Bergulat dengan Kepentingan di Tahun Politik
Di tahun politik, kerawanan dan godaan politik dalam penegakan hukum berpotensi meningkat. Ada sejumlah faktor yang menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga ada peluang mengatasinya.
Warga melintas di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Jelang Pemilu 2024, aparat penegak hukum tidak akan lepas dari tarikan politik. Pada 2022, pengaruh kepentingan politik dalam penegakan hukum santer dibicarakan ketika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta E-Prix pada 7 September lalu. Lebih kurang sebulan kemudian, Anies diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden.
KPK juga gencar mengusut kasus-kasus yang melibatkan politisi. Sebagian dari mereka merupakan politisi dari partai bukan pendukung pemerintah, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Keduanya merupakan kader Partai Demokrat.