Penerimaan ASN dengan Perjanjian Kerja 2022 Diprioritaskan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah memprioritaskan penerimaan ASN dengan perjanjian kerja pada 2022 untuk guru dan tenaga kesehatan. Pada tahun ini Kemenpan dan RB menetapkan sebanyak 522.244 formasi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Guru SD Negeri Pandu Cerdas, Aguste Bangsuil (55, kanan), bersama dua warga permukiman relokasi korban banjir Manado, Maria Tangel (44) dan Siti Aisyah Yusuf (33), merapikan buku bahan ajar di SDN Pandu Cerdas, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (24/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK untuk tahun 2022 diprioritaskan bagi guru dan tenaga kesehatan. Hal itu untuk memenuhi pelayanan dasar yang kini dibutuhkan masyarakat.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Alex Denni, Kamis (27/10/2022), mengatakan, ada beberapa hal yang diutamakan dalam pengadaan ASN tahun 2022. Pertama, pandemi Covid-19 dan penyederhanaan birokrasi yang mengubah pola kerja birokrasi. Perubahan pada kerja birokrasi melalui teknologi informasi turut mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah ataupun kualitas.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan PPPK Tahun 2022 yang disiarkan secara daring. Acara ini turut dihadiri Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen dan dimoderatori Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan dan RB Aba Subagja.

”Karena itu, fokus rekrutmen kita pada 2022 ini adalah pada pelayanan dasar dulu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan,” kata Alex.

MENPAN.GO.ID

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan PPPK Tahun 2022 yang disiarkan secara daring, Kamis (27/10/2022).

Selanjutnya, penerimaan ASN PPPK akan fokus pada tenaga honorer eks kategori II (THK-II) yang memenuhi nilai ambang batas pada PPPK guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. THK-II adalah guru honorer yang telah mengajar sebelum dan sampai tahun 2005.

”Tentu sistem rekrutmennya kita perbaiki dan kemudian gaji dan tunjangannya diusulkan oleh instansi dan daerah. Kita usahakan bahwa untuk pelayanan dasar ini dipenuhi anggarannya. Nah, inilah prioritas kita di tahun 2022,” ujar Alex.

Penerimaan ASN PPPK akan fokus pada tenaga honorer eks kategori II (THK-II) yang memenuhi nilai ambang batas pada PPPK guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi.

Baca juga: Seleksi Guru PPPK 2022 Diprioritaskan untuk Guru Lulus ”Passing Grade”

Alex menyoroti ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan membutuhkan guru sebanyak 1 juta lebih. Namun, formasi yang disampaikan 506.252 dan hanya 293.860 orang yang lulus seleksi.

Mengutip pemberitaan Kompas pada tahun 2021, hanya 58 persen atau 293.860 orang yang lulus seleksi dari formasi yang diajukan pemda sebanyak 506.252. Karena itu, masih ada sisa kuota tahun lalu sebanyak 212.392 guru, di antaranya 117.000 formasi yang tidak ada pelamar sama sekali. Selain itu, ada 193.954 guru yang lulus passing grade, tetapi tidak mendapat formasi (Kompas.id, 6/6/2022).

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Guru-guru PAUD membuat cerita dongeng dan wayang kertas.

Menilik hal itu, Alex mengatakan, pihaknya melakukan perbaikan dalam menghitung, mengusulkan, dan menetapkan jumlah formasi. ”Jadi tahun ini sudah ditetapkan 522.244 formasi untuk tahun 2022,” ucap Alex

Terkait dengan guru, Kemenpan dan RB sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. Sesuai aturan itu, kata Alex, pengadaan PPPK guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Selain itu, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021, pengadaan ASN tahun 2022 difokuskan hanya untuk PPPK.

Oleh karena itu, pelamar prioritas ialah orang yang tahun lalu mengikuti tes dan sudah lulus ambang batas. Selain itu, THK-II diprioritaskan untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya. ”Barulah pelamar umum kita buka. Itu sudah kita tetapkan dan insya Allah mudah-mudahan bisa mengurai persolan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021,” kata Alex.

MENPAN.GO.ID

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan dan RB Aba Subagja, serta Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan dan RB Alex Denni (dari kiri ke kanan) dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan PPPK Tahun 2022 yang disiarkan secara daring, Kamis (27/10/2022).

Pendaftaran

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan, pihaknya sudah merencanakan jadwal pendaftaran PPPK 2022. Saat ini, BKN dan Kemendikbudristek tengah melakukan simulasi sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

”Kalau simulasi ini sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan, kami optimistis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka,” kata Suharmen.

Para pendaftar diimbau untuk berhati-hati dan segera melaporkan jika ada pihak-pihak yang menjanjikan proses jalur cepat.

Simulasi tersebut, tambah Suharmen, dilakukan guna memastikan tidak ada data yang ”salah kamar” saat melakukan pendaftaran. ”Tetapi, kalau ini (simulasi) belum selesai, tentu saja kami harus bisa memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi agar tidak ada yang mendaftar formasi zonk atau formasi yang sebetulnya tidak dibuka, tetapi masih ada dalam database SSCASN,” ucap Suharmen.

Dalam kesempatan itu, Suharmen juga mengimbau kepada para pendaftar untuk berhati-hati dan segera melaporkan jika ada pihak-pihak yang menjanjikan proses jalur cepat. BKN juga tidak segan menindak oknum yang melakukan kecurangan tersebut.

”Ujian atau seleksi yang dilakukan oleh BKN betul-betul mencoba menjaga keadilan dan kesempatan yang sama bagi kawan-kawan yang termasuk ke dalam target rekrutmen kita. Jadi, tidak ada itu janji orang yang bisa memberikan kelulusan, yang bisa memastikan formasi, memastikan tempat,” tuturnya.