Memastikan Jalan Berliku "Bayi" IKN Beranjak Dewasa

Pembangunan ibu kota nusantara tentu tak seperti Bandung Bondowoso membangun candi dalam semalam. Pembangunan kota modern lengkap dengan interaksi masyarakat adalah proses yang perlu dipastikan berjalan meski berliku.

MADINA NUSRAT

Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah mengunjungi Titik Nol Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Meski belum tampak ada pembangunan fisik ibu kota negara yang masif, tetapi area itu cukup menarik pengunjung yang antusias menyambut IKN Nusantara.

Kendati mendapat beragam tanggapan masyarakat, yang mendukung dan mengritik, Ibu Kota Nusantara (IKN) perlahan terus diwujudkan. Memastikan hal ini, Presiden Joko Widodo tak segan turun tangan mengajak berbagai kalangan mendukungnya dan menawarkan para pengusaha berinvestasi di IKN.

Dalam jajak pasar bertajuk “Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru” di Jakarta 18 Oktober lalu, para investor diminta tidak ragu berinvestasi di IKN. Sebab, pemindahan ibu kota ke IKN sudah memiliki payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Presiden saat di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022) menambahkan bahwa kantor-kantor pemerintahan seperti istana dan kantor kementerian mulai dibangun Desember ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (28/11) juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur IKN periode 2022-2024. Pembangunan prasarana dasar di kawasan inti pembangunan pusat pemerintahan (KIPP) atau di wilayah perencanaan 1A titik nol IKN pada 2022 antara lain jalan tol Balikpapan-Banjarmasin menuju ke Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar Sepaku, dan Bendungan Sepaku Semoi.

Selain itu, terdapat pembangunan 22 menara untuk hunian pekerja konstruksi. Sebanyak tujuh tower sedang dikerjakan dengan progres 36,8 persen. “Nanti di IKN, para pekerja konstruksi tidak boleh membuat bedeng-bedeng sendiri, semua hunian tower-tower ini untuk seluruh pekerja konstruksi,” katanya.

Sembari menyelesaikan infrastruktur, Otorita IKN berusaha merealisasikan investasi dari para pengusaha yang sudah menyatakan minat. Setelah jajak pasar medio Oktober lalu, minat para investor bahkan disebut mencapai 39 kali dari kavling yang disiapkan. Karenanya, dalam rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11), Presiden meminta sub-sub wilayah pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) langsung dibuka semua, termasuk juga kawasan di luar KIPP.

"Sembari menyelesaikan infrastruktur, Otorita IKN berusaha merealisasikan investasi dari para pengusaha yang sudah menyatakan minat. Setelah jajak pasar medio Oktober lalu, minat para investor bahkan disebut mencapai 39 kali dari kavling yang disiapkan"

Banyaknya investor yang berminat ini membuat prospek pembangunan IKN cerah. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat wawancara khusus dengan Harian Kompas, Selasa (29/11) di kantornya, menyebut banyak investor yang siap merealisasikan investasi.

SUCIPTO

bus yang melayani rute baru, yakni Kota Balikpapan-Ibu Kota Nusantara, berjejer di Terminal Batu Ampar, Kota Blaikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (1/11/2022). Untuk tahap awal, pemerintah menganggarkan program ini hingga Desember 2022.

Baca Juga: Suharso: Membangun IKN Tidak Seperti Lampu Aladdin

Negara-negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan China juga sangat kuat menunjukkan keinginan ikut serta dalam pembangunan IKN. Amerika Serikat tak ketinggalan.

Selain investasi, kerja sama dengan negara-negara yang memiliki keunggulan teknologi juga dijalin. Dengan Finlandia, misalnya, kerja sama pengelolaan air limbah (waste water management) dan pembangunan kota pintar (smart city) dijajaki dalam pertemuan Basuki dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

MInat kerja sama pembangunan IKN juga muncul dari negara seperti Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, bahkan Malaysia. Kantor kerja sama internasional Jepang (JICA) bahkan telah mengajukan surat kepada Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga untuk melakukan survei di IKN pada akhir November ini.

