Presiden Jokowi Tegaskan Bung Karno Tidak Pernah Khianati Bangsa
Presiden Jokowi menegaskan, Ir Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan kembali tentang sejarah dan gelar Pahlawan Nasional yang telah diberikan kepada Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir Soekarno atau Bung Karno. Dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
Pada 1986, pemerintah telah menganugerahkan Pahlawan Proklamator kepada Ir Soekarno dan pemerintah telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Ir Soekarno pada 2012. ”Artinya, Ir Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” ujar Presiden Jokowi dalam video rekaman yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/11/2022).
Presiden juga kembali menegaskan sejarah kepahlawanan Bung Karno, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Menurut Presiden Jokowi, Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 telah menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut maupun telah dilaksanakan.
”Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai Kepala Negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara,” kata Kepala Negara.
Usai acara penganugerahan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022 kepada lima tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi tampak bersalaman dengan putra Bung Karno, Guntur Soekarnoputra. Keduanya berbincang cukup lama sehingga para menteri harus antre untuk menyalami Guntur, usai memberikan ucapan selamat kepada perwakilan keluarga penerima gelar Pahlawan Nasional.
Ketika memberikan keterangan pers di Istana Negara usai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, Guntur yang mewakili keluarga Bung Karno mengucapkan terima kasih atas pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut. Menurut dia, meskipun Bung Karno telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, hingga saat ini masih terjadi proses de-soekarnoisasi yang berupaya memperkecil peranan dan kehadiran Bung Karno.
”Saya rasa dengan adanya penegasan dari Bapak Presiden yang tadi, proses de-soekarnoisasi jilid dua ini sedikit banyak bisa kita redam dan sedikit banyak dapat kita lawan dengan lebih kuat,” ujar Guntur.
Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi juga merupakan penegasan mengenai sosok Bung Karno yang bersih dan tidak patut dituduh terlibat G30S/PKI. Bung Karno, katanya, justru merupakan seorang patriot sejati. ”Saya rasa kalau soal momentum, itu katakanlah disatukan dengan peringatan Hari Pahlawan secara nasional,” ujar Guntur.
Menurut Guntur, pernyataan Presiden Jokowi menegaskan bahwa Soekarno bukan komunis. ”Di sini ditegaskan lagi dengan adanya penjelasan dari Bapak Presiden tadi, jelas Soekarno bukan PKI dan Soekarno bukan komunis. Soekarno tetap seorang nasionalis sejati, seorang patriot paripurna,” katanya.
Lima tokoh
Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TK/Tahun 2022 yang ditetapkan pada 3 November 2022, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh. ”Hari ini pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan terpisah.
Kelima tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional adalah almarhum Dr dr HR Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, almarhum KGPAA Paku Alam VIII dari Daerah Istimewa Yogyakarta, almarhum dr R Rubini Natawisastra dari Provinsi Kalimantan Barat, almarhum H Salahuddin bin Talabuddin dari Provinsi Maluku Utara, dan almarhum KH Ahmad Sanusi dari Provinsi Jawa Barat.
Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan terbatas lain kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Beberapa kepala daerah juga tampak hadir, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ridwan Kamil bersyukur atas penghargaan pahlawan nasional bagi KH Ahmad Sanusi yang merupakan tokoh Islam sekaligus anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). ”Orangnya pintar, cerdas, alim ulama. Dan hari ini, hari bahagia. Kebetulan ada hubungan famili juga, keturunan dari Kiai Ahmad Sanusi dengan kakek saya berbesan-besanan,” kata Ridwan.
Risma menambahkan bahwa Kementerian Sosial sebenarnya mengajukan 15 nama calon Pahlawan Nasional yang kemudian diseleksi lagi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda kehormatan menjadi sejumlah nama terbatas yang kemudian didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Menurut Risma, sepuluh nama calon Pahlawan Nasional lainnya akan diusulkan lagi pada tahun mendatang.