Temui Lukas Enembe di Kediamannya, Kedatangan KPK Bisa Jadi Preseden Buruk
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ikatan Dokter Indonesia menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura, Papua. Pertemuan itu disayangkan sejumlah pihak. Pasalnya, bisa diikuti tersangka lain.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi dan tim Ikatan Dokter Indonesia telah memeriksa kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua, Kamis (3/11/2022). Bahkan, Ketua KPK Firli Bahuri sebelum pemeriksaan telah berbicara terlebih dahulu dengan Lukas. Pengamat pun menyayangkan pemeriksaan Lukas karena permintaan seperti itu berisiko ditiru oleh tersangka lain.
Menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII), Sahel Alhabsyi, indeks pencegahan korupsi di Papua termasuk yang terendah di Tanah Air. Artinya, pemahaman masyarakat setempat untuk memerangi korupsi juga rendah. Alhasil, KPK kurang mendapat dukungan dalam pemberantasan korupsi.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang diterbitkan KPK, Provinsi Papua berindeks 58,04. Angka itu berada di peringkat kedua dari bawah, tepat di antara Provinsi Sulawesi Barat (49,13) dan Sulawesi Tenggara (59,17). Penelitian itu memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam skala 1 hingga 100, makin tinggi angkanya, maka level integritas instansi makin baik.
“Ini memberikan waktu yang cukup bagi Lukas untuk mengonsolidasikan dukungan, sekarang terbukti menyulitkan penegakan hukum”
Sahel menambahkan, penindakan korupsi di Papua tergolong lambat. Pasalnya, Lukas bukan kali pertama muncul dalam kasus korupsi. Sebab, sejak 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menemukan aliran dana tak wajar milik Lukas, tapi penindakan tegas baru dilakukan sekarang.
“Ini memberikan waktu yang cukup bagi Lukas untuk mengonsolidasikan dukungan, sekarang terbukti menyulitkan penegakan hukum,” ujar dia, Kamis (3/11/2022).
Tak hanya itu, masyarakat Indonesia, termasuk Papua telah menyaksikan rentetan peristiwa pelemahan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menggerus kepercayaan publik terhadap KPK, sehingga menjadi bumerang pula bagi lembaga itu untuk menjalankan perannya. Kondisi-kondisi itu mempersulit situasi KPK, sedangkan dalam waktu bersamaan publik juga menanti ketegasan lembaga antirasuah. “Jika KPK gagal, kredibilitasnya akan merosot semakin dalam dan akan mempersulit agenda pemberantasan korupsi di masa mendatang,” kata Sahel.
Sahel juga menyayangkan kedatangan KPK ke Jayapura guna menunjukkan keseriusannya. Ia berharap, pimpinan KPK dapat menjelaskan urgensi kunjungannya, termasuk soal etik Ketua KPK bertemu dengan tersangka. Hal yang perlu dicegah, jangan sampai kunjungan ini menunjukkan kemesraan pimpinan KPK dengan tersangka kasus korupsi.
Hal senada juga dikatakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto. Ia menyayangkan KPK yang menemui tersangka, bukan sebaliknya. “Karena jadi preseden buruk dan bisa dicontoh tersangka lain nantinya,” ujar Agus.
Idealnya, pemeriksaan tersangka setidaknya dilakukan di Polda, apalagi KPK telah berupaya datang ke Papua. Seharusnya ada upaya sukarela maupun paksa bagi Lukas untuk datang ke Polda.
Sebelumnya, Tim hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang dipimpin Aloysius Renwarin telah mendampingi kliennya dalam penyidikan hari ini. Ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengedepankan nilai kemanusiaan karena kondisi kesehatan Lukas.
“Kemarin saat diperiksa tiga dokter spesialis dari Singapura, tensi darahnya tinggi, 190. Jadi, beliau belum dapat menerima tekanan pikiran terlalu berat. Dikhawatirkan akan drop, bila mendapat pertanyaan dan dipaksa berpikir keras,” kata Roy secara tertulis, Kamis (3/11/2022).
Sementara itu, dokter pribadi Lukas, Anton Mete beranggapan perawatan pasiennya perlu dilakukan tiap hari. Observasi kesehatan dilakukan tiap bidang, yakni jantung, saraf, dan ginjal.
“Kalau pemeriksaan dengan dokternya yang datang seperti ini sangat tidak efektif. Harusnya langsung di fasilitas kesehatan”
“Kalau pemeriksaan dengan dokternya yang datang seperti ini sangat tidak efektif. Harusnya langsung di fasilitas kesehatan,” ujar Anton.
Dalam keterangan tertulis tim kuasa hukum Lukas, berdasarkan diskusi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, rombongan KPK-IDI akan tiba pukul 13.00 WIT di kediaman kliennya di Koya, Jayapura, Papua. Rombongan itu terdiri atas Ketua KPK Firli Bahuri, tim penyidik, tim dokter KPK, dan tim independen IDI.
Meski demikian, Juru Bicara KPK Ali Fikri enggan menanggapi perkembangan terbaru Lukas ketika dihubungi. Kompas juga mengirimkan pesan konfirmasi, namun hingga berita ini ditulis, Ali tak juga berkomentar.
Sebagaimana diberitakan, Lukas terjerat kasus dugaan suap terkait proyek dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Ia ditetapkan tersangka sejak September lalu dengan dugaan penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar tahun 2020 (Harian Kompas, 13/9/2022).
KPK baru dapat menyidik Lukas setelah Gubernur Papua itu izin berobat beberapa kali. Karena kondisi kesehatannya, proses pemeriksaan dilakukan di kediaman Lukas di Jayapura, Papua.