Dewan Kehormatan PDI-P: Sanksi bagi Rudy Tergantung Tingkat Dukungannya pada Ganjar

Urusan pemilihan calon presiden berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Seluruh pihak diminta menunggu karena Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih calon presiden.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat diwawancarai perihal pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh DPP PDI-P, di kediamannya, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (24/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Surakarta FX Hadi Rudyatmo. Pemanggilan itu sebagai konsekuensi dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden.

• Sanksi bagi Rudy belum diputuskan. Hal itu bergantung pada tingkat dukungannya terhadap Ganjar yang akan diklarifikasi pada Rabu (26/10).
• Urusan pemilihan calon presiden berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
• Keputusan Megawati perlu dinanti karena PDI-P tergolong partai yang kuat di Tanah Air.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Selasa (25/10/2022), mengatakan, sanksi bagi Rudy belum diputuskan. Hal itu bergantung pada tingkat dukungannya terhadap Ganjar yang akan diklarifikasi pada Rabu (26/10).

”Pasti bedalah, sanksi juga beda tergantung dari tingkat dukungannya,” ujar Komarudin saat dihubungi dari Jakarta.

Ia menambahkan, Rudy termasuk politisi senior sekaligus pendiri PDI-P. Semestinya ia dapat memberi teladan bagi yunior-yunior di partainya. Meski demikian, Komarudin tak dapat menghindari tugas yang diberikan padanya untuk melakukan disiplin partai. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh anggota partai, tanpa terkecuali.

Baca Juga: Diberi Sanksi Tertulis PDI-P, Ganjar Pranowo Menunjuk Logo Banteng Moncong Putih di Kemeja Merahnya

Komarudin mengingatkan, urusan pemilihan calon presiden berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia berharap agar seluruh pihak menunggu waktu yang tepat, sebab Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih calon presiden (capres).

”Karena kita bukan memilih kepala desa atau gubernur. Ini akan memilih kepala negara yang memimpin lebih dari 200 juta rakyat,” kata Komarudin yang juga anggota DPR ini.

Menurut Komarudin, keputusan Megawati perlu dinanti karena PDI-P tergolong partai yang kuat di Tanah Air. Ia menilai, partai banteng ini memiliki kader yang cukup baik. Partai pun juga cukup kuat, bahkan tanpa perlu berkoalisi dapat mencalonkan sendiri presidennya.

Baca Juga: Dipanggil DPP PDI-Perjuangan, FX Rudyatmo Sebut Itu Bentuk Perhatian Partai

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan Kamarudin Watubun seusai memberikan klarifikasi di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022). Ganjar Pranowo dipanggil terkait pernyataannya yang siap maju dalam Pemilihan Presiden 2024 beberapa waktu lalu. Ganjar dinyatakan tidak melanggar aturan partai, tetapi tetap mendapat sanksi teguran lisan.

Adapun disiplin organisasi ini tak bermaksud meredam suara-suara kader di tubuh PDI-P. Siapa pun dapat mendukung tokoh lain, tetapi tak perlu mengumumkannya kepada publik. Komarudin meyakini, pelanggaran ini tak akan terjadi lagi, sebab para kader PDI-P mengikuti peraturan partai.

Berbeda dengan sukarelawan yang tak terikat dengan aturan partai, mereka bebas menyuarakan aspirasinya, termasuk mendukung tokoh tertentu. Adapun partai berhak mengatur kebebasan individu kadernya. ”Kami tidak punya aturan mengatur sukarelawan. Tugas saya mengatur anggota partai. Kenapa? Karena anggota partai ada aturan yang jelas, melanggar, ya, dikasih sanksi. Beda dengan sukarelawan yang bebas, dia mau dukung siapa, itu urusan dia,” tutur Komarudin.

Senada dengan Komarudin, saat dihubungi terpisah, politisi PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan partai tak mengurus sukarelawan. Sebab, mereka bukan bagian dari partai, sedangkan seluruh komponen partai dari bawah hingga atas harus patuh terhadap aturan yang berlaku.

Siapa pun dapat mendukung tokoh lain, tetapi tak perlu mengumumkannya kepada publik.

Di tempat terpisah, Rudy menanggapi pemanggilan dirinya oleh PDI-P sebagai bentuk perhatian partai kepada kadernya. Ia pun mengungkapkan, dukungannya terhadap Ganjar merupakan wujud dukungan terhadap sesama kader partai berlambang banteng. Pihaknya akan merasa bersalah jika dukungan justru diberikannya pada kandidat yang diajukan oleh partai lainnya.

Sebelumnya, PDI-P menjatuhkan sanksi tertulis pada Ganjar di Kantor DPP PDI-P di Jakarta, Senin (24/10) lalu. Hal ini bermula dari pernyataannya siap menjadi capres 2024, walau Megawati belum mendeklarasikan bakal capres dari PDI-P. Ganjar pun menyampaikan permohonan maafnya dan berkomitmen melanjutkan tugasnya sebagai gubernur (Kompas.id, 24/10/2022).

Baca juga: Pengamat Menilai Titah Megawati Kini Sangat Dinanti

AYU PRATIWI

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Pemetaan prestasi tokoh

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro beranggapan, sebenarnya banyak sukarelawan yang juga mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum dideklarasikan sebagai capres pada 2014. Tak heran Ganjar juga melakukan model yang serupa.

Namun, sejauh ini, model itu hanya berlaku untuk Jokowi. Alhasil, ketika hal itu terulang, belum tentu PDI-P mendukungnya. Dalam proses Pemilu Presiden 2014, Jokowi bersaing dengan Megawati. Sementara, Megawati sudah pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004 dan 2009 yang berujung kekalahan. Sehingga kemunculan Jokowi kala itu sudah digadang-gadang, lalu dideklarasikan pada saat terakhir.

”Megawati sangat terlihat tidak happy dengan kader-kader yang seolah-olah resistan terhadap peraturan yang ada. Sementara Puan belum memulai apa pun,” ujar Siti.

Ia menilai, keputusan PDI-P untuk mendisiplinkan kadernya adalah sesuatu yang wajar. Sehingga semua kader harus memahami aturan main dalam budaya politik internal partai. Siti menilai, pemegang keputusan internal partai sudah menantikan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju sebagai capres. Puan memang tampak sudah disiapkan sedari dulu. Untuk itu, dibutuhkan konvensi internal, jika ingin memutuskan secara adil, Puan atau Ganjar.

PDI-P dapat menjual sejumlah kehebatan Puan yang dipublikasikan pada masyarakat. Hal ini memberi informasi kepada publik mengenai karakter, kapasitas, integritas, dan model kepemimpinannya. Partai juga bisa memetakan rekam jejak Puan dan Ganjar, karena keduanya saling mengisi. Sebagai contoh, Puan pernah menjabat sebagai menteri koordinator, tetapi Ganjar belum mencapai tahap itu. Sebaliknya, Ganjar terkenal karena kiprahnya sebagai kepala daerah, sedangkan Puan tak pernah menduduki jabatan itu.

”Jadi, kalau kita enggak setuju dengan Ganjar, ya, sudah tunjukkan saja apa kehebatan Ganjar, apa kehebatan Puan. Nah, tentu sebagai manusia masih punya ‘bolong’ masing-masing,” kata Siti.

Baca juga: Jaga Tren Elektabilitas, Parpol Konsisten Jalankan Kerja-kerja Politik