2015-2019), dan tahap III (2020-2024).
”MEF tahap III tetap dilanjutkan, tapi memperhatikan kemampuan anggaran yang ada saja, hingga kini targetnya masih 60 persen, sulit untuk mencapai 100 persen. Juga harus ada upaya integrasi matra belum terjalin baik karena tidak ada keterpaduan antaralutsista TNI yang beda-beda tiap matra,” ucapnya.
Komisi I DPR menyetujui pengangkatan Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima setelah rapat dengar pendapat umum beragenda uji kelayakan dan kepatutan selama tiga jam. Uji kelayakan dan kepatutan dimulai dengan pemaparan visi dan misi Yudo. Selanjutnya, secara tertutup, Komisi I melakukan pendalaman.
Komisi I kemudian menggelar rapat internal untuk penyampaian pandangan setiap fraksi. Kesembilan fraksi menyatakan satu suara terhadap pengangkatan Yudo sebagai Panglima TNI. ”Suara bulat, ya, Pak. Kami melaksanakan musyawarah mufakat. Tidak ada voting,” ucap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat penyampaian hasil rapat internal.
Selain menyetujui pengangkatan Yudo, rapat juga menyepakati pemberhentian dengan hormat Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa, yang akan pensiun pada 21 Desember 2022. Persetujuan Komisi I akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diagendakan pengesahan dalam rapat paripurna.
”Rapat paripurna akan digelar secepatnya. Yang jelas, pengesahannya sebelum masa sidang II tahun 2022 ditutup pada 15 Desember 2022. Kalau tidak segera disahkan, nanti jabatan panglima kosong,” ujar Meutya. Setelah DPR menyetujui mengesahkan Yudo sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna, tinggal tunggu waktu bagi Presiden untuk melantiknya.
