Wapres Sebut Penuntasan Kasus Dapat Kembalikan Kepuasan Publik

Wapres Amin berharap kepuasan publik terhadap pemerintah diharapkan kembali meningkat seiring upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang belakangan memengaruhi persepsi masyarakat.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi jumpa pers seusai memberikan pidato kebangsaan bertajuk “Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045” di Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Senin (24/10/2022).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap penurunan citra dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin hanya bersifat sementara. Kepuasan publik tersebut diharapkan kembali meningkat seiring upaya penegakan hukum dan penuntasan kasus-kasus yang belakangan menurunkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Harapan itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (24/10/2022), merespons hasil Survei Kepemimpinan Nasional periode Oktober 2022 oleh Litbang Kompas yang merekam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun. Amin pun menyampaikan pemerintah berharap penurunan persepsi publik ini bersifat sementara.

”Saya pikir, saya berharap, penurunan persepsi ini karena sifat sementara, karena adanya kasus-kasus tertentu,” kata Wapres Amin di Yogyakarta, Senin (24/10).

Wapres Amin menuturkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan media pada sesi jumpa pers seusai memberikan pidato kebangsaan bertajuk ”Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045” di Universitas Alma Ata, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangkaian Dies Natalis ke-7 Universitas Alma Ata.

Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk Kepemimpinan Transformatif untuk Mengawal Terwujudnya Indonesia Emas 2045 di Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Senin (24/10/2022).

Kompas

Adapun di aspek ekonomi, ada dua isu yang disorot karena tingginya ketidakpuasan publik, yakni terkait kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa serta kinerja mengurangi pengangguran. Sebanyak 62 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa. Dan, sebanyak 55 persen responden tidak puas terhadap kinerja mengurangi kemiskinan.

Baca Juga: Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun

Sementara itu survei juga mencatat tren penurunan citra Presiden Jokowi, yakni dari 76,5 persen di Juni 2022 menjadi 75,1 persen di Oktober 2022. Adapun citra Wapres Amin menurun dari 62,7 persen di Juni 2022 menjadi 55,5 persen di Oktober 2022.

Penegakan hukum dilakukan, kemudian juga dilakukan reformasi di dalam sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali. Saya kira itu soal waktu.

Wapres Amin pun berharap berharap penuntasan kasus-kasus dan penegakan hukum tersebut yang justru nantinya akan membawa persepsi masyarakat kembali menjadi lebih baik lagi. ”(Hal ini karena) kita tidak menutupi, kita tidak melindungi (pihak yang bersalah), tetapi kita justru menuntaskan hal-hal di mana terjadi penyimpangan. Sehingga, ke depan, akan lebih baik lagi,” katanya.

Baca Juga: Buruk Citra Penegak Hukum Pengaruhi Kepuasan Publik Pada Jokowi-Ma'ruf Amin

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin pun menuturkan bahwa apabila dibandingkan negara-negara lain, Indonesia terbilang memiliki inflasi yang rendah. ”Kemudian, pertumbuhan ekonomi kita juga paling bagus dan dianggap sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya cukup baik,” kata Wapres Amin.

Baca Juga: BI: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Ketiga Diperkirakan 5,5 Persen

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta ketika dihubungi pada Jumat (21/10), menuturkan, bahwa saat ini tantangan paling mendasar yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Amin di bidang ekonomi adalah soal pengendalian harga atau inflasi. ”(Terkait hal) itu Bapak Presiden (Joko Widodo) sangat detail bekerja mengendalikan harga itu,” katanya.

Sehubungan dengan tingkat kepuasan di aspek penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran yang turun dari 40 persen pada Juni 2022 menjadi 38 persen pada Oktober 2022, Arif berpandangan bahwa ada residu dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi persoalan serapan tenaga kerja saat ini. ”Efek residu dari pandemi karena perubahan pola kerja yang lebih efisien karena digitalisasi dan otomatisasi yang dipercepat sehingga kemudian ada masalah serapan tenaga kerja,” ujarnya.

Efek residu dari pandemi karena perubahan pola kerja yang lebih efisien karena digitalisasi dan otomatisasi yang dipercepat sehingga kemudian ada masalah serapan tenaga kerja.

Di sisi lain, menurut Arif, pemerintah juga menyiapkan program-program untuk memperbesar peluang penciptaan lapangan kerja. Di sisi pasokan pun mesti ada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dikerjakan melalui beberapa program semisal lewat instrumen Kartu Prakerja serta pendidikan vokasi. Pemerintah pun telah berbicara dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam kerangka membangun instrumen pendidikan vokasi yang bercorak link and match.