Setidaknya 21 investasi sedang dipelajari. Namun, menurut Bambang, kontrak dengan pelaku usaha rencananya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Saat ini, salah satu BUMN - PT Bina Karya (Persero), akan dialihfungsikan menjadi Badan Usaha Milik Otorita. Proses ini salah satunya menunggu surat kuasa khusus dari Menteri BUMN yang diperkirakan akan terbit Desember ini.

SUCIPTO

Empat alat berat berupa ekskavator dan dua buah truk diletakkan di sekitar lokasi Upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (17/8/2022). Selain itu, para pekerja proyek juga turut menjadi peserta upacara, bersama sekitar 300 peserta upacara lainnya.

Selain itu, penguasaan BUMO juga menunggu pengaturan lebih lanjut dalam revisi UU 3/2022. Pemerintah dan DPR sudah menyetujui revisi UU IKN masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2023.

Dalam revisi tersebut, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, akan ditambah pengaturan kewenangan khusus pendanaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, dan ketentuan hak tanah yang progresif.

Selain itu, menurut Bambang, diharapkan revisi UU 3/2022 juga memungkinkan Otorita memperkuat jajarannya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), bukan hanya untuk pejabat eselon 1.

"Diharapkan revisi UU 3/2022 juga memungkinkan Otorita memperkuat jajarannya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), bukan hanya untuk pejabat eselon 1"

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat ditemui Senin (28/11) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menilai revisi UU 3/2022 memang diperlukan. Sebab, menurut dia, ada sedikit perlambatan terkait pengelolaan tanah dan kewenangan Otorita IKN.

Namun, secara umum, pembangunan infrastruktur masih sesuai jadwal dan rencana.

Percepatan

Kini, percepatan pembangunan menjadi penting. Sebab, kata Bambang, untuk menarik minat para investor maupun pegawai untuk pindah ke IKN, akan disiapkan showcase berupa kota yang lengkap dan nyaman. Kota mungil ini akan menyediakan segala kebutuhan warga seperti layanan kesehatan, pendidikan, penitipan anak, pusat perbelanjaan kecil yang lengkap, sampai udara bersih dan kemungkinan bisa berjalan kaki ke mana-mana dalam jarak tempuh tak jauh.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat wawancara dengan Harian Kompas di Kantor Otorita IKN Nusantara, Jakarta, Selasa (29/11/2022). KOMPAS/HERU SRI KUMORO 29-11-2022

Untuk itu, Kementerian PUPR pun meminta tambahan dana Rp 12,7 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (28/11), Basuki menyebutkan dana tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri serta pengembangan wilayah pembangunan sebagai konsekuensi tingginya minat investor. Jalan akses maupun land development perlu diperluas sampai sub-sub wilayah pengembangan 1B dan 1C di KIPP.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai bahwa tahapan pemerintah dalam pembangunan IKN sudah berada di jalur yang tepat. “On the track dalam arti prinsip dasarnya harus terpenuhi: ada istana sebagai sebuah wujud rumah, dia harus ada air juga dibangun. Perlu jalan untuk mengakses ke dalam dan keluar. Jalan sudah juga dibangun, infrastruktur digital sudah dibangun,” ujarnya, Rabu (30/11/2022).

Menurut Yayat, tataran awal pembangunan IKN pada 2022, 2023, dan 2024 menjadi tahapan paling krusial. Langkah awal pembangunan kota di lahan yang sama sekali baru seperti lahan hutan harus dimulai dengan pembentukan struktur ruang kota. Struktur ruang kota ini berupa pembangunan pusat kegiatan utama dan pembangunan sistem jaringan pelayanan kota.

“Artinya apa? Pertama, harus ada namanya konsistensi dari perencanaan, harus dinamis, tidak bersifat kaku, tetapi harus mengedepankan prinsip-prinsip tentang pengembangan kota. Kalau mengejar target 2024 untuk membangun sebuah proses pemindahan, memang tidak harus lengkap semuanya. Yang paling penting adalah makna simboliknya terlebih dahulu”

“Artinya apa? Pertama, harus ada namanya konsistensi dari perencanaan, harus dinamis, tidak bersifat kaku, tetapi harus mengedepankan prinsip-prinsip tentang pengembangan kota. Kalau mengejar target 2024 untuk membangun sebuah proses pemindahan, memang tidak harus lengkap semuanya. Yang paling penting adalah makna simboliknya terlebih dahulu,” ujarnya.

Makna simbolik IKN tersebut berupa kehadiran istana presiden atau kantor kepresidenan, istana wapres, dan kantor kementerian koordinator. “Sebagai dasar IKN, pada langkah awal sudah harus punya makna simbolik yaitu berpindahnya pusat pemerintahan. Nah jadi bisa dikatakan percepatan 2024 ini untuk membangun makna simbolik,” tambahnya.

JOHANNES DE DEO CC UNTUK KOMPAS

Yayat Supriyatna

Selanjutnya, proses pembangunan yang sebenarnya baru akan dimulai setelah 2024 hingga 2045. Kelancaran proses pembangunan ini akan sangat tergantung dinamika ekonomi dan dinamika politik hingga visi Presiden ke depan. Meskipun ada undang-undang, pembangunan juga tergantung pada kemampuan pembiayaan hingga daya tarik investasi. Namun, IKN harus menjadi kota yang ramah investasi.

“Mulai memegang api dalam konteks koordinasi karena organisasi yang semakin lengkap maka fungsi-fungsi yang tadinya oleh satuan tugas yang masing-masing ada di kementerian dan lembaga itu bisa difasilitasi atau diarahkan oleh otorita untuk mempertegas arah pencapaiannya”

Meskipun kewenangan otorita IKN baru mulai resmi pada Januari 2023, Otorita IKN harus mulai memegang alih koordinasi pada proses transisi yang sekarang sedang berlangsung. “Mulai memegang api dalam konteks koordinasi karena organisasi yang semakin lengkap maka fungsi-fungsi yang tadinya oleh satuan tugas yang masing-masing ada di kementerian dan lembaga itu bisa difasilitasi atau diarahkan oleh otorita untuk mempertegas arah pencapaiannya,” tambahnya

Saat ini, dukungan kementerian menjadi hal yang paling diandalkan karena proses perencanaan dan penganggaran masih ada di kementerian. Ketika Otorita IKN sudah berkantor di Balikpapan dengan struktur organisasi yang sudah lengkap, maka pembangunan IKN menjadi semakin satu pintu. Otorita IKN harus mampu bersinergi menjembatani antara sisi kepentingan pemerintah pusat, kepentingan investor dan masyarakat.

Optimistis

Kendati 2024 tinggal dua tahun, Bambang Susantono tetap optimistis. Presiden Jokowi bisa menggelar upacara peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus secara layak.

Baca Juga: Pertaruhan Pembangunan IKN

Plaza kebangsaan yang akan menjadi lokasi upacara diyakini sudah rampung, demikian pula boulevard di sisi kiri kanannya. Bukan hanya itu, kendaraan otomatis juga sudah akan bisa berlalu lalang di sekitarnya.

Titik nol juga akan sudah bermonumen dan bisa menjadi tempat masyarakat bercengkrama sekaligus menikmati minuman kopi atau teh. Sementara beberapa kantor pemerintah seperti istana dan kantor kementerian koordinator sudah mulai rampung.

Membangun IKN sendiri, ditarget sampai 2045. Sebab, membangun sebuah kota yang lengkap dengan interaksi masyarakatnya tentu bukan seperti cerita legenda Bandung Bondowoso. Diperlukan proses yang tak cukup satu dua tahun saja.

(CAS/WKM/INA/HAR